Penyegaran di Lingkungan Kanwil Kemenag Bengkulu

Kakanwil : Lantik 8 Pejabat Administrator, Perkuat Kolaborasi, Tanamkan Kesederhanaan

Kota Bengkulu >> Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Bengkulu H. Muhammad Abdu.,S.Pd.I.,M.M melantik dan memimpin serah terima jabatan 8 pejabat administrator eselon III di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu.

Pelantikan yang tertuang dalam SK Menteri Agama Nomor : 001137/B.II/3/2023 sampai dengan Nomor : 001144/B.II/3/2023 ini digelar di Aula Kanwil Jalan Basuki Rahmat Kota Bengkulu. Senin, (30/1/2023).

Hadir sebagai saksi pelantikan, Kabid Urais Drs. Ramlan.,M.H.I, Kepala Bidang Penais Zawa Drs. H. Arsan Suryani Ibrahim. Hadir juga dalam kesempatan itu, Ketua DWP Hj. Nurbaya, serta didampingi pengurus DWP, dan para Kepala Bidang, Pembimas serta ASN dilingkungan Kanwil.

Dalam amanahnya, Kakanwil berpesan agar seluruh pejabat dapat menjalankan amanah dengan baik serta perkuat kolaborasi, komunikasi dan koordinasi antar jajaran dan Satuan kerja (Satker) masing-masing.

‘’Terutama kepada pejabat yang diamanahkan menjadi Kakan Kemenag. Bangun sinergitas, dengan menjalin koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda), Pemda. Karena kita tidak bisa kerja sendiri, tanpa saling mendukung dan menguatkan antar mitra,’’ pinta mantan Kakan Kemenag Musi Rawas Provinsi Sumsel ini.

“Jangan sia-siakan amanah ini, laksanakan dengan penuh tanggung jawab terhadap jabatan ini,’’ pintanya.

Kakanwil juga mengungkapkan rotasi, promosi ini adalah bagian dari keniscayaan dalam birokrasi untuk mempercepat pencapaian target program organisasi di lingkungan Kemenag.

‘’Tentu semua ini sudah melalui pertimbangan yang matang. Sehingga para pejabat ada tantangan baru, dan semangat baru,’’ ungkapnya.

Kakanwil mengakui, semua ASN mempunyai peluang yang sama untuk promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Tetapi memiliki pengalaman yang berbeda-beda.

‘’Carilah peluang untuk promosi, kejar karir dan majulah. Tetapi jangan ambisius, apalagi menjatuhkan orang lain dengan memfitnah, mengadu domba antar sesama ASN. Ikuti saja prosesnya, nanti yakinlah jika Allah SWT berkehendak. Insyallah kita akan mengalami nasib yang sama meraih jenjang jabatan yang tinggi,’’ pungkas Kakanwil.

Diakhir penyampaiannya, Kakanwil berpesan kepada istri pejabat yang baru saja diamanahkan untuk mendukung karir suami, dan tanamkan kesederhanaan agar selamat dalam menjalankan tugas.

‘’Syukuri saja apa yang dimiliki, dengan bersyukur kita akan nyaman, tenang dan tentu akan selamat dunia akhirat dalam menjalankan tugas,’’ demikian Kakanwil.

Adapun nama-nama pejabat yang dilantik, sebagai berikut:

  1. Drs. Ajamalus.,M.H sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag,
  2. Drs. H. Hamdani.,M.Pd sebagai Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag,
  3. Drs.H.M. Soleh, M.Pd sebagai Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kanwil Kemenag,
  4. Drs.H.Albahri.,M.Si sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kepahiang,
  5. Lukman.,S.Ag, MH sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Rejang Lebong,
  6. Dr. H. Nopian Gustari.,S.Pd.I.,M.Pdi sebagai Kepala Kantor Kemenag Bengkulu Utara,
  7. Drs.H. Zainal Abidin.,M.H sebagai Kepala Kantor Kemenag Bengkulu Tengah,
  8. H. Sipuan.,S.Ag,M.M sebagai Kepala Kantor Kemenag Kota Bengkulu. (***)

Usulan BPIH 1444 H Akan Penurunan Paket Layanan Haji, Ini Penjelasannya

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief : Agar Antrian Keberangkatan Tidak Tergerus

Jakarta >> Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief membenarkan bahwa Arab Saudi menurunkan paket layanan haji 1444 H sekitar 30% dari harga yang mereka tetapkan tahun 2022. Menurutnya, penurunan paket haji itu juga sudah diperhitungkan dalam usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M yang disusun pemerintah.

Kemudian Hilman menjelaskan seperti dilansir pada laman resmi Kemenag, adapun yang diturunkan oleh Pemerintah Arab Saudi adalah paket layanan haji. Adapun yang dimaksud dengan paket itu adalah layanan dari 8-13 Zulhijjah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang biasa disebut juga dengan Armuzna atau Masyair.

Untuk warga domestik, Pemerintah Arab Saudi menawarkan empat paket layanan Masyair tahun 1444 H/2023 M

  1. Mulai SAR 10,596 – SAR 11,841 (sekitar Rp43 juta – Rp48 juta)
  2. Mulai SAR 8,092 – SAR 8,458 (sekitar Rp33 juta – Rp34,5 juta)
  3. Mulai SAR 13,150 (sekitar Rp53,6 juta)

Saudi menawarkan juga paket keempat, mulai SAR 3,984 (sekitar Rp16 juta), namun tidak ada layanan di Mina (hanya akomodasi dan konsumsi di Arafah dan Muzdalifah)

“Itulah yang disebut paket layanan haji yang ditangani oleh Syarikah atau perusahaan di Saudi. Harganya pada tahun lalu karena alasan pandemi, naik sangat signifikan. Tahun ini alhamdulillah diturunkan. Jadi terkait paket layanan haji di Masyair, hitungan dalam usulan BPIH pemerintah juga turun, kisarannya juga 30% dan itu sangat signifikan,” tegas Hilman di Jakarta, Sabtu (21/1/2023).

“Tahun lalu paket layanan haji (Masyair) 2022 sebesar SAR5.656,87. Alhamdulillah tahun ini selain turun, Kemenag berhasil negosiasi hingga menjadi SAR4.632,87. Turun sekitar SAR1.024 atau 30%,” sambungnya.

Jadi dalam usulan BPIH tahun ini, kata Hilman, pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga sesuai yang ditetapkan Saudi. Meski demikian, pihaknya tetap mempertahankan kualitas layanan bagi jemaah di Masyair.

“Kepada perusahaan penyedia layanan, kami tetap meminta komitmen agar dengan harga yang ditetapkan pemerintah Saudi itu, layanan yang diberikan kepada jemaah juga tetap berkualitas,” jelasnya.

Namun demikian, kata Hilman, komponen BPIH tidak hanya paket layanan haji. Komponen biaya haji yang diusulkan pemerintah kepada DPR itu juga mencakup layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi, baik Jeddah, Makkah, maupun Madinah.

“Di luar Masyair, masa tinggal jemaah sekitar 30 hari, baik di Makkah maupun Madinah. Ini kita siapkan semua layanannya,” papar Hilman.

Selain itu, penyusunan usulan BPIH juga memperhatikan komponen kurs Dollar (USD) dan kurs Riyal (SAR). Dalam usulan itu, asumsi yang digunakan adalah Rp15.300 untuk kurs 1USD, dan Rp4.080 untuk kurs 1SAR. Pada 2022, kurs SAR yang digunakan adalah Rp3.846. Untuk kurs USD tahun 2022 adalah Rp14.425.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah komponen pesawat. Sebab, ini sangat bergantung pada harga avtur.

“Usulan pemerintah terkait BPIH 1444 H itu belum final, karena terbuka untuk dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR. Semoga kita bisa mendapatkan rumusan yang paling pas terkait biaya haji tahun ini,” tandasnya.

Kenapa Bipih Naik?

Kemenag mengusulkan BPIH tahun ini naik dibanding 2022. Kenaikannya sebesar Rp514.888,02. Sebab, rata-rata BPIH yang diusulkan tahun ini adalah Rp98.893.909,11. Sementara rerata BPIH 2022 sebesar Rp98.379.021,09.

Lantas, kenapa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah dalam usulan pemerintah justru naik?

Hilman menjelaskan bahwa itu terjadi karena perubahan skema prosentase komponen Bipih dan Nilai Manfaat. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi 70% Bipih dan 30% nilai manfaat.

“Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis, “terang Hilman Latief di Jakarta, Sabtu (21/1/2023).

Menurutnya, pemanfaatan dana nilai manfaat sejak 2010 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan. Pada 2010, nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan ke jemaah hanya Rp4,45 juta. Sementara Bipih yang harus dibayar jemaah sebesar Rp30,05 juta. Komposisi nilai manfaat hanya 13%, sementara Bipih 87%.

Dalam perkembangan selanjutnya, komposisi nilai manfaat terus membesar menjadi 19% (2011 dan 2012), 25% (2013), 32% (2014), 39% (2015), 42% (2016), 44% (2017), 49% (2018 dan 2019). Karena Arab Saudi menaikkan layanan biaya Masyair secara signifikan jelang dimulainya operasional haji 2022 (jemaah sudah melakukan pelunasan), penggunaan dan nilai manfaat naik hingga 59%.

“Kondisi ini sudah tidak normal dan harus disikapi dengan bijak, “jelasnya.

Nilai manfaat, lanjut Hilman, bersumber dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karenanya, nilai manfaat adalah hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk lebih dari 5 juta yang masih menunggu antrean berangkat. Mulai sekarang dan seterusnya, nilai manfaat harus digunakan secara berkeadilan guna menjaga keberlanjutan.

“Tentu kami juga mendorong BPKH untuk terus meningkatkan investasinya baik di dalam maupun luar negeri pasca pandemi Covid-19 ini, sehingga kesediaan nilai manfaat lebih tinggi lagi, “ujarnya.

Jika komposisi Bipih dan Nilai Manfaat masih tidak proporsional, maka nilai manfaat akan cepat tergerus dan tidak sehat untuk pembiaayaan haji jangka panjang.

“Jika komposisi Bipih (41%) dan NM (59%), dipertahankan, diperkirakan nilai manfaat cepat habis. Padahal jamaah yang menunggu 5-10 tahun akan datang juga berhak atas nilai manfaat, “urainya.

Untuk itulah, kata Hilman, Pemerintah dalam usulan yang disampaikan Menag saat Raker bersama Komisi VIII DPR, mengubah skema menjadi Bipih (70%) dan NM (30%). “Mungkin usulan ini tidak populer, tapi Pak Menteri melakukan ini demi melindungi hak nilai manfaat seluruh jemaah haji sekaligus menjaga keberlanjutannya, “tegasnya.

“Ini usulan pemerintah untuk dibahas bersama Komisi VIII DPR. Kita tunggu kesepakatannya, semoga menghasilkan komposisi paling ideal, Amin, “tutupnya. (***)

Annirell.Com - Media Siber - Berita, Publikasi, Banner dan Ucapan - Hotline : 082176018559 - 087791104004..🤗

Imlek, Sejarah dan Perkembangannya Di Indonesia

Jakarta >> Sebelum Dinasti Qin, tanggal perayaan permulaan suatu tahun masih belum jelas. Ada kemungkinan bahwa awal tahun bermula pada bulan 1 semasa Dinasti Xia, bulan 12 semasa Dinasti Shang, dan bulan 11 semasa Dinasti Zhou di China. Bulan kabisat yang dipakai untuk memastikan kalender Tionghoa sejalan dengan edaran mengelilingi matahari, selalu ditambah setelah bulan 12 sejak Dinasti Shang (menurut catatan tulang ramalan) dan Zhou (menurut Sima Qian). Kaisar pertama China Qin Shi Huang menukar dan menetapkan bahwa tahun Tionghoa berawal pada bulan 10 pada 221 SM. Pada 104 SM, Kaisar Wu Yong Ming yang memerintah sewaktu Dinasti Han menetapkan bulan 1 sebagai awal tahun sampai sekarang. Tujuannya agar perayaan tahun baru bisa sesuai dengan masyarakat Tiongkok yang pada umumnya adalah masyarakat agraris. Pada masa Dinasti Zhou, perayaan tahun baru dilaksanakan pada saat winter solistice atau dongzhi.
Di Tiongkok, adat dan tradisi wilayah yang berkaitan dengan perayaan tahun baru Imlek sangat beragam. Dalam memaknai Imlek seperti perjamuan makan malam pada malam tahun baru, serta penyulutan kembang api.

Dirayakan di daerah dengan populasi suku Tionghoa, dilansir pada wikipedia, Tahun Baru Imlek dianggap sebagai hari libur besar untuk orang Tionghoa, dan memiliki pengaruh pada perayaan tahun baru di tetangga geografis Tiongkok, serta budaya yang dengannya orang Tionghoa berinteraksi meluas. Ini termasuk Korea, Mongolia, Nepal, Bhutan, Vietnam, dan Jepang (sebelum 1873). Di Daratan Tiongkok, Hong Kong, Makau, Taiwan, Singapura, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan negara-negara lain atau daerah dengan populasi suku Han yang signifikan, Tahun Baru Imlek juga dirayakan, dan telah menjadi bagian dari budaya tradisional dari negara-negara tersebut.

Banyak lampion merah digantung selama perayaan Tahun Baru Imlek, sebagai makna keberuntungan.
Kalender suryacandra Tionghoa menentukan tanggal tahun baru Imlek. Kalender tersebut juga digunakan di negara-negara yang telah mengangkat atau telah dipengaruhi oleh budaya Han (terutama di Korea, Jepang, dan Vietnam) dan mungkin memiliki asal yang serupa dengan perayaan Tahun Baru di luar Asia Timur.

Dalam kalender Gregorian, tahun baru Imlek jatuh pada tanggal yang berbeda setiap tahunnya, antara tanggal 21 Januari sampai 20 Februari. Dalam kalender Tionghoa, titik balik mentari musim dingin harus terjadi pada bulan 11, yang berarti tahun baru Imlek biasanya jatuh pada bulan baru kedua setelah titik balik mentari musim dingin (dan kadang yang ketiga jika pada tahun itu ada bulan kabisat). Di budaya tradisional di Tiongkok, lichun adalah waktu solar yang menandai dimulainya musim semi, yang terjadi sekitar 4 Februari.

Bersamaan dengan daur 12-tahun, masing-masing dengan shio hewan ada daur 10-tahun batang surgawi. Setiap surgawi dikaitkan dengan salah satu dari lima elemen perbintangan Tionghoa, yaitu: kayu, api, tanah, logam, dan air. Unsur-unsur tersebut diputar setiap dua tahun sekali, sementara perkaitan yin dan yang silih berganti setiap tahun. Unsur-unsur tersebut dengan itu dibedakan menjadi: kayu yang, kayu yin, api yang, api yin, dan seterusnya. Hal ini menghasilkan sebuah daur gabungan yang berulang setiap 60 tahun. Sebagai contoh, tahun dari Tikus Api Yang terjadi pada 1936 dan pada tahun 1996.

Banyak orang mengacaukan tahun kelahiran Tionghoa dengan tahun kelahiran Gregorian mereka karena tahun baru Imlek dapat dimulai pada akhir Januari sampai pertengahan Februari, tahun Tionghoa dari 1 Januari sampai hari imlek pada tahun baru Gregorian tetap tidak berubah dari tahun sebelumnya. Sebagai contoh, tahun ular 1989 mulai pada 6 Februari 1989. Tahun 1990 dianggap oleh beberapa orang sebagai tahun kuda. Namun, tahun ular 1989 secara resmi berakhir pada 26 Januari 1990. Ini berarti bahwa barang siapa yang lahir dari 1 Januari ke 25 Januari 1990 sebenarnya lahir pada tahun ular, alih-alih tahun kuda.

Pada masa Dinasti Qing, Kang Youwei (1858-1927), seorang reformis Ruisme menyarankan agar menggunakan Kongzi era yang dihitung dari tahun kelahiran Kongzi. Sedangkan Liu Shipei (1884-1919) menolak hal itu dan mengusulkan agar tahun kalender Tionghoa dihitung dari tahun kelahiran Huang Di. Yang menjadi suatu masalah adalah kapan Huang Di dilahirkan untuk dijadikan patokan perhitungan penanggalan Huang Di.

Liu Shipei memperkirakan tahun 2711 SM adalah tahun kelahiran Huang Di, jadi tahun 2008 M adalah tahun 4719 HE. Song Jiaoren (1882-1913) memperkirakan tahun 2697 SM adalah tahun kelahiran Huang Di, dan akhirnya banyak orang yang sepakat untuk menerima tahun 2697 SM sebagai awal penanggalan Huang Di. Dari angka inilah sekarang tahun baru Imlek ini bisa disebut tahun baru Imlek 4708 HE. Selain masyarakat luas, penganut Taoisme juga menyebutkan bahwa penanggalan Huang Di adalah tahun yang mereka gunakan dan menyebutnya Daoli atau kalender Tao.

Sebagian besar masyarakat Tionghoa di luar negeri dan penganut Taoisme lebih suka menggunakan penanggalan Huang Di karena Huang Di atau Kaisar Kuning ini dalam sejarah Tiongkok dianggap sebagai bapak bangsa etnis Han atau orang Tionghoa pada umumnya. Dan para Taois menggunakan penanggalan Huang Di, karena dalam kepercayaan Taoisme kaisar Kuning ini adalah pembuka ajaran agama Tao. Alasan inilah yang membuat timbulnya penanggalan Huang Di Era dan penanggalan Dao. Keduanya sama, hanya saja istilah penanggalan Dao Era atau Daoli digunakan oleh para Taois.

Sama seperti etnis Tionghoa di berbagai negara lainnya, perayaan Tahun Baru Imlek juga dilaksanakan oleh etnis Tionghoa-Indonesia sejak beratus-ratus tahun kedatangan mereka di Nusantara. Berbagai kelompok bahasa dan budaya Tionghoa mempunyai praktik perayaan yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Kelompok mayoritas Tionghoa-Indonesia adalah Hokkien, maka perayaan yang bercirikhas dari kelompok inilah yang paling dominan terlihat di Indonesia.

Biasanya, perayaan tahun baru Imlek berlangsung sampai 15 hari. Satu hari sebelum atau pada saat hari raya Imlek, bagi warga Indonesia keturunan Tionghoa adalah suatu keharusan untuk melaksanakan pemujaan kepada leluhur, seperti dalam upacara kematian, memelihara meja abu atau lingwei (lembar papan kayu bertuliskan nama almarhum leluhur), bersembahyang leluhur seperti yang dilakukan pada hari Ceng Beng (hari khusus untuk berziarah dan membersihkan kuburan leluhur).

Di Indonesia, selama tahun 1968-1999, perayaan tahun baru Imlek dilarang dirayakan di depan umum. Dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, melarang segala hal yang berbau Tionghoa, di antaranya Imlek.

Masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia kembali mendapatkan kebebasan merayakan tahun baru Imlek pada tahun 2000, ketika Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Inpres Nomor 14/1967. (***)

Ongkos Haji Naik Drastis, Ini Penjelasan Menag Yaqut

KOMNAS HAJI: Kenaikan Biaya Demi Kemaslahatan dan Keberlangsungan Keuangan Haji

Jakarta >> Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau yang akrab disapa Gus Menteri dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI kemarin mengusulkan kenaikan biaya jemaah haji tahun 2023 yang akan digelar sekira Mei-Juni dengan asumsi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) total sebesar Rp. 98.893.909,- atau naik sekitar Rp.514 ribu dari tahun sebelumnya dengan komposisi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan kepada jemaah Rp.69.193.733,- atau 70 persen, besaran subsidi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji sebesar Rp. 29.700.175,- atau 30 persen.

Dengan demikian BPIH yang harus dibayar oleh calon jemaah dibanding tahun lalu ada kenaikan sekitar Rp.30 juta /per jemaah.

Menyikapi usulan Menag tersebut, Ketua Komnas Haji dan Umrah menyatakan biaya kenaikan haji sebagai konsekuensi yang sulit dihindari terutama jika pembandingnya dengan menggunakan acuan biaya sebelum pandemi Covid-19 di tahun 2019.

“Kenaikan biaya haji ini sulit dihindari karena dipicu oleh kenaikan berbagai komponen kebutuhan baik di tanah air maupun di Arab Saudi seperti biaya angkutan udara karena avturnya juga naik, hotel, pemondokan, transportasi darat, katering, obat-obatan, alkes dan sebagainya, belum lagi pengaruh inflasi, sehingga biaya haji mesti beradaptasi atas situasi tersebut” katanya.

Selanjutnya, menurut analisis dari Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini, rancangan biaya yang diusulkan Menag tampaknya dalam rangka melakukan rasionalisasi, keberlangsungan dan kesehatan keuangan. Sebab selama ini subsidi ke BPIH yang ditopang dari subsidi dana yang berasal dari imbal hasil kelolaan keuangan haji terlalu besar dan cenderung tidak sehat. Maka itu harus ada langkah berani untuk mengoreksi dan menyeimbangkan. Hak dan kepentingan jutaan jemaah haji tunggu juga harus dilindungi.

“Uang hasil dari kelolaan dana haji dari jemaah tunggu berkisar 160 trilyun, seharusnya hasil dri penempatan maupun investasi menjadi hak dari jemaah haji tunggu (waiting list) yang berjumlah saat ini kurang lebih 5 juta orang selaku pemilik dana (shohibul maal). Tetapi selama ini ‘tradisinya’ malah diberikan untuk mensubsidi jemaah haji yg berangkat pada tahun berjalan sampai 100 persen, ini memang harus mulai dikoreksi dan dibenahi” paparnya.

Pada saat yang sama, biaya setoran awal calon jemah haji belum juga dinaikkan masih di angka Rp.25 juta/ per jemaah, setidaknya selama dua sekade belakangan. Jelas situasi ini sangat menekan keuangan haji yang sekarang ini dikelola oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), terlebih dengan kuota normal 221 ribu maka subsidinya juga akan kembali ‘normal’.

“Gus Men termasuk sangat berani mengambil kebijakan yang tidak populer ini, yang selama ini sangat dihindari oleh Menteri Agama era sebelumnya, terlebih di tahun politik. Tapi langkah merasionalisasi dan mengoreksi dana haji harus segera diambil demi kemaslahatan yang lebih besar dan melindungi hak dari jutaan jemaah haji tunggu, jika tidak masalah ini akan jadi bom waktu” paparnya.

Namun demikian, Mustolih beraharap usulan kenaikan biaya haji masih bisa diturunkan dengan melakukan efesiensi menyisir komponen-kompknen biaya yang bisa dipangkas tanpa mengurangi dan berdampak pada kualitas pelayanan pwnyelenggaraan haji.

Dia juga berharap soal dana haji tidak hanya biaya haji reguler saja yang disampaikan ke publik, tetapi penyelengggaraan biaya haji khusus yang dikelola travel (PIHK/ Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) juga penting untuk dipublikasikan karena ada ribuan orang menjadi calon jenaah haji khusus.

Ciputat, Jumat 20 Januari 2023

Mustolih Siradj
Ketua Komnas Haji dan Umrah/ Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Kemungkinan Penyembelihan Hewan Dam di Tanah Air

Jakarta >> Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menggelar Muktamar Haji 1444 H/2023 M di Jeddah. Muktamar yang berlangsung sejak 9 Januari 2023 ini juga dimeriahkan dengan seminar yang antara lain mengangkat tema ‘Fiqhut-Taysiir (kemudahan) dalam Haji dan Implikasinya terhadap Kemudahan Layanan”.

Dilansir pada laman Kementerian Agama (Kemenag), Muktamar yang berlangsung pada Selasa (10/1/2023), ini dihadiri lebih dari 70 perwakilan negara pengirim jemaah haji. Tampil sebagai pembicara, Dr. Syauqi bin Ibrahim (Mesir), Dr Quthub bin Mushthafa, Syekh Ali bin Abdirrahman (Turki), Dr Yusuf Bel Ma’hady (Aljazair), Dr Said bin Nasheer (Arab Saudi).

Sedangkan dari Indonesia, hadir KH Muhammad Faiz Syukran Ma’mun (NU) dan Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA (Muhammadiyah). Ulama Indonesia dihadirkan karena merepresentasikan ulama dari madzhab Syafii. Keduanya mewakili dua ormas Islam terbesar di Indonesia sekaligus menyampaikan rekomendasi Mudzakarah Perhajian yang berlangsung di Situbondo pada Desember 2022, khususnya terkait perlunya perbaikan tata kelola penyembelihan/pembayaran hewan dam.

Adapun makalah yang disusun bersama ini dipaparkan Gus Faiz, panggilan akrab KH Muhammad Faiz Syukran Ma’mun. Putra KH Syukron Ma’mun ini mengajak para ulama dunia untuk mendiskusikan kembali masalah hewan dam, disembelih di mana dan dagingnya dibagikan kepada siapa?

Menurut Gus Faiz, pertanyaan itu menjadi masalah bersama di era kontemporer seiring dengan beragam perubahan yang telah terjadi. Saat ini jumlah jemaah meningkat drastis di setiap musim haji, mencapai dua hingga tiga juta. Sejalan itu, Kerajaan Arab Saudi juga terus membangun dan memperluas infrastruktur untuk menerima para peziarah di Baitullah di masa-masa mendatang.

Hal ini, pada gilirannya, mengarah pada peningkatan jumlah hewan dam, baik karena Tamattu’, atau karena melakukan larangan atau lainnya. Akibatnya, ada kebutuhan nyata akan sejumlah rumah potong hewan dengan peralatan lengkap dan cukup untuk menampung jumlah hewan kurban yang sangat banyak. Selain itu, diperlukan juga keberadaan orang yang berhak atas daging hewan dam.

Gus Faiz mengapresiasi ijtihad ulama yang membolehkan membawa daging-daging yang disembelih sebagai Dam Tamattu’ dan Qiran ke luar Tanah Suci dan distribusikan kepada orang miskin ke berbagai negara muslim. Sebab, jumlah orang fakir dan miskin di Tanah Suci khususnya, dan Kerajaan Arab Saudi pada umumnya, memang sangat sedikit.

“Fatwa ini berkontribusi dalam mencapai maslahah seputar nasib daging yang jumlahnya melebihi kebutuhan orang miskin di Tanah Suci,” tegas Gus Faiz.

Namun, lanjutnya, ijtihad ini belum menjawab semua aspek masalah yang ada dan tantangan di masa yang akan datang. Ijtihad ini belum menjawab masalah proses penyembelihan, di mana itu harus dilakukan di Mina atau Mekkah sesuai dengan Firman Allah dan Hadis Nabi.

Pengkhususan Mina dan Mekkah sebagai tempat penyembelihan, kata Gus Faiz, merupakan tantangan besar. Sebab, dibutuhkan pengembangan rumah pemotongan hewan yang ada, atau bahkan pembangunan rumah pemotongan hewan yang baru, baik di pintu masuk dan keluar Mina atau berbagai tempat di Tanah Suci, untuk menampung hewan yang disembelih dalam jumlah besar.

Apalagi, menurut Jumhur Ulama, waktu penyembelihan tidak boleh melewati empat hari, yaitu Hari Idul Kurban dan Hari Tasyriq. Jika jumlah hewan yang disembelih mencapai satu juta ekor, berarti tidak kurang 250.000 ekor penyembelihan dalam satu hari, atau setara dengan penyembelihan sembilan kepala per detik. Ini belum menghitung proses menguliti, memotong, dan mengemas.

Masalah lainnya, jumlah hewan ternak yang sangat besar ini, sebagian didatangkan dari luar Kerajaan Arab Saudi. Setelah disembelih dan dikemas, daging baru diangkut ke luar negeri setelah disimpan dan didinginkan. Ini juga membutuhkan biaya yang besar.

Di sisi lain, tidak baik juga untuk menyerahkan operasi penyembelihan, pengulitan, dan pemotongan hewan dam kepada individu. Penyembelihan harus dilakukan di rumah jagal yang diawasi oleh kerajaan, untuk melindungi para peziarah dan tempat suci dari polusi dan penyebaran penyakit jika hewan kurban disembelih di jalanan.

Gus Faiz mengakui bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kekhususan Tanah Suci dan Mekkah sebagai tempat penyembelihan. Sebab, kurban itu sendiri menjadi bagian dari ibadah haji sehingga tidak bisa dilaksanakan kecuali pada waktu dan tempat tertentu, seperti rangkaian ibadah lainnya. “Ini memang pandangan yang kuat dan tidak ada yang membantahnya,” tegasnya.

Meski dalam kesepakatan yang hampir sampai pada derajat Mujma’ Alaih ini, Ibn Abdil Bar menyebutkan pandangan Al-Tabari bahwa diperbolehkan menyembelih hewan kurban di mana pun Mahdi (orang yang membayar Dam) menginginkannya, kecuali Dam Qiran dan Dam karena melanggar larangan berburu. Kedua Dam itu tidak dapat disembelih kecuali di Tanah Suci.

“Saya pikir pernyataan ini tidak mudah diterima, dan sepengetahuan saya, saya tidak menemukan ulama yang mendukungnya, membolehkan Dam Tamattu’ disembelih di negerinya, kemudian membagikannya kepada tetangganya,” sebut Gus Faiz.

“Namun, dalam konteks keadaan saat ini dan yang akan datang di mana terjadi peningkatan jumlah jemaah, pernyataan ini layak dipertimbangkan, diteliti dan didialogkan,” tandasnya.

Meski harus dikaji lebih mendalam, pandangan Gus Faiz mendapat apresiasi dari peserta seminar yang hadir. Mereka menilai lontaran ide tersebut menarik dan realistis untuk kondisi dunia Islam saat ini. (***)

Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Kemenag Terapkan Ini

Jakarta >> Dalam menanggulangi terjadinya kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama dan keagamaan, hal tersebut direspon Kementerian Agama RI, dengan menyusun Peraturan Menteri Agama (PMA). Peraturan tersebut dimulai sejak akhir Desember 2021.

Dilansir pada laman resmi Kemenag RI, Undang-undang (UU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual saat itu masih dalam proses penyusunan. Kemudian diterbitkan dengan Nomor 12 tahun 2022 baru ditetapkan dan diundangkan pada 9 Mei 2022. Bersamaan itu, PMA pencegahan kekerasan seksual juga dalam tahap finalisasi.

Pada akhirnya 5 Oktober 2022, UU yakni PMA No 73 tahun 2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama ditandatangani Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Regulasi ini mulai diundangkan sehari setelahnya.

“Setelah melalui proses diskusi panjang, kita bersyukur PMA tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama akhirnya terbit dan sudah diundangkan per 6 Oktober 2022,” terang Juru Bicara (Jubir) Kemenag Anna Hasbie di Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Sesuai namanya, PMA ini mengatur tentang upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Satuan Pendidikan itu mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta meliputi madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan.

PMA ini terdiri atas tujuh Bab, yaitu: ketentuan umum; bentuk kekerasan seksual; pencegahan; penanganan; pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; sanksi; dan ketentuan penutup. Total ada 20 pasal.

PMA ini, kata Anna, mengatur bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Ada setidaknya 16 klasifikasi bentuk kekerasan seksual, termasuk menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.

“Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban juga termasuk bentuk kekerasan seksual,” jelas Anna.

“Termasuk juga menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman,” sambungnya.

Sebagai upaya pencegahan, PMA ini mengatur satuan Pendidikan antara lain harus melakukan sosialisasi, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, penyusunan SOP pencegahan, serta pengembangan jejaring komunikasi. Satuan pendidikan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan lain, masyarakat, dan orang tua peserta didik.

“Terkait penanganan, PMA ini mengatur tentang pelaporan, pelindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban,” tegas Anna.

“Terkait sanksi, PMA ini mengatur bahwa pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi,” tandasnya.

Dengan terbitnya PMA ini, lanjut Anna, Kementerian Agama akan segera menyusun sejumlah aturan teknis, baik dalam bentuk Keputusan Menteri Agama (KMA), pedoman, atau SOP, agar peraturan ini bisa segera dapat diterapkan secara efektif.

Anna berharap, terbitnya PMA ini akan menjadi panduan bersama seluruh stakeholders satuan pendidikan Kementerian Agama dalam upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. “Harapannya, ke depan tidak terjadi lagi kekerasan seksual di satuan pendidikan,” tandasnya.

SOP Pencegahan
Tindak lanjut dari terbitnya PMA No 73 tahun 2022, Kemenag menyusun Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Standar Prosedur Operasional (SPO) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan. Sampai Desember 2022, KMA ini sudah hampir selesai.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghofur mengatakan bahwa Kemenag saat ini tengah melakukan finalisasi penyusunan KMA tersebut. Pihaknya telah menjaring masukan, pertimbangan, dan pemikiran dari para ahli. Dia berharap regulasi ini dapat menjadi langkah teknis operasional untuk memberikan pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya di lingkungan satuan pendidikan agama.

KMA tentang SPO ini merupakan amar dari PMA No. 73/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan. Regulasi turunannya perlu segera diterbitkan agar peraturan yang diterbitkan lebih operasional.

“Kita bisa menyusun regulasi ini dengan cepat, masalah berikutnya bagaimana implementasi regulasi tersebut di lapangan. Kita semua harus berkomitmen untuk berjuang agar tidak ada kekerasan pada siapa pun dan di mana pun,” ujar Waryono yang juga Guru Besar UIN Yogyakarta pada Workshop Penguatan dan Pengembangan Regulasi Pendidikan Al Quran di Tangerang, Banten, Selasa (29/11/2022).

Waryono menegaskan, pengawalan dan komitmen untuk menerapkan regulasi ini sangat penting. Sebab, jika tidak ada pengawalan dan komitmen, maka kekerasan akan terus ada dan diproduksi. “Kita harus menanamkan dalam benak dan hati, bahwa masyarakat yang tanpa kekerasan adalah cita-cita kita bersama,” tegasnya.

Staff Khusus Menteri Agama Bindag Hukum dan HAM, Abdul Qodir mengingatkan bahwa standar perlindungan yang diatur dalam KMA ini harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Terkait prosedur pelaporan, Bib Qodir, panggilan akrabnya, juga meminta agar lokus maupun waktu kejadian harus spesifik.

“Kita harus tegas dalam hal ini. Harus ada aturan yang sifatnya tegas dan mengikat. Hal-hal terkait kekerasan dalam hal apa pun harus kita pungkas bersama,” kata Bib Qodir.

Bib Qodir juga menggarisbawahi pentingnya monitoring dan evaluasi dalam pengawalan penerapan regulasi. Ia mengingatkan bahwa praktik di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dengan penerapan sanksi yang ketat.

Selain sanksi, lanjut Bib Qodir, KMA juga harus mengatur tentang prosedur dan upaya pencegahan kekerasan seksual. Jika sudah disahkan, KMA akan diterapkan secara massif melalui satuan pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia.

Finalisasi KMA SPO Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan dihadiri aktivis dari sejumlah organisasi dan lembaga. Misalnya, PP Fatayat NU, PP Aisyah, ‘Alimat Jakarta, Rahima Jakarta, Komnas Perempuan, KPI Jakarta dan beberapa akademisi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang ahli di bidangnya.

Hadir juga, Ketua Pokja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Mahrus, serta sejumlah pejabat fungsional dan staff di lingkungan Direktorat PD Pontren. (***)

Arab Saudi Berikan Kuota Haji 2023 Bagi Indonesia, Ini Rinciannya

Jeddah, Arab Saudi >> Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. Hal ini sebagaimana dilansir dari Kemenag menerangkan bahwa, kesepakatan tersebut ditandatangani hari ini oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah.

Ikut menyaksikan, Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi, Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Hadir juga Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali, Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

Dalam kesempatan itu, Menag juga menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo untuk Yang Mulia Raja Salam dan Pangeran Muhammad Bin Salman. Selama ini, Indonesia dan Arab Saudi menjalin hubungan yang sangat erat.

“Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah,” jelas Menag di Jeddah, Minggu (8/1/2023).

“Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota,” sambungnya.

Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji.

Menag mengatakan, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Saudi disepakati juga tidak adanya pembatasan usia. Sebagaimana diketahui, karena pandemi, pemerintah Arab Saudi membatasi usia jemaah haji. Saat itu, Saudi menerapkan syarat usia jemaah haji 2022 di bawah 65 tahun.

“Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji,” tegas Menag. “Artinya, jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini,” lanjutnya.

Tambahan Kuota
Pertemuan dengan Menteri Tawfiq juga dimanfaatkan Gus Men, panggilan akrab Menag Yaqut, untuk melobi tambahan kuota bagi Indonesia. Gus Men mengatakan bahwa antrean jemaah haji Indonesia sangat panjang. Gus Men berharap ada tambahan kuota bagi Indonesia sehingga bisa mengurangi jumlah antrean jemaah haji.

“Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad Bin Salman, dan Bapak Menteri Haji,” ujar Gus Men.

Menteri Tawfiq mengaku sangat senang untuk bisa memberikan tambahan kuota jemaah haji Indonesia. Apalagi, Indonesia adalah negara penting bagi Saudi. Namun, lanjut Tawfiq, saat ini negaranya tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji.

“Kenyamanan dan keselamatan ini prioritas. Namun saya katakan, Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan,” tuturnya.

“(Mungkin) ada negara yang mengurangi jemaah hajinya sehingga kuota bisa diberikan ke Indonesia. Semua tentu sudah rindu berhaji (dalam kondisi normal),” sambungnya.

Tawfiq menambahkan tentang terus berjalannya transformasi pelayanan jemaah haji di Arab Saudi. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi muassasah, namun penyenggaraan haji dilakukan oleh syarikah atau perusahaan. Ada enam syarikah (perusahaan) yang ditunjuk dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tahun ini. Setiap negara, termasuk Indonesia, dapat memilih syarikah dalam menyiapkan layanan.

“Sehingga akan ada kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik. Saya juga meminta agar perjanjian dibuat dengan detail, agar dapat memberikan layanan terbaik juga,” jelas Tawfiq.

“Jika detail, ini akan menjadi pegangan ketika syarikah melanggar. Jika mereka melanggar, kami bisa memberikan sanksi,” katanya lagi.

Menurut Tawfiq, para syarikah akan dihadirkan dalam Muktamar Haji, 9 Januari 2023. Sehingga, setiap negara bisa menilai langsung kesiapan dan tawaran layanan yang mereka siapkan. Dalam muktamar tersebut juga akan digelar pameran beberapa produk layanan haji dan seminar perhajian.

Menag Yaqut menyampaikan terima kasih karena Indonesia diajak terlibat sejak awal dalam proses haji 2023, termasuk undangan menghadiri Muktamar Haji. Menag mengapresiasi langkah transformasi yang dilakukan Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Transformasi itu mengarah pada penyelenggaraan haji yang lebih profesional. (***/rls)

Maknai HAB Ke-77 Kemenag, Kakanwil Pimpin Upacara dan Ziarah di TMP Balai Buntar

Kota Bengkulu >> Dalam memperingati Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama, Kakanwil Kemenag Bengkulu beserta jajarannya gelar upacara dan dilanjutkan ziarah kubur di Taman Makam Pahlawan (TMP) Balai Buntar Kota Bengkulu, Senin (02/01/2023).

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Bengkulu H. Muhammad Abdu, S.Pd,I, M.M menjadi Pembina upacara dan tabur bunga, dalam memaknai HAB tahun ini. Kakanwil didampingi Ketua DWP Kanwil Hj. Nurbaya disambut Kabag TU Drs. H. Hamdani.,M.Pd didampingi sejumlah pejabat eselon III, Pembimas dan Kakan Kemenag Kota H. Zainal Abidin.,M.H.

Begitupun dengan pengurus DWP Kanwil dan Kemenag Kota, Kepala KUA, Kepala Madrasah ikut serta beserta pejabat dilingkungan Kemenag Kota, serta dihadiri juga para ASN dan aparatur dilingkungan Kanwil.

Dalam kegiatan tersebut Mengheningkan cipta menjadi puncak upacara, kemudian Kakanwil meletakkan karangan bunga yang diakhiri dengan penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan. Kegiatan tersebut kemudian diakhiri dengan prosesi tabur bunga, di pusara dibeberapa makam pahlawan Bengkulu,.yang diikuti oleh pejabat dan jajaran DWP lainnya.

Dalam sambutannya Kakanwil seraya mengucapkan tasa syukur dan apresiasi atas kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut harus diteladani dan menjadi pengingat bahwa pahlawan berjasa dalam merebut dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara, terutama bagi Kemenag memiliki arti tersendiri.

‘’Saya mengucapkan selamat memperingati HAB ke-77 Kemenag. Momentum peringatan HAB tahun ini, kita diajak untuk memahami, meresapi atau bertanya kembali mengapa dan untuk apa Kemenag yang dulu bernama Departemen Agama ini dilahirkan pada tahun 1946 yang lalu. Dengan demikian peringatan HAB ke-77 tahun ini, menuntut kita untuk terus berbenah, mendekatkan pelayanan kepada umat sesuai apa yang diharapkan para pejuang terdahulu. Tentu jadikan peringatan HAB Tahun 2023 ini sekaligus sebagai penanda sejarah panjang pengabdian Kemenag dalam melayani seluruh umat beragama khususnya di Provinsi Bengkulu,’’ beber Kakanwil Bengkulu Muhammad Abdu.

Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan Silaturahmi, Bhakti Sosial dan santunan Anak Yatim di Panti Asuhan Al-Mubarak Kota Bengkulu. Kegiatan ini sendiri mengusung tema, Kita Perkokoh Silaturahim dengan Meningkatkan Kepeduliaan Terhadap Sesama’’.(***/rls)

Dalam Dialog Kanwil Kemenag Imbau Ormas dan Kepemudaan Islam Dukung Masyarakat Kuat Bengkulu Hebat

Kota Bengkulu >> Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan untuk dapat bersinergi dalam.kebijakan yang dijalankan pemerintah. Akan hal tersebut Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Bengkulu berdialog seraya mengajak Ormas Islam dan Ormas Kepemudaan Islam di Provinsi Bengkulu.
Kegiatan dialog bersama ini berlangsung di Asrama Haji Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu, dan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Penais Zawa H. Arsan Suryani Ibrahim.,M.H.I mewakili Kakanwil H.Muhammad Abdu,S.Pd.I,M.M. Senin, (28/11/2022).

Kegiatan ini mengusung tema, ”Peran Aktif Ormas Islam dan Ormas Kepemudaan Islam Demi Terwujudnya Masyarakat Kuat, Bengkulu Hebat”

Dikesempatan ini, Kabid Penais Zawa mengatakan, Organisasi masyarakat Islam atau ormas Islam dan ormas kepemudaan Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perkembangan Islam, karena ormas Islam dan ormas kepemudaan Islam memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan dakwah Islam di Indonesia.

”Ormas Islam tentu merupakan organisasi yang tidak berhubungan dengan politik, namun perannya sangat dirasakan. Tidak terkecuali dalam dunia islam, sedangkan organisasi Islam di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dipelajari, mengingat bahwa organisasi lain merupakan representasi dari umat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia hal ini membuat organisasi Islam menjadi sebuah keutamakan sosial kekuatan sosial maupun politik yang diperhitungkan dalam pentas politik di Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Kakan Kemenag Kabupaten Kaur itu juga menegaskan bahwa Ormas Islam dan ormas kepemudaan Islam tidak saja berperan sebagai wahana dakwah, melainkan berperan dalam melakukan pengembangan dan pembinaan ilmu agama Islam serta pembinaan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

”Karenanya dengan kegiatan ini, kita berharap Ormas islam dan ormas kemudaan dapat menjadi pelopor dalam menggerak peran aktif ormas demi terwujudnya masyarakat kuat, Bengkulu hebat,” demikian Arsan.(***)

Kakanwil Kemenag Bengkulu Abdu Berpesan Pada Jajarannya Dalam Memaknai Hari Sumpah Pemuda

Kota Bengkulu >> Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dilaksanakan dengan menggelar upacara bendera Jumat(28 Oktober 2022). Bertindak selaku Pembina Upacara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu H.Muhammad Abdu,S.Pd,I,MM.

Mengangkat tema “Bersatu Bangun Bangsa” peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini juga digelar diseluruh Kabupaten Kota Seprovinsi Bengkulu. Dalam kesempatan ini Kakanwil membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali. Dalam amanat yang dibacakan oleh Kakanwil Kemenag Bengkulu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengatakan bahwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran tentang bagaimana menyikapi perbedaan sikap primordial,suku, agama,ras dan kultur, serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan.

Hal inipun senada dengan apa yang disampaikan Kakanwil Kemenag Bengkulu agar seluruh element Kementerian Agama di Provinsi Bengkulu dapat saling menghormati perbedaan yang ada, meski berbeda dalam hal suku,bahasa, dan agama namun kita adalah satu kesatuan sehingga dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada dapat dijadikan kekuatan bersama bukan suatu kelemahan.

“Hendaknya kita saling menghormati setiap perbedaan yang ada, baik itu perbedaan suku,ras,agama maupun bahasa, perbedaan yang ada janganlah menjadi pemicu pemecah belah,namun kita jadikan suatu kekuatan untuk kemajuan bersama,sehingga kita dapat bekerja dan berkarya dengan maksimal, terlebih lagi tahun ini juga dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Tahun Moderasi Beragama” ungkap Kakanwil.

Upacara yang dilaksanakan di Halaman Kantor Wilayah Kemenag Bengkulu ini juga diikuti oleh pejabat eselon III dan IV jajaran Kanwil Kemenag Bengkulu. Meski dalam suasana mendung upacara berlangsung khitmat dan lancar. (***/dn)

Kakanwil Kemenag M. Abdu Hadiri MTQ Disambut Kakambang Habang

Kalimantan Timur >> Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu H. Muhammad Abdu,S.Pd.I, M.M hadiri MTQ ke-29 di Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel). Kegiatan tersebut berlangsung dari tanggal 10 hingga 19 Oktober 2022.

Setibanya disini, Kakanwil Abdu disambut lagu Kakambang Habang dari Group Musik Panting Jaratan Habang, Mantan Kakan Kemenag Musirawas itu tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjar Baru disambut oleh Kakan Kemenag Kabupaten Tapin Dr. H. Eddy Khairani Z, S.Ag, M.Pd dengan pengalungan selendang sasirangan khas Bumi Lambung Mangkurat.

Dikesempatan tersebut, Eddy sendiri didampingi Ketua DWP Kemenag Tapin Hj. Risna Afriyanti, serta jajaran Kemenag Tapin. Ikut menyambut kehadiran Kakanwil, Kabid Penais Zawa Kanwil Bengkulu Drs. H. Arsan Suryani Ibrahim.

Kakan Kemenag Kabupaten Tapin Dr. H. Eddy Khairani Z, S.Ag, M.Pd mengucapkan selamat datang kepada Kakanwil Kemenag Bengkulu yang telah tiba dengan sehat dan selamat di Provinsi Kalimantan Selatan.

‘’Kami mengucapkan selamat datang dan menyambut baik kehadiran Bapak dan Ibu. Dan kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk keluarga besar Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu,’’ ucap Eddy.

Dikesempatan yang sama, Kakanwil juga menyampaikan apresiasi atas penyambutan dari keluarga besar Kemenag Provinsi Kalsel khususnya Kabupaten Tapin.

‘’Alhamdulilah kami sudah tiba dengan selamat, bahkan kami sudah disambut dengan luar biasa. Tentu kita berharap pergelaran MTQ Nasional ini berjalan sukses,’’ ungkap M.Abdu.

Dengan demikian M. Abdu berharap seluruh peserta dari Bumi Raflesia untuk selalu menjaga kebersamaan, kekompakan dan saling memupuk tali persaudaraan.

‘’Untuk menjaga kebersamaan, kekompakan itu kuncinya adalah selalu sinergi dan komunikasi. Mudah-mudahan semua berjalan baik dan sukses seperti yang kita harapkan,’’ demikian Kakanwil. (***/TTG)

DWP Kanwil Kemenag Bengkulu Ikuti Webinar Nasional Mengenal Dunia Gen-Z

Kota Bengkulu >> Darmawanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengikuti Webinar Nasional, (6/9), bertempat di Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Bengkulu.
Kegiatan ini yang diselenggarakan oleh DWP Kementerian RI, mengusung tema Mengenal Dunia Media Sosial Gen-Z dan Remaja Toleran atau jadi Ekstrimis, yang mana dihadiri langsung secara online oleh penasehat DWP Kemenag RI Hj.Eny Retno Yaqut dan Ketua DWP Hj.Farichah Nizar Ali.Hadir mengikuti kegiatan Webinar Ketua DWP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Hj.Mega Haryanti,M.Pd bersama pengurus lainnya.

Pada kesempatan ini dihadirkan pemateri berkompeten yaitu Kalis Mardiasih, yang merupakan tokoh muda (aktivis muda) yang juga merupakan youtuber, penulis opini dan penggiat media sosial.
Dalam materi yang disampaikan oleh Kalis Mardialis , anggota DWP yang sebagian besar merupakan ibu dari remaja-remaja yang saat ini berada di era digitalisasi yang disebut dengan Generasi Z (Gen Z) harus siap menghadapi perubahan yang terjadi.

Adapun Gen-Z yang saat ini tidak dapat dipisahkan dari Gadget, harus dihadapi secara bijak oleh sosok orang tua utamanya ibu. Ibu harus dapat mengimbangi kemajuan tekhnologi yang dikuasai oleh remaja Gen-Z, atau dengan kata lain harus up grade kemampuan diri. Hal ini penting untuk mendampingi anak dalam menghadapi dunia digitalisasi sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan.

Selaku ketua DWP Kanwil Kemenag Bengkulu Hj.Mega Haryanti,M.Pd mengharapkan agar ilmu yang didapatkan setelah mengikuti webinar ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menghantarkan generasi Gen-Z pada jalur yang seharusnya. “ penting bagi kita untuk mengupgrade diri, terapkanlah ilmu yang telah kita dapatkan hari ini dengan harapan anak-anak kita sebagai bagian dari remaja yang berada pada Gen-Z dapat lebih bijak menggunakan media sosial” tutup Hj.Yanti. (***)