Dewan Sarankan Pemkot Usulkan Sarana Olahraga ke Pusat

Kota Bengkulu >> Rencana pembangunan Gedung Olahraga (GOR) oleh Pemkot Bengkulu melalui APBD kota diminta dikaji ulang oleh DPRD.

Pasalnya, anggaran yang diusulkan cukup besar sehingga diminta agar pemkot mengalihkannya dengan menjemput bantuan/program pembangunan yang dianggarkan oleh Kemenpora.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain menyatakan dukungan akan hal itu. Ia sangat mendukung rencana pembangunan Pemkot dalam mewujudkan sarana prasarana olahraga di kawasan kota baru air sebakul.

Apalagi sebelumnya pemkot pernah memiliki peluang untuk mendapatkan bantuan dari pusat, hanya saja terkendala akibat pandemi covid melanda. Sehingga, untuk tahun depan pemkot diminta menjemput kembali bantuan tersebut.

“Dulu pemkot menganggarkan perencanaannya, tetapi realisasinya batal karena covid. Nanti, saat pembahasan anggaran 2023 kami akan bahas itu, bagaiamana kelanjutan dari program pemerintah pusat untuk membangun gor,” ujar Teuku, Kamis (17/11/2022).

Tambahnya, masalah ketersediaan lahan Kota Bengkulu cukup banyak, sehingga syarat untuk mendapatkan hibah sudah terpenuhi dan dirinya meminta OPD teknis untuk lebih aktif dalam hal ini.

“Cukup banyak lahan kita, jadi tidak persoalan lagi. Karena, biasanya syarat hibah itu pemda harus sediakan lahan. Maka dari itu Dispora harus pro aktif,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan, pembangunan GOR ini sangat penting, karena Pemkot memang belum memiliki aset sarana olahraga. Dan GOR serta stadion di sawah lebar itu milik aset provinsi. Sedangkan, kebutuhan masyarakat khususnya Kota Bengkulu dalam dunia olahraga cukup tinggi, karena dengan terpenuhinya sarana tersebut maka bisa menghidupkan setiap cabang olahraga yang ada, dan potensi di Kota Bengkulu bisa lebih terfasilitasi.

“Ini menjadi salah satu pembahasan yang penting karena rencana ini memang sudah kita rencanakan sejak tahun 2017 lalu. Oleh karena itu, untuk mensiasati APBD kita yang minim ini, bisa dengan cara mendapatkan kucuran dari APBN,” tuturnya. (rls/***)

Paripurna DPRD Kota Bengkulu Bahas 6 Raperda

Kota Bengkulu >> DPRD Kota Bengkulu hari ini (07/11) menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pengantar Nota Penjelasan Walikota Bengkulu Terhadap enam Raperda Kota Bengkulu.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu Marliadi, SE Donga Mark sementara Nota Penjelasan Walikota Bengkulu Terhadap Enam Raperda Kota Bengkulu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Ir. Arif Gunadi.

Dalam paripurna yang dipimpin oleh Waka I DPRD Marliadi itu, Sekda membacakan 6 raperda yang dimaksud. Perda yang pertama yakni raperda pengarusutamaan gender, kemudian raperda rencana pembangunan industri.

Selanjutnya raperda pengolahan air limbah logistik, raperda perubahan atas perda nomor 1 tahun 2011 tentang pengolahan pelayanan, perubahan raperda nomor 26 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan raperda pencabutan perda nomor 5 tahun 2012 tengang retribusi izin gangguan.

Dikesempatan ini Sekda menyampaikan Pengantar Nota Penjelasan Walikota, 6 Raperda. Dengan telah dibacakannya 6 rancangan perda tersebut, Sekda berharap seluruh anggota DPRD dapat membahas lebih lanjut untuk menyempurnakannya hingga menjadi suatu peraturan daerah.

“Terima kasih dewan telah mencantumkan 6 raperda ini untuk dibahas bersama-sama. Terima kasih juga atas dukungan dan kerja sama selama ini. Semoga dewan mendapat gambaran rerhadap rancangan perda tersebut agar bisa diteliti dan untuk dibahas lebih mendalam,” ujar Arif.

Setelah membacakan 6 raperda, paripurna dan ditutup dan akan dilanjutkan hari Selasa, (8/11/2022) dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi. “Agar kiranya ketua-ketua fraksi dapat menyiapkan pandangan umum fraksinya,” tutup Arif. (***/Rls)

Annirell.Com - Media Siber - Berita, Publikasi, Banner dan Ucapan - Hotline : 082176018559 - 087791104004..🤗

Senator M. Soleh Bangga Alumni Pontren Pancasila Jadi Kakanwil

Kota Bengkulu >> Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu H. Muhammad Soleh.,S.E didampingi Kakanwil Kementerian Agama H. Muhammad Abdu,S.Pd.I, MM mengunjungi Pondok Pesantren Pancasila di Jalan Rinjani Kota Bengkulu. Senin,(31/10/2022).

Dilansir pada laman resmi Kanwil Kemenag Bengkulu, dihadapan santri-santriwati, politisi Partai Golkar yang saat ini menjadi anggota komisi VIII itu, mengaku bangga banyak alumni Pondok Pesantren Pancasila sudah menjadi orang hebat bahkan ada yang menjabat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yakni H. Muhammad Abdu,S.Pd.I, MM.

Selain Abdu, yakni Dr. H. Zahdi Taher.,M.H.I yang saat ini menduduki jabatan baru sebagai Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan (AUAK) IAIN Curup Kabupaten Rejang Lebong.

‘’Alumni Pancasila telah terbukti menghasilkan banyak orang hebat. Alumni pesantren disini bisa berkiprah di mana saja. Bahkan saya bangga bahwa informasi dari Bapak Muhammad Abdu di Lubuk Linggau sudah terbentuk ikatan alumni Pesantren Pancasila,’’ kata Soleh ketika menyerahkan bantuan rehab Masjid Ponpes Pancasila.

Dengan demikian, M. Soleh meminta kepada santri-santriwati agar tetap semangat menuntut ilmu, jangan mengeluh dan terpenting belajar dengan sunguh-sungguh.

‘’Apalagi kini pesantren tidak hanya berfokus pada pendidikan agama saja namun juga fokus mengasah skill wirausaha. Artinya ini momentum kalian untuk belajar sebaik mungkin, dan jangan sesekali menyesali latar belakang terlahir dari orang miskin,’’ ungkap M. Soleh.

‘’Namun kalau kita ikhtiar berdoa kepada Allah SWT, berusaha dan terus belajar. Yakinlah kita akan menjadi orang-orang hebat,’’ ucapnya.

Dikesempatan yang sama, Kakanwil juga mengaku bangga dirinya adalah alumni Pondok Pesantren Pancasila. Karena memang diakui Kakanwil, didikan di pesantren bisa menghantarkan alumni-alumni sukses di masa depan.

‘’Selama di Pondok, kita mendapat perhatian khusus dan bimbingan yang intensif dari guru. Di pesantren, anak akan selalu mendapat sentuhan spiritual maupun moral dari seorang kiai,’’ ujar Kakanwil.

Selain itu menurut Kakanwil, Pesantren adalah salah satu lembaga yang dapat mengajarkan anak mengerti arti kesederhanaan sesungguhnya. Tidur di atas kasur lipat, makan seadanya, mencuci pakaian sendiri, merapihkan lemari sendiri, dan lain sebagainya.

‘’Saya dituntut untuk terus mandiri, dari didikan orang tua bahkan hingga saat ini. Dan alhamdulilah dengan didikan di Pesantren saya bertambah mandiri. Karenanya kepada anak-anak teruslah belajar, tuntut ilmu dengan baik,’’ demikian Kakanwil.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Pondok Pesantren Pancasila H. Paimat Solihin, Pengurus yayasan Semarak Bengkulu, serta para dewan guru. Ikut mendampingi Kakanwil, Kabid Urais Drs. H. Ramlan, M.H.I, Kabid Pakis Drs. H. Albahri, M.Si dan Subkor dilingkungan Kanwil.(***)

DPRD Kota Bengkulu Respon Usul Pembubaran TP2D,

Politisi PAN Teuku : Keberadaannya Positif, Tak Perlu Dipersoalkan

Kota Bengkulu >> Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Teuku Zulkarnain merespon pandangan Fraksi Persatuan Perjuangan DPRD Kota Bengkulu yang meminta Walikota Helmi Hasan membubarkan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D). Seperti dilansir pada laman resmi DPRD Kota Bengkulu, keberadaan TP2D menurutnya memberikan dampak positif dalam memberikan sumbangsih bagi pembangunan daerah, sehingga tidak perlu dipermasalahkan.

Kami melihat keberadaan TP2D yang dibentuk walikota ini cukup positif untuk memberikan saran dan masukan bagi Pemkot dalam menentukan kebijakan. Selama tim ini dibentuk tidak ada itu temuan dari BPK, artinya semuanya sudah sesuai dengan koridor dan aturan yang berlaku,” katanya.

Kendati demikian, Ketua DPD PAN Kota ini setuju jika Walikota Helmi Hasan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja anggota TP2D yang berjumlah 20 orang tersebut. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas kerja yang telah dilakukan para anggota tim.

“PAN sependapat kalau tim ini harus dievaluasi. Nanti ketahuan kalau kinerja 20 orang ini terbukti efektif maka pertahankan. Seandainya ditemukan fakta kinerja 20 orang ini tidak efektif, walikota juga harus tegas untuk melakukan perampingan anggota atau mengganti dengan figur yang lain,” ucapnya.

Sebelumnya dalam rapat paripurna, Jubir Fraksi Persatuan Perjuangan, Ariyono Gumay meminta Walikota Helmi Hasan melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kinerja 20 orang anggota TP2D. Selain dinilai hanya membuang-buang anggaran, Ariyono menyebut jika tim percepatan pembangunan daerah belum menunjukkan kinerja secara nyata semenjak kepengurusan dibentuk.

“Kami memandang perlu dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh atas pembentukan Tim Percepatan Kota Bengkulu yang menghabiskan 1,5 Milyar untuk gaji. Fraksi Persatuan Perjuangan juga belum melihat aksi nyata tim percepatan pembangunan. Sampai saat ini belum ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut selain Perwal, seharusnya peraturan walikota dibuat dengan mengacu pada aturan diatasnya,” katanya dalam paripurna pandangan fraksi atas nota keuangan RAPBD Tahun 2022 belum lama ini.
Pewarta : DWI SATRIA SANJAYA

Posted byIndah
November 18, 2021
1
0 0 Google +0 0 0
Related Articles

Ketua DPRD Kota Bengkulu Suprianto Apresiasi Kebijakan Pemkot

Sidak UPTD dan BPBD, Komisi II DPRD Kota Miris dengan Kondisi Bangunan

Sambangi Kediaman Siswi Ijazah Ditahan, Dediyanto : Insya Allah Senin Ijazah Sudah Bisa Diambil

Wujudkan Kotaku, Pemkot Kucurkan Dana Rp. 11 M
Awal Tahun, Alat Kelengkapan Dewan DirombakFraksi DPRD Kota Bengkulu Sampaikan Pandangan Umum Fraksi RAPBD 2022
Youtube

data gagal diload!
Archives
Archives

Select Month
Categories
Agenda (7)
Berita (40)
Kegiatan (282)
Pengumuman (6)
Program Kerja (3)

Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Jl. WR Supratman, Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
Telp (0736) 7310026 – 7310455 Fax (0736) 7310026 (Humas)

Categories
Agenda (7)
Berita (40)
Kegiatan (282)
Pengumuman (6)
Program Kerja (3)

©2022 Hak Cipta Sekretariat Dewan Daerah Kota Bengkulu

Keatas
Select a page
Twitter

Facebook

Dribbble
DPRD Kota Bengkulu
Select a page
Respon Usul Pembubaran TP2D, Politisi PAN: Keberadaannya Positif, Tak Perlu Dipersoalkan
DPRD Kota Bengkulu > Kegiatan > Respon Usul Pembubaran TP2D, Politisi PAN: Keberadaannya Positif, Tak Perlu Dipersoalkan

KOTA BENGKULU – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Teuku Zulkarnain merespon pandangan Fraksi Persatuan Perjuangan DPRD Kota Bengkulu yang meminta Walikota Helmi Hasan membubarkan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D). Menurutnya keberadaan TP2D memberikan dampak positif dalam memberikan sumbangsih bagi pembangunan daerah sehingga tidak perlu dipermasalahkan.

Kami melihat keberadaan TP2D yang dibentuk walikota ini cukup positif untuk memberikan saran dan masukan bagi Pemkot dalam menentukan kebijakan. Selama tim ini dibentuk tidak ada itu temuan dari BPK, artinya semuanya sudah sesuai dengan koridor dan aturan yang berlaku,” katanya.

Kendati demikian, Ketua DPD PAN Kota ini setuju jika Walikota Helmi Hasan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja anggota TP2D yang berjumlah 20 orang tersebut. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas kerja yang telah dilakukan para anggota tim.

“PAN sependapat kalau tim ini harus dievaluasi. Nanti ketahuan kalau kinerja 20 orang ini terbukti efektif maka pertahankan. Seandainya ditemukan fakta kinerja 20 orang ini tidak efektif, walikota juga harus tegas untuk melakukan perampingan anggota atau mengganti dengan figur yang lain,” ucapnya.

Sebelumnya dalam rapat paripurna, Jubir Fraksi Persatuan Perjuangan, Ariyono Gumay meminta Walikota Helmi Hasan melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kinerja 20 orang anggota TP2D. Selain dinilai hanya membuang-buang anggaran, Ariyono menyebut jika tim percepatan pembangunan daerah belum menunjukkan kinerja secara nyata semenjak kepengurusan dibentuk.

“Kami memandang perlu dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh atas pembentukan Tim Percepatan Kota Bengkulu yang menghabiskan 1,5 Milyar untuk gaji. Fraksi Persatuan Perjuangan juga belum melihat aksi nyata tim percepatan pembangunan. Sampai saat ini belum ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut selain Perwal, seharusnya peraturan walikota dibuat dengan mengacu pada aturan diatasnya,” katanya dalam paripurna pandangan fraksi atas nota keuangan RAPBD Tahun 2022 belum lama ini.
Pewarta : DWI SATRIA SANJAYA

Posted byIndah
November 18, 2021
1
0 0 Google +0 0 0
Related Articles

Ketua DPRD Kota Bengkulu Suprianto Apresiasi Kebijakan Pemkot

Sidak UPTD dan BPBD, Komisi II DPRD Kota Miris dengan Kondisi Bangunan

Sambangi Kediaman Siswi Ijazah Ditahan, Dediyanto : Insya Allah Senin Ijazah Sudah Bisa Diambil

Wujudkan Kotaku, Pemkot Kucurkan Dana Rp. 11 M
Awal Tahun, Alat Kelengkapan Dewan DirombakFraksi DPRD Kota Bengkulu Sampaikan Pandangan Umum Fraksi RAPBD 2022
Youtube

data gagal diload!
Archives
Archives

Select Month
Categories
Agenda (7)
Berita (40)
Kegiatan (282)
Pengumuman (6)
Program Kerja (3)

Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Jl. WR Supratman, Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
Telp (0736) 7310026 – 7310455 Fax (0736) 7310026 (Humas)

Categories
Agenda (7)
Berita (40)
Kegiatan (282)
Pengumuman (6)
Program Kerja (3)

©2022 Hak Cipta Sekretariat Dewan Daerah Kota Bengkulu

Keatas
ShareThis Copy and PasteSelect a page Twitter Facebook Dribbble Select a page Respon Usul Pembubaran TP2D, Politisi PAN: Keberadaannya Positif, Tak Perlu Dipersoalkan DPRD Kota Bengkulu > Kegiatan > Respon Usul Pembubaran TP2D, Politisi PAN: Keberadaannya Positif, Tak Perlu Dipersoalkan KOTA BENGKULU – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Teuku Zulkarnain merespon pandangan Fraksi Persatuan Perjuangan DPRD Kota Bengkulu yang meminta Walikota Helmi Hasan membubarkan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D). Menurutnya keberadaan TP2D memberikan dampak positif dalam memberikan sumbangsih bagi pembangunan daerah sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Kami melihat keberadaan TP2D yang dibentuk walikota ini cukup positif untuk memberikan saran dan masukan bagi Pemkot dalam menentukan kebijakan. Selama tim ini dibentuk tidak ada itu temuan dari BPK, artinya semuanya sudah sesuai dengan koridor dan aturan yang berlaku,” katanya. Kendati demikian, Ketua DPD PAN Kota ini setuju jika Walikota Helmi Hasan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja anggota TP2D yang berjumlah 20 orang tersebut. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas kerja yang telah dilakukan para anggota tim. “PAN sependapat kalau tim ini harus dievaluasi. Nanti ketahuan kalau kinerja 20 orang ini terbukti efektif maka pertahankan. Seandainya ditemukan fakta kinerja 20 orang ini tidak efektif, walikota juga harus tegas untuk melakukan perampingan anggota atau mengganti dengan figur yang lain,” ucapnya. Sebelumnya dalam rapat paripurna, Jubir Fraksi Persatuan Perjuangan, Ariyono Gumay meminta Walikota Helmi Hasan melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kinerja 20 orang anggota TP2D. Selain dinilai hanya membuang-buang anggaran, Ariyono menyebut jika tim percepatan pembangunan daerah belum menunjukkan kinerja secara nyata semenjak kepengurusan dibentuk. “Kami memandang perlu dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh atas pembentukan Tim Percepatan Kota Bengkulu yang menghabiskan 1,5 Milyar untuk gaji. Fraksi Persatuan Perjuangan juga belum melihat aksi nyata tim percepatan pembangunan. Sampai saat ini belum ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut selain Perwal, seharusnya peraturan walikota dibuat dengan mengacu pada aturan diatasnya,” katanya dalam paripurna pandangan fraksi atas nota keuangan RAPBD Tahun 2022 belum lama ini. Pewarta : DWI SATRIA SANJAYA Posted byIndah November 18, 2021 1 0 0 Google +0 0 0 Related Articles Ketua DPRD Kota Bengkulu Suprianto Apresiasi Kebijakan Pemkot Sidak UPTD dan BPBD, Komisi II DPRD Kota Miris dengan Kondisi Bangunan Sambangi Kediaman Siswi Ijazah Ditahan, Dediyanto : Insya Allah Senin Ijazah Sudah Bisa Diambil Wujudkan Kotaku, Pemkot Kucurkan Dana Rp. 11 M Awal Tahun, Alat Kelengkapan Dewan DirombakFraksi DPRD Kota Bengkulu Sampaikan Pandangan Umum Fraksi RAPBD 2022 Youtube data gagal diload! Archives Archives Categories Agenda (7) Berita (40) Kegiatan (282) Pengumuman (6) Program Kerja (3) Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Jl. WR Supratman, Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Telp (0736) 7310026 – 7310455 Fax (0736) 7310026 (Humas) Categories Agenda (7) Berita (40) Kegiatan (282) Pengumuman (6) Program Kerja (3) ©2022 Hak Cipta Sekretariat Dewan Daerah Kota Bengkulu Keatas Select a page Twitter Facebook Dribbble Select a page Respon Usul Pembubaran TP2D, Politisi PAN: Keberadaannya Positif, Tak Perlu Dipersoalkan DPRD Kota Bengkulu > Kegiatan > Respon Usul Pembubaran TP2D, Politisi PAN: Keberadaannya Positif, Tak Perlu Dipersoalkan KOTA BENGKULU – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Teuku Zulkarnain merespon pandangan Fraksi Persatuan Perjuangan DPRD Kota Bengkulu yang meminta Walikota Helmi Hasan membubarkan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D). Menurutnya keberadaan TP2D memberikan dampak positif dalam memberikan sumbangsih bagi pembangunan daerah sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Kami melihat keberadaan TP2D yang dibentuk walikota ini cukup positif untuk memberikan saran dan masukan bagi Pemkot dalam menentukan kebijakan. Selama tim ini dibentuk tidak ada itu temuan dari BPK, artinya semuanya sudah sesuai dengan koridor dan aturan yang berlaku,” katanya.

Kendati demikian, Ketua DPD PAN Kota ini setuju jika Walikota Helmi Hasan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja anggota TP2D yang berjumlah 20 orang tersebut. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas kerja yang telah dilakukan para anggota tim.
“PAN sependapat kalau tim ini harus dievaluasi. Nanti ketahuan kalau kinerja 20 orang ini terbukti efektif maka pertahankan. Seandainya ditemukan fakta kinerja 20 orang ini tidak efektif, walikota juga harus tegas untuk melakukan perampingan anggota atau mengganti dengan figur yang lain,” ucapnya.

Sebelumnya dalam rapat paripurna, Jubir Fraksi Persatuan Perjuangan, Ariyono Gumay meminta Walikota Helmi Hasan melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kinerja 20 orang anggota TP2D. Selain dinilai hanya membuang-buang anggaran, Ariyono menyebut jika tim percepatan pembangunan daerah belum menunjukkan kinerja secara nyata semenjak kepengurusan dibentuk. “Kami memandang perlu dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh atas pembentukan Tim Percepatan Kota Bengkulu yang menghabiskan 1,5 Milyar untuk gaji. Fraksi Persatuan Perjuangan juga belum melihat aksi nyata tim percepatan pembangunan. Sampai saat ini belum ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut selain Perwal, seharusnya peraturan walikota dibuat dengan mengacu pada aturan diatasnya,” katanya dalam paripurna pandangan fraksi atas nota keuangan RAPBD Tahun 2022 belum lama ini.(***)

Kemeriahan HUT DPD RI Ke-18 Bagikan Ratusan Hadiah

Kota Bengkulu >> Dalam memperingati Hari Jadi DPD RI ke -18 tahun 2022, yang mana Empat Senator DPD RI Bengkulu bersama-sama memprakarsai berbagai kegiatan, bertempat di Depan Kantor DPD Ri Perwakilan Bengkulu, Minggu (09/10).

Adapun kegiatan tersebut yang diawali Jalan Santai, Sepeda santai, Senam Bersama dan Lomba mewarnai Usia 4 – 6 tahun. Keempat Senator DPD RI Bengkulu yakni Sultan B Najamudin, Ahmad Kanedi, Riri Damayanti dan Eni Khairani ikut bersama masyarakat dalam kemeriahan Hari Jadi tahun 2022 ini.

Membuka kegiatan, Sultan B Najamudin menyampaikan Harapan dalam mengembangkan Kelembagaan yang dirasa masih usia muda, dan menjadikan Provinsi Bengkulu lebih maju dari sebelumnya.

“Tahun menuju kedewasaan, dengan harapan tahun kedepan terus berjuang untuk kelembagaan, dan umumnya masyarakat Bengkulu makin maju,” ujar Waka DPD RI Sultan B. Najamudin.

Juga hadir Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri yang juga berharap kepada keempat senator untuk memajukan Provinsi Bengkulu dnegan membawa banyak program sehingga masyarakat dan pembangunan di Provinsi Bengkulu semakin baik dan maju.

“Selamat atas HUT DPD RI ke-18 tahun. Luar biasa dalam pelaksanaan kegiatan ini, harapannya ke empat Senator dapat memajukan Provinsi Bengkulu dengan berbagai program kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sehingga kedepan Provinsi Bengkulu akan lebih baik dan maju,” sampai Sekda Hamka Sabri.

Senada disampaikan Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Bengkulu Untung Putra Jaya menyampaikan berbagai rangkaian kegiatan dalam memeriahkan HUT DPD RI dapat dirasakan dan kegembiraan bersama.

“Kegiatan HUT DPD RI terdiri vaksin, cek kesehatan,.donor darah, sepeda, jalan santai dan senam bersama, silahkan masyarakat dapat ikut bergembira bersama. Berbagai hadiah doorprize telah disiapkan untuk kegiatan ini sehingga bagi yang beruntung maupun yang belum dapat berbahagia bersama,” imbuh Kakan Untung Putra Jaya.

Terakhir acara diumumkan pembagian acara utama yakni sepeda motor yang disaksikan pengambilan kuponnya oleh pihak kepolisian, sehingga kenetralan dalam pengundian kupon doorprize memperingati Hari Jadi DPD RI Ke-18 Tahun 2022 tetap terjaga. (R01)

Rampung, APBD-P T/A 2022 Pemkot Bengkulu Segera Direalisasikan

Kota Bengkulu >> DPRD Kota Bengkulu menggelar paripurna pengesahan APBD Perubahan tahun anggaran 2022, Rabu sore (28/19/2022). Dalam APBD-P tahun ini pemkot menargetkan adanya penambahan PAD sebesar Rp 21 miliar.

Sementara itu, mengikuti intruksi pusat pemkot juga mengalokasikan anggaran Rp 3,6 miliar untuk bantuan BLT pasca kenaikan harga BBM. Untuk Silpa anggaran pemkot di perubahan ini sebesar Rp 55 miliar.

Kemudian yang menjadi fokus dalam anggaran prioritas pemkot masih di persoalan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan dan pengentasan banjir.

APBD-P Disahkan setelah ketua DPRD Kota Bengkulu Supriyanto ketuk palu usai mendengar langsung persetujuan seluruh anggota DPRD yang hadir secara lisan.

Sementara wakil walikota Dedy Wahyudi yang mewakili walikota pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada banggar dan seluruh anggota DPRD pada umumnya yang telah bekerja keras dalam pembahasan APBD-P hingga disahkan.

“Tentu kami dari pihak eksekutif merasa bahagia dan memberi apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang sudah bekerja hingga larut malam hingga disahkannya APBD perubahan ini. Atas nama pemkot, walikota, wakil walikota dan jajaran mengucapkan terima kasih,” ujar Dedy. (***)

72 Kategori Lomba Renang Antar Pelajar Se-Kota Bengkulu

Kota Bengkulu >> Upaya penyehatan dan menciptakan generasi muda yang sehat, terampil dan prestasi, Pemerintah Kota Bengkulu gelar Kejuaraan Renang pelajar kelompok umur se-Kota Bengkulu, bertempat di Kolam renang Ham-Tian Jalan Sungai Rupat Kota Bengkulu. Melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota yang bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota dengan inisiator anggota DPRD dari Komisi III Kota Fatmawati, berlangsung tiga hari (12-14 September 2022).

Kadispora Kota Bengkulu Sutapa didampingi Kadisdikbud Kota Sehmi dan Anggota DPRD Kota dari Komisi III Fatmawati menyaksikan kejuaraan yang masih berlangsung hingga tanggal 14 September 2022.

Mengawali Kegiatan, Kadispora Kota Bengkulu Sutapa menyampaikan kegiatan ini selain untuk menyehatkan masyarakat juga sekaligus mencari bibit atlit renang yang nantinya dapat mengharumkan nama Kota Bengkulu diberbagai kejuaraan renang. Selain itu banyaknya klub renang yang ada, sehingga kegiatan ini bisa menjadi ajang silaturahmi dan peningkatan prestasi binaan mereka.
“Kejuaraan renang ini sebagai ajang pencarian bibit atlit renang diantara binaan klub, dan juga potensi/ bakat yang dimiliki tiap pelajar se- kota Bengkulu. Selain itu dengan kegiatan ini dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk sehat dengan berolahraga, dan olah raga renang dapat semakin maju. Dikota Bengkulu sekarang banyak klub-klub renang, sehingga dapat menyalurkan bakat yang ada di tiap anak didiknya, untuk berprestasi hingga ke jenjang yang lebih bergengsi yakni sampai Internasional,” ucap Kadispora Sutapa.

Senada disampaikan Anggota DPRD Kota Fatmawati, sebagai wakil rakyat, kegiatan ini merupakan bagian dari pengenalan dan pembinaan olah raga renang. Kegiatan ini sangat baik untuk kesehatan, melatih keberanian dan bakat mulai usia dini, yang yang terutama menggalakkan olahraga renang karena olahraga ini diminati kalangan usia.

“Saya menyalurkan dana aspirasi ke Dispora Kota, bertujuan menggalakkan olahraga renang. Renang ini sangat baik bagi kesehatan terutama pernafasan, dan juga keberanian dengan air. Selain itu mengenalkan olah raga air (renang) ini disemua kalangan dan berbagai tingkat usia. Rencana saya akan melangsungkan kejuaraan ini setidaknya dua kali dalam setahun, karena keterbatasan anggaran disekarang ini. Kolaborasi Dispora dan Disdikbud kota ini sebagai peran kehadiran pemerintah dalam menyehatkan dan menyalurkan minat bakat masyarakat dikalangan pelajar malai dari usia dini. Saya menghimbau kepada orang tua murid untuk mengizinkan anaknya jika ada kegiatan renang disekolah mereka, dengan dipantau/ dijaga sehingga aman dan menyehatkan,” ungkap politisi Partai Gerindra Fatmawati.

Begitupun yang disampaikan Kadis Dikbud Kota Bengkulu Sehmi, kegiatan ini menumbuhkan minat dan bakat dikalangan pelajar. Selain itu penguatan bakat sehingga melahirkan prestasi disetiap anak didik yang memiliki keahlian olah raga renang. Intensitas/ rutinitas kejuaraan ini hendaknya ditingkatkan dan digelar diberbagai jenjang, sehingga mendapatkan bibit-bibit atlit renang mulai dari usia dini, dan berguna bagi kaderisasi atlit renang di Kota Bengkulu.

“Terimakasih kepada Kadispora, anggota DPRD Kota yang telah berkolaborasi menggalakkan olah raga renang di tingkat pelajar. Hendaknya ditingkatkan kejuaraan seperti ini, mungkin pelaksanaannya terbagi ditiap OPD seperti sekarang ini Dispora Cup, nantinya Diknas Cup hingga Walikota Cup. Semakin banyak turnamen dilaksanakan, sehingga kaderisasi atlit berjalan, menumbuhkan minat bakat serta tentunya akan menyehatkan masyarakat kota Bengkulu tentunya,” terang Kadisdikbud Kota Suhemi.
Kejuaraan renang antar pelajar kelompok umur se-Kota Bengkulu ini terdiri dari 5 kelompok umur dan 72 kategori yang diperebutkan. Adapun peserta yang mengikuti berjumlah 1.065 orang terdiri 578 putra dan 487 putri. Disetiap kategori selain mendapatkan mendali dan piagam, juga diberikan uang pembinaan. (R01)

Sudisman, Ronny dan Vinna Temui Konstituennya Serap dan Menyalurkan Aspirasi

Kota Bengkulu >> Anggota DPRD Kota Bengkulu Sudisman, Ronny L Tobing dan Vinna Lady Anggraini berbarengan temui konstituennya pada Dapil 4, bertempat di Kantor Camat Ratu Agung Kota Bengkulu (11/09),

Dalam sesi tanya jawab, salah seorang warga kelurahan Lempuing, Sahilan menyampaikan aspirasinya mengenai drainase dan sampah, hal ini dirasakan warga khususnya di Kelurahan Lempuing untuk ditindak lanjuti oleh perwakilan mereka. Hal ini ditandai siring yang dipenuhi tumbuhan, sehingga menghambat laju air dan butuh kontainer sampah. Selain itu ada warga di padang jati yang berada belakang salah satu hotel Berbintang yakni Hotel Mercure, yang membuang limbahnya ke selokan, sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Hal tersebut menggangu warga sekitar. Selain itu masalah sampah yang masih menumpuk di tepi jalan. Untuk itu warga perlu adanya literasi kepada warga sehingga kesadaran akan kebersihan lingkungan dapat terjaga, Dan petugas kebersihan untuk rutin dan cepat diangkut ke pembuangan akhir.

Hal ini anggota DPRD Kota Sudisman menanggapi permasalah Drainase. Hal tersebut merupakan konsentrasi dari Walikota Bengkulu melalui Dinas PUPR untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

“Kami akan memantau terus, adapun Drainase yang telah masuk dalam Musrenbang mungkn belum sempat dilaksanakan. Semua permasalahan yang ada kami catat, dan akan disampaikan pada rapat Paripurna, kemudian diserahkan kepada Walikota untuk ditindak lanjuti,” terang Politisi Hanura Sudisman.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan tambahnya, hal ini peran aparatur pemerintah setempat untuk terus mensosialisasikan, dan jika terbentur mengenai anggaran, maka Anggota DPRD Kota akan memperjuangkan, hal ini juga mendukung program Walikota Helmi Hasan dalam menciptakan Kota Bengkulu Bersih.

“Peran mulai dari Ketua RT hingga Camat untuk berperan aktif, mengedukasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan juga pengelolaan sampah, sehingga menjadi pendapatan masyarakat dan juga petugas DLH,” ungkap Sudisman.

Senada disampaikan Kadis DLH Kota melalui Sekdis Satria menyampaikan bahwa kebutuhan kontainer akan ditindak lanjuti dan perlu adanya izin lingkungan masyarakat jika penempatannya tidak menjadi permasalahan dikemudian harinya.
“Kita akan upayakan pembuangam sampah tiap hari, dan penambahan kontainer sampah harus diizinkan masyarakat sekitarnya. Pengelolaan sampah sekarang dikelola baik oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu, untuk itu masyarakat harus paham dan jaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarang tempat,” ujarnya.

Dikesempatan yang sama,.Ronny L. Tobing juga menekankan kinerja OPD yang terkait dengan sapras yakni DLH, PUPR dan juga dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga masyarakat tidak lagi mengeluhkan atau mendapatkan permasalahan di lingkungannya, yang lama penanganannya oleh pihak terkait. Selain itu Vinna Lady juga menanggapi akan permasalahan warga seperti banjir, dimana ia telah meminta kepada Dinas PUPR untuk segera membenahi, apa yang kurang bagi konstituennya dan juga masyarakat Kota Bengkulu pada umumnya. (R01).

Harapan Dedi Yanto Kepada Konstituen Dalam Resesnya

Kota Bengkulu >> Anggota DPRD Kota Bengkulu Dedi Yanto, S.PT.,M.AP menggelar Reses II pada Dapil 1 Kota Bengkulu, bertempat di Badrika Resto Kota Bengkulu, Sabtu (10/09).

Pada kesempatan ini, Dedi menitik beratkan pada penguatan konstituennnya, yang sebagian merupakan relawan yang berkecimpung dalam pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa permasalahan yang dirasakan konstituennya, kemudian disampaikan kepada Dedi Yanto. Akan aspirasi tersebut nantinya diperjuangkan, sehingga apa yang menjadi harapan konstituennya saat memilih ia duduk sebagai anggota Dewan untuk periode 2019-2024 dapat terpenuhi.
“Pada Reses kali ini berbeda dari sebelumnya yakni sifatnya penguatan kepada konstituen saya, yang mana mereka menjadi orang pertama yang melihat, dan merasakan langsung permasalahan yang ada, sehingga dapat disampaikan kepada saya untuk diperjuangkan. Kebanyakan yang hadir ini merupakan relawan yang lama bekerja untuk kegiatan-kegiatan sosial,” ungkap Dedi Yanto.

Adapun permasalahan seperti drainase, banjir, jalan, anak yang tidak mampu bayar sekolah dan lainnya disampaikan tetap kita serap dan diperjuangkan, namun mereka juga diajarkan advokasi dalam setiap permasalahan, dengan menelusuri dan langkah apa yang akan dilakukan. Hal ini bisa dikomunikasikan dengan Dedi Yanto sebagai wakil mereka di DPRD Kota Bengkulu, yang akan diperjuangkan kepada pemerintah untuk diatasi.

Adapun aspirasi yang disampaikan oleh konstituen yang hadir, untuk realisasi di APBD Perubahan 2022 terang Dedi Yanto seperti lampu jalan, drainase dan jalan pemukiman. (R01)

Solihin Adnan Sapa Konstituennya Pada Dapil 4 Kota Bengkulu

Kota Bengkulu >> Anggota DPRD Kota Bengkulu Solihin Adnan, SH serap dan salurkan aspirasi konstituennya pada Daerah Pemilihan (Dapil 4) Kota Bengkulu, bertempat di Putri Gading Resto, Sabtu (10/09).

Politisi dari partai Gerindra ini menyampaikan perhatian konstituennya, khususnya bagi ibu-ibu, bukan saja sebagai objek dalam mengatur rumah tangga, namun lebih maju, modern, menjadi subjek / diberdayakan dalam meningkatkan perekonomian keluarga, sehingga dapat melahirkan generasi kedepan sehat, cerdas dan berwawasan maju. Selain itu bukti hadirnya pemerintah dalam menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak sangat dibutuhkan. Untuk itu, Solihin berharap kesuksesan pada pesta demokrasi yang akan datang sehingga apa yang diharapkan oleh konstituennya belum terealisasi dapat diperjuangkan.

“Pada reses ini saya menyerap aspirasi mengenai pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak. Selain itu aspirasi masyarakat mengenai pengendalian jumlah penduduk, peningkatan perekonomian keluarga dengan pemberdayaan perempuan harus diperhatikan,” ucap Een kerap disapa.

Selanjutnya beberapa program Pemerintah Kota yang telah berjalan, dimana hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya konstituen pada Dapil 4, yang mengantarkannya duduk sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu pada sekarang ini.

“Program Pemkot yakni kota ramah anak, pemberdayaan masyarakat, program teknologi tepat guna, peningkatan perekonomian keluarg. Program-program ini linear dengan materi reses saya pada kesempatan ini,” bebernya.

Senada disampaikan Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3KB) Kota Bengkulu Dewi Dharma menyampaikan, pihaknya terus merupaya sesuai tupoksi yang djalankan. Kesuksesan akan setiap program yang dilakukan, tidak lepas perhatian dan sinergitas dengan anggota DPRD Kota Bengkulu. Dalam hal ini Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu yang salah satu anggotanya yakni Solihin Adnan, merupakan Mitra Kerja DP3KB Kota Bengkulu, yang menyerap dan menyalurkan aspirasi konstituennya. Selain upaya penurunan angka stunting, dengan 8 aksi Konvergensi harus terlaksana, untuk itu harus ada kolaborasi dan sinergitas semua pihak. Semua program akan berjalan optimal, dengan adanya support anggaran dalam pelaksanan program tersebut.

“Dengan adanya perhatian bang een sebagai wakil rakyat yang ikut mensupport kegiatan di dinas kami sangat kami apresiasi, dan tentunya kolaborasi dengan peningkatan pemberdayaan perempuan, kami yakin adanya kader pendamping keluarga yang kami bina optimis zero stunting yang ditargetkan kepada kami di tahun 2024 akan tercapai,” beber Kadis P3KB Kota Dewi.

Dikesempatan ini konstituen Solihin Adnan dalam resesnya menyampaikan beberapa aspirasi, diantaranya bernama Gadis, ia mengajukan program kampung KB di tahun mendatang, untuk itu perlu perhatian terutama bantuan dana, sehingga dapat terealisasi. Selain menjawab permasalah di masyarakat , program ini juga dapat mengharumkan nama kota Bengkulu. Selain itu.juga disampaiakn permasalahan lampu jalan, yang sangat dibutuhkan dan dirasa lama terealisasi. Kemudian kelengkapan peralatan Posyandu juga menjadi permasalahan, serta penurunan stunting dan program hidroponik. Hal tersebut oleh Solihin Adnan akan.diserap dan diperjuangkan sehingga dapat direalisasikan. Terkait mengenai pemangkasan anggaran akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sekarang ini akan berdampak, namun ia tetap memprioritaskan aspirasi konstituennya untuk terealisasi. (R01)

Reses II Kusmito Gunawan Serap dan Salurkan Aspirasi Konstituennya

Teuku : Izin Keluarga Besar untuk maju di Pileg 2024 tingkat Provinsi Bengkulu, Kusmito Tetap Berjuang di Kota Bengkulu.

Kota Bengkulu >> Anggota DPRD Kota Bengkulu Dapil 4 Kota Bengkulu DR (Cand) Kusmito Gunawan, SH.,MH menggelar Reses II Tahun Anggaran 2022, bertempat di rumah pribadinya jalan Sungai Rupat 2A Kota Bengkulu, (10/09).

Dalam kegiatan ini Kusmito yang menyerap dan menyalurkan aspirasi konstituennya pada dapil 4 Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Ratu Samban, dimana dapil terpilihnya ia sebagai anggota DPRD Kota dan sebagai Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Bengkulu Masa Bakti 2019-2024.

Teuku Zulkarnai hadir pada reses DPRD Kota Kusmito Gunawan

Mengawali ini, Kusmito Gunawan menyampaikan apresiasi, atas atensi dan permohonan izin kepada keluarga besar untuk maju kembali, dan berharap menjadi Ketua DPRD Kota, sehingga dapat maksimal dalam menyalurkan aspirasi warga Bengkulu.

“Terimakasih atas kehadiran Bapak /Ibu, sanak saudara dari Bengkulu Selatan pada reses kali ini. Silahkan sampaikan aspirasi kepada saya dan nantinya akan diperjuangkan. Untuk masyarakat yang tinggal dikota Bengkulu, untuk berobat ke RSHD dan terutama kendala lampu jalan dapat disampaikan karena saya menitipkan dana aspirasi sehingga dapat dipergunakan sebaiknya,” sampai Kusmito.

Dikesempatan ini juga, Teuku Zulkarnain hadir setelah usai resesnya, dan menyampaikan ucapan terimakasih. Selain itu ia meminta dukungan kepada Keluarga Besar Bengkulu Selatan untuk mencalonkan ke DPRD Provinsi Bengkulu.

“Terima kasih atas kehadiran sanak saudara  di tempat adinda Kusmito. Saya bersama Kusmito di PAN berjuang dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan mungkin di Pemilu mendatang saya akan maju ke DPRD Provinsi Bengkulu, sedangkan adinda Kusmito tetap jaga gawang (DPRD Kota Bengkulu),” beber Teuku.

Dalam reses kali ini, Kusmito serap banyak aspirasi di sekitar Kelurahan Pagar Dewa (Kediaman) nya seperti kondisi jalan. Selain itu permasalahan sampah yang  berada di belakang Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu yang masih polemik, sehingga ada jalan penyelesaian permaslaahan yang terjadi. Untuk drainase juga menjadi permaslahan terutama di sekitar jalan Barito padang harapan, sehingga dapat segera diatasi oleh pemerintah melalui DPRD Kota Bengkulu.

“Polemik sampah di belakang stadion sawah lebar minta untuk dituntaskan pak Dewan,” ujar Siti Tahma warga Sawah Lebar kota Bengkulu.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kusmito menampung semua aspirasi yang disampaikan, dan akan diperjuangkan pada rapat DPRD Kota. (***)

FGD Pansus Jiwasraya Dengan UNIB Serap Masukan dan Solusi

Prof Herlambang : The crime must pay.

Kota Bengkulu >> DPD RI melalui Pansus Asuransi Jiwasraya, tengah berusaha untuk menggali berbagai informasi terkait dengan permasalahan pada PT Asuransi Jiwasraya, Kamis (8/9/2022), bertempat di Gedung Dekanat Fakultas Hukum (FH) Universitas Bengkulu (UNIB).

Yang menjadi Permasalahan bagi pihak Asuransi Jiwasraya ialah gagal bayar polis, dimana menyebabkan kerugian bagi para nasabah serta kerugian negara sebesar Rp.16,8 triliun berdasarkan audit BPK RI.

Untuk menyerap dan merumuskan dalam pembentukan peraturan perasuransian,
Pansus Asuransi Jiwasraya melakukan kegiatan Focus Grup Discusion (FGD) yang bekerjasama dengan FH UNIB.

Mengawali kegiatan ini oleh Wakil Ketua I Dr. Misharti, S.Ag.,M.Si yang merupakan senator dari Provinsi Riau, serta dihadiri oleh Anggota Pansus Jiwasraya. Sedangkan Narasumber dari Akademisi Fakuktas Hukum Univ Bengkulu (Prof. Dr. Herlambang, SH, MH) dan Kepala OJK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tito Adji Siswantoro.

Dalam sambutannya Waka I Pansus Jiwasraya Misharti menyampaikan permasalahan yang menjadi fokus, dan perhatian Pansus Asuransi Jiwasraya dalam rangka RDPU ini disampaikan seperti persoalan kepailitan dan gagal bayar perusahaan asuransi Jiwasraya, yang dinilai menjadi alibi perusahaan untuk tidak membayarkan klaim sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Selain itu Jiwasraya telah menjadi catatan kelam bagi negara dan konsumen.

“Negara telah dirugikan oleh Jiwasraya ini dan juga para nasabahnya. Untuk ini kerugian yang dirasakan para nasabah harus diselesaikan oleh pemerintah, karena Jiwasraya adalah BUMN dan itu menjadi tanggungjawabnya. Untuk itu aset yang ada harus dikembalikan ke pemerintah dan pemerintah bayarkan kerugian nasabahnya. Untuk hal ini kita membuka posko sampi dengan 30 September 2022 di Kantor DPD Perwakilan yang ada disetiap Provinsi se Indonesia,” ungkap Senator Misharti.

Sementara itu keputusan restrukturisasi yang tidak melibatkan para pemegang polis, memberikan kesan adanya paksaan bagi pemegang polis untuk memilih dua opsi, yakni opsi untuk menyetujui restrukturisasi polis (melalui IFG life) dan opsi tidak menyetujui restrukturisasi (bertahan di Jiwasraya) dengan konsekuensi pembayaran yang tidak jelas.

Rencana penyehatan keuangan (RPK) Jiwasraya, yakni nantinya perseroan tidak lagi beroperasi sebagai perusahaan asuransi. Alhasil, Jiwasraya yang diterminasi hanya bertugas memenuhi pembayaran utang dengan aset yang tersisa.

Sementara total aset Jiwasraya tambhnya saat ini tidak mencapai sepertiga dari total liabilitasnya, bahkan pasca restrukturisasi perseroan hanya memiliki aset yang tidak clean and clear. Hal ini semakin memberi ketidakpastian bagi nasabah (yang tidak ikut restrukturisasi) untuk mendapatkan kembali haknya.

Dari hal tersebut terindikasi banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar di dalam kasus Jiwasraya. Salah satunya adalah Pasal 11 dan Pasal 21 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian). Pasal 11 mengatur tentang kewajiban tata kelola yang baik bagi perusahaan asuransi. Kemudian Pasal 21 ayat (3) mengatur bahwa dalam menginvestasikan kekayaan nasabah perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip kehatihatian.

Mencermati hal tersebut PT Asuransi Jiwasraya secara jelas tidak menjalankan tata Kelola yang baik dan tidak menerapkan prinsip prudent.
Terjadinya kasus gagal bayar dan tata kelola buruk pada beberapa perusahaan asuransi besar seperti Jiwasraya, ASABRI, Bumiputera, Wanaartha Life, dan Kresna Life. Bahkan, berbagai kasus tersebut masih belum selesai hingga saat ini karena perusahaan-perusahaan tersebut belum tuntas mengembalikan hak-hak polis sebagaimana mestinya.

Banyak nasabah yang merasa tertipu oleh perusahaan asuransi, karena maraknya praktik missselling dan mispricing dari para agen asuransi. Sebagai contoh, nasabah-nasabah tersebut tidak memahami konsekuensi pembelian produk unit link dimana produk tersebut merupakan gabungan produk asuransi dan investasi.

“Banyak agen asuransi yang menjual produk dengan memanfaatkan minimnya literasi keuangan calon nasabah. Akibatnya banyak nasabah merasa dirugikan, karena minimnya info yang diterima, sehingga hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi menjadi berkurang,” terang Waka I Pansus Misharti.

Dalam diskusi FGD ini juga menghadirkan Perwakilan OJK, yang mana menyampaikan terhadap penyelesaian Asuransi Jiwasraya ini, dengan melakukan upaya penyelesaian yakni pada tahun 2020 Jiwasraya telah menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK), dalam rangka menyelesaikan kewajiban kepada Pemegang Polis. Dan telah mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN selaku pemegang saham Jiwasraya antara lain dengan memasukkan adanya tambahan modal dari pemegang saham.

OJK telah menyatakan tidak keberatan atas RPK yang disampaikan, sehingga kemudian dapat diimplementasikan oleh Jiwasraya, dan terus memantau langkah-langkah implmentasi sesuai dengan langkah-langkah yang sudah tertuang dalam RPK.

Skema penyehatan dalam RPK merupakan resolusi dalam rangka penyelamatan polis dengan konsep restrukturisasi polis melalui pemilahan polis berdasarkan persetujuan dari pemegang polis terhadap restrukturisasi polis.

Sementara itu pemegang polis yang setuju dilakukan restrukturisasi polis akan dilakukan transfer aset dan liabilitas kepada perusahaan baru (PT Asuransi Jiwa IFG). Selain itu para pemegang Polis yang tidak menyetujui untuk mengikuti program restrukturisasi, maka polis akan tetap berada di Jiwasraya dan penyelesaian kewajiban dilakukan oleh Jiwasraya.

Pengalihan portofolio kepada IFG Life direncanakan dalam 2 (dua) tahap pengalihan. OJK telah menerbitkan surat persetujuan pengalihan portofolio Jiwasraya ke IFG Life Tahap I pada tanggal 10 Desember 2021.
Pada Desember 2021 realisasi migrasi polis restrukturisasi ke IFG life sebanyak 67,84% dari target pengalihan polis, dengan nilai liabilitas sebesar 65,38% dari total liabilitas yang akan dialihkan.
Untuk saat ini, IFG Life telah merealisasikan pembayaran terhadap sebagian pemegang polis yang telah jatuh tempo s.d. Januari 2022 sesuai dengan perjanjian restrukturisasi.

OJK telah dan akan terus melakukan tindakan pengawasan sesuai dengan kewenangan dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan Jiwasraya.

Selain dari Perwakilan dari OJK, Narasumber yang lain yaitu dari Akademisi Universitas Bengkulu yaitu Prof Dr. Herlambang, SH, MH. Dikesempatan ini ia menyampaikan yang sangat penting adalah beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi, yang mengakibatkan adanya kerugian koporasi (jiwasraya) yang merupakan Badan Usaha Milik negeri, yaitu adanya kekurang hati-hatian atau kesengajaan dari pengurus untuk melakukan skema usaha asuransi plus investasi, yang kemungkinan ruginya sangat besar.

Melakukan investasi dengan memanfaatkan dana Jiwasraya kepada usaha-usaha yang memilki kecendrungan merugi. Usaha tersebut memiliki kaitan dengan pengurus korporasi.

Oleh karena itu pandangan dan masukan Prof. Dr. Herlambang, SH, MH yang terpenting dengan istilah the crime must pay, yaitu perbuatan kejahatan yang dilakukan perlu juga diperhatikan dalam pengembalian kepada korban nasabah yang mengalami kerugian.

Ia menambahkan juga seharusnya Jiwasraya tidak dibubarkan, karena jiwasraya merupakan Korban dari Koorporasi yang memanfaatkan Jiwasraya, perlu juga penelurusan asset kooporasi yang memanfaatkan jiwasraya yang telah dilakukan dalam proses hukum, seharusnya terdakwa dan perusahaan yang terafiliasi, untuk kemudian disita dan digunakan menutup kerugian negara serta nasabah.

Penyertaan Modal Negara lanjutnya tidak direkomendasikan, karena ini bermakna menutup kerugian negara menggunakan dana negara, Prof menyatakan Jiwasraya bukan tidak pruden, tapi ini ada niat untuk, menguntungkan orang lain dengan kuras uang negara, investasi, tempatnya perusahaan yg berkinerja buruk.

Diskusi FGD ini ditutup dengan pernyataan dari Ketua Pansus Jiwasraya, Dr. H. Ajiep Padindang, SE, MM (senator dari Provinisi Sulawesi Selatan) yang menyatakan, permasalahan Jiwasraya merupakan kekeliruan oknum pejabat. Dari Kementerian Keuangan dan OJK yang berdampak pada kerugian negara, selain itu kebijakan lahirnya IFG Lige tidak semestinya terjadi dan perlu di tinjau lagi kelayakannya sebagai suatu perusahaan asuransi, semestinya kucuran dana PMN, tidak di arahkan untuk IFG Life melainkan untuk menyelamatkan PT Jiwasraya. (***)