,

Pemprov Bengkulu Dukung Penerapan Full Journey BBM Bersubsidi Pertamina

Kota Bengkulu >> Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mulai hari ini, Senin (06/02) secara resmi melaunching Uji Coba “Full Journey” penerapan program subsidi tepat secara menyeluruh untuk memastikan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran, yaitu solar dan pertalite.

Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Fachriza mengatakan, Program Nasional Full Journey memang harus dljalankan sebaik mungkin terutama dalam hal penyalurannya. Hal ini mengingat kebutuhan bahan bakar saat ini khususnya BBM bersubsidi masih banyak terjadi penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Untuk itu Pemprov Bengkulu mendukung sepenuhnya program ini dapat berjalan secara baik dan tepat sasaran penyalurannya kepada masyarakat kurang mampu. Terlebih diketehui bahwa Provinsi Bengkulu merupakan provinsi kedua di Pulau Sumatera yang menerapkan Full Journey ini,” jelas Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Fahcriza, pada Opening Ceremony Uji Coba Full Journey Program Subsidi Tepat di Provinsi Bengkulu, di SPBU 24.382.05 Jalan Merapi Jaya, Panorama, Kota Bengkulu Senin (06/02).

Dijelaskan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Aji Anom Purwasakti, pembelian Solar bersubsidi dengan QR code bertujuan agar penyaluran lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kuota harian. Hal tersebut sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020.

Merujuk aturan tersebut, setiap kendaraan memiliki ketentuan kuota harian, yakni maksimal 60 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat. Maksimal 80 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda empat dan maksimal 200 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda enam atau lebih.

Adapun bagi masyarakat yang belum mendaftarkan diri dalam subsidi tepat, maka pembelian Solar dibatasi maksimal 20 liter per hari.

“Saat ini seluruh proses pendaftaran masih terus berlangsung, kami mengimbau kepada masyarakat untuk dapat segera mendaftarkan kendaraannya melalui program subsidi tepat agar BBM subsidi dapat benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak,” sebutnya.

Diketahui, masyarakat dapat melakukan pendaftaran program subsidi tepat melalui website subsiditepat.mypertamina.id, melalui aplikasi MyPertamina, maupun pendaftaran secara langsung di SPBU Pertamina.

Untuk melakukan pendaftaran kosumen perlu menyiapkan dokumen yang nantinya akan diupload melalui website yaitu Foto KTP, Foto Diri, Foto STNK (tampak depan dan belakang), Foto Kendaraan tampak keseluruhan, Foto Kendaraan tampak depan Nomor Polisi dan Foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR. (**/rls)

Sebagai Pembina Gub Rohidin Tekankan Ini Kepada Kader HMI

Kota Bengkulu >> Menjadi bagian dari keluarga besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan sebagai Pembina Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bengkulu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menekankan komitmen untuk saling menguatkan, sekaligus terus meningkatkan kualitas pada kader melalui wadah pembinaan calon pemimpin masa depan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Rohidin saat menjadi Keynote Speaker sekaligus membuka Pleno 1 Badan Koordinasi (Banko) HMI se-Sumbagsel dan Milad HMI ke-76, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Minggu (05/02) malam.

“Jika mau melihat nasib suatu bangsa, maka lihatlah kondisi anak mudanya saat ini. Di HMI dan KAHMI memiliki keseimbangan dalam setiap aspek dan peningkatan kualitas kader menjadi hal utama mencetak calon pemimpin masa depan, ” sebut Gubernur Rohidin.

Pada Milad HMI ke-76 ini, menurut Gubernur Rohidin ada 3 hal yang harus menjadi perhatian bersama dari seluruh alumni dan kader HMI, yaitu mensyukuri perjalanan panjang organisasi, momentum evaluasi internal dan ekaternal serta membangun komitmen kebersamaan sehingga semangat atau motivasi itu tidak berkurang tapi justru semakin bertambah dan bertambah.

“Bagaimana membangun individu kita menjadi kader HMI yang memiliki integritas. Perlu adanya pembangunan karakter berlandaskan agama Islam secara universal,” jelas Gubernur Bengkulu lulusan terbaik UGM dan IPB ini.

Selain itu dirinya juga berharap, anggota HMI hendaknya memiliki kredibilitas yang mampu memberikan pengaruh bagi masyarakat luas.

“Anggota HMI yang merupakan insan akademis harus memiliki integritas dan kapabilitas yang melahirkan kredibilitas. Sehingga dengan kredibilitas itu mendapat kepercayaan serta memberikan pengaruh positif terhadap orang lain di sekitarnya,” pungkas Gubernur Bengkulu ke-10 ini.

Juga tampak hadir dalam kesempatan itu Presidium MN KAHMI Romo Muhammad Syafli, Koordinator Presidium Forhati Nasional Cut Emma Mutia Ratna Dewi dan Presidium MN Forhati Jamilah Abdul Gani.

Annirell.Com - Media Siber - Berita, Publikasi, Banner dan Ucapan - Hotline : 082176018559 - 087791104004..🤗

Harapan Gub Rohodin Saat Pengukuhkan Zuriat Bangsawan Palembang

Kota Bengkulu >> Pengurus Zuriat Bangsawan Palembang Darrusalam (ZBPD) Korwil Bengkulu periode 2023 – 2028 resmi dikukuhkan, Selasa (31/1/2023 bertempat di Gedung Balai Raya Semarak Bengkulu.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah berharap dengan dikukuhkannya kepengurusan ini sinergi antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Kesultanan Palembang Darrusalam semakin terjalin.

“Selamat menjalankan tugas, kepada Korwil Bengkulu dan kawan-kawan yang sudah dikukuhkan, buatlah kegiatan-kegiatan yang praktis namun penuh akan kebersamaan, ini menjadi wadah organisasi kultural asal daerah, sehingga nanti menjadi wadah silaturahmi, bikin kegiatan sinergikan dengan pemerintah,” jalas Gubernur Rohidin.

Gubernur Rohidin pun menambahkan bahwa semangat kebersamaan harus terus dibangun, karena Bengkulu adalah sebuah bangunan besar yang berisi berbagai macam suku juga adat istiadat juga budaya yang saling menguatkan.

“Saya pernah punya mimpi disaat ulang tahun provinsi Bengkulu yang sarat akan adat budaya tampil kesenian-kesenian asal daerah masing-masing yang diracik dalam satu pertunjukan bahwa Bengkulu begitu berwarna,” jelasnya.

“Mari kita saling memperkuat ibarat menyusun batu bata kita menyusun sebuah tembok, satu sama lain kita saling mengisi, saling menguatkan, hingga terasa betul ini menjadi bangunan kita bersama,” ajak Gubernur Rohidin yang sebelumnya telah dianugerahi gelar Pangeran Wira Mandala dari Kesultanan Palembang Darussalam yang diberikan langsung oleh Sri Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin.

Gubernur Rohidin dianggap sebagai seorang pemimpin yang mampu menaungi seluruh rakyatnya. Pangeran Wira Mandala memiliki arti yaitu Wira berarti pemimpin atau pahlawan dan Mandala adalah kekuasaan atau teritorial.

Sementara itu Sri Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin menjelaskan pelantikan Zuriat Bangsawan Palembang Darrusalam (ZBPD) Korwil Bengkulu periode 2023 – 2028 adalah untuk mengangkat kembali marwah, kearifan serta adat istiadat Palembang Darrusalam.

Menurutnya beberapa pelaku pelestari wong Pelembang saat ini 60 persen sudah tergerus, di mana pengrajin keris sudah tidak ada lagi, juga beberapa pembuat batik.

“Maka dari pada itu pelantikan Zuriat Bangsawan Palembang Darrusalam ini dapat mengangkat kembali jati diri wong Palembang Darussalam,” jelas Sri Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. (***)

,

Geliatkan Sektor Wisata dan Ekonomi Bumi Rafflesia Pemprov Tandem BI Perwakilan Bengkulu

Kota Bengkulu >> Upaya Pemprov Bengkulu geliatkan sektor ekonomi khususnya UMKM dan sektor wisata hingga saat ini terus mendapatkan dukungan dari semua pihak dan stakeholder terkait. Salah satunya dari Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Dukungan tersebut dengan adanya kolaborasi program event HUT Provinsi Bengkulu dengan program BI yaitu Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Wisata Indoensia (BWI) dan Gernas Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan, bentuk dukungan melalui kolaborasi program ini sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan secara virtual meeting bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, membahas Gernas BBI Tahun 2023.

“Kita hari ini rapat awal tindak lanjut hasil virtual meeting kemarin. Jadi kita mempersiapkan Gernas BWI yang isinya kegiatan olahraga. Yang kedua BBI yang isinya menampilkan produk-produk asli Bengkulu yang membuat kita bangga. Termasuk kerajinan, kuliner dan lainnya dalam bentuk UMKM,” terang Sekda Hamka usai hadir pada Rapat Pembahasan program BWI dan BBI 2023, di Kantor Perwakilan BI Provinsi Bengkulu, (27/01/2023).

Lanjut Sekda Hamka, rapat yang dilaksanakan dengan beberapa OPD teknis ini juga telah membentuk kepanitiaan pelaksanaan Gernas BWI dan BBI Tahun 2023 Provinsi Bengkulu, yang rencananya puncak kegiatan dilaksanakan pada HUT Provinsi Bengkulu pada 18 November 2023 mendatang.

“Nanti setelah panitia ini terbentuk, baru kemudian akan dilanjutkan rapat besar pelaksanaan kegiatan tersebut,” imbuhnya.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu Darjana menjelaskan, Gernas BBI tujuan utamanya untuk mengembangkan produk dalam negeri khususnya industri pengolahan.

Sementara Gernas BWI difokuskan pada pelaksanaan event berkaitan dengan tema sentral olahraga. Di mana dari rapat tersebut disepakati Gernas BWI akan dikolaborasikan dengan Event Tour de Bencoolen bekerjasama dengan para pemangku kepentingan di daerah.

“Ini adalah sinergi kerja bersama dan keroyokan, dikaitkan dengan Event HUT Provinsi Bengkulu. Karena itu kita harapkan para wisatawan nasional bahkan dari luar negeri bisa hadir dan UMKM Bengkulu bisa menjadi pelaku utama di kampungnya sendiri,” ungkap Darjana. (***/rls)

Pemprov Masih Mengurusi Angka Kemiskinan Ekstrem dan Ketahanan Pangan di Tahun 2023

Kota Bengkulu >> Di tahun 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan memfokuskan kerja pada sektor ekonomi. Yaitu penekanan kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan daerah.

Hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan fokus pada ketahanan pangan dalam menghadapi krisis di tengah ancaman resesi global.

“Jadi tadi setelah mendengarkan pemaparan Kakanwil DJPb Bengkulu, jelas penyerapan anggaran Pemprov Bengkulu dan Pemda Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu terbilang baik,” terang Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Fachriza, usai pimpin Rapat Koordinasi dan Press Release Capaian Kinerja APBN, APBD, TKDD TA 2022 Provinsi Bengkulu, Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembahasan Proyeksi Isu Strategis Nasional TA 2023, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa (24/01).

“Namun di sisi lain sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat, isu penekanan kemiskinan ekstrem, pengendalian ketahanan pangan termasuk stunting masih menjadi fokus kerja kita bersama,” sambungnya.

Lanjut Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Fachriza, terkait dengan realisasi anggaran APBD se-Provinsi Bengkulu 3 tahun terakhir memang sebagian besar masih dibiayai dari transfer ke daerah dan nilai SILPA mengalami tren peningkatan.

“Juga dari DJPb Bengkulu juga telah mengingatkan Pemda, baik itu di provinsi maupun di kabupaten/kota terkait dengan strategi untuk mengantisipasi SILPA tersebut. Sehingga walaupun tetap ada SILPA namun tidak melebihi batas toleransi sesuai yang diatur oleh Kementerian Keuangan,” imbuhnya.

Disampaikan Kepala Kanwil DJPb Bengkulu Syarwan, kendatipun realisasi anggaran APBN maupun APBD Bengkulu tahun 2022 terbilang baik, namun diketahui realisasi anggaran di tingkat desa masih ada yang bermasalah, sehingga transfer anggaran dari pusat untuk beberapa desa terancam dikurangi bahkan terhenti di tahun 2023.

Terlebih ada tiga desa yaitu Desa Kertapati di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Desa Kasie Kasubun di Kabupaten Rejang Lebong, yang pengaluran dana desa tahap III tahun 2022 tidak bisa dilakukan karena masalah hukum. Serta Desa Sumber Makmur di Kabupaten Mukomuko akibat tidak tercapai realisasi anggaran dan output.

“Ini jadi pekerjaan kita bersama bagaimana untuk lebih memperhatikan tingkat pemahaman Kades dan perangkat untuk mengelola keuangan desa. Kami dari Kanwil DJPb Bengkulu siap melakukan pendampingan jika ada pemerintahan desa yang mengalami kendala dalam hal pengelolaan dan laporan pertanggung jawaban keuangan desa,” jelasnya.

Gubernur Rohidin Instruksikan 3 Hal Saat Inspeksi Langsung Banjir di Bengkulu Tengah

Bengkulu Tengah >> Bencana banjir menimpa di sebagian besar desa di Kecamatan Talang Kebupaten Bengkulu Tengah (Benteng) pada Minggu, 22/01/2023 malam. Hingga Senin siang air masih terpantau belum surut total dan masih banyak rumah tergenang dan beberapa infrastruktur rusak.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah didampingi Pj. Bupati Benteng Heryandi Roni, Kapolres Bengkulu Tengah AKBP Dedi Wahyudi, beberapa Kepala OPD Pemprov Bengkulu dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Benteng, turun langsung ke lokasi bencana, melakukan peninjauan dan menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak.

Dari pantauan dan koordinasi bersama jajaran di lapangan, Gubernur Rohidin menegaskan 3 hal terkait penanggulangan dan penanganan banjir.

Pertama meminta BPBD Provinsi Bengkulu bersama BPBD Kabupaten Benteng dan BPBD Kota Bengkulu, memastikan betul penyaluran bantuan terlaksana dengan baik dan bantuan yang disalurkan bisa terkoordininir, baik melalui Pemda Kabupaten Benteng maupun Pemkot Bengkulu.

Kedua melakukan peninjauan melalui tim khusus untuk mendeteksi lebih lanjut atas penyebab terjadinya banjir di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengkulu. Sehingga diketahui sejauh mana aktivitas pertambangan dan perkebunan itu betul-betul berdampak terhadap kejadian banjir tersebut.

“Supaya nanti bisa kita lakukan evaluasi bersama bagaimana tanggung jawab dari masing-masing pihak, kemudian langkah-langkah strategis apa yang bisa diambil. Sehingga kejadian banjir ini ke depan bisa kita antisipasi,” jelas Gubernur Rohidin usai tinjau lokasi banjir di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Benteng, Senin (23/01).

Ketiga lanjut Gubernur Rohidin, terhadap infrastruktur yang rusak terutama jalan dan jembatan akibat banjir, dirinya telah menginstruksikan kepada Bupati Benteng untuk berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang ada.

“Sehingga ini menimbulkan tanggung jawab dari semua pihak termasuk dari pihak perusahaan yang ada atas bencana banjir yang terjadi,” jelasnya.

Di samping itu, Gubernur Bengkulu ke-10 ini juga meminta kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kemudian saya minta kepada masyarakat dengan segala kesabaran untuk selalu bekerjasama dengan baik menjaga Kamtibmas,” tutupnya.

Pj. Bupati Benteng Heryandi Roni mengatakan, di Kabupaten Benteng saat ini terdapat lebih dari 10 desa yang terdampak banjir, dengan lokasi banjir terberar di 5 desa, salah satunya di Desa Taba Terunjam Kecamatan Talang Empat.

“Kami dari Pemkab Benteng siap melaksanakan apa yang diarahkan Pak Gubernur. Sehingga bencana banjir bisa ditanggulangi secara baik serta keamanan masyarakat terus terjaga,” ungkapnya. (***)

Seluruh Pengadaan Barang dan Jasa Wajib E-Katalog, Termasuk Perusahaan Media

Kota Bengkulu >> Di tahun ini, seluruh proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai tahun 2023, wajib melalui e-katalog. Hal ini disampaikan Asisten II Setda Prov. Bengkulu Fahriza saat Coffee Morning sekaligus Rapat Pembahasan Percepatan Program bersama OPD dan Biro di Lingkup Koordinasi Asisten II Setda Prov. Bengkulu, Kamis (12/1/2023).

Hal tersebut disampaikan saaat Coffee Morning, sekaligus Rapat ini sendiri bertujuan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kolaborasi antar OPD dan Biro. Beberapa hal yang dibahas di antaranya adalah aturan baru terhadap proses lelang, di mana sesuai dengan era digital saat ini pengadaan barang dan jasa seluruhnya harus melalui e-katalog.

“Tahun 2023 ini kita sudah wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa itu melalui e-katalog atau secara elektronik pengadaannya,” jelas Fahriza.

Pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog di tahun 2023 ini juga mencakup dengan pengadaan jasa Media di mana sesuai aturan yang berlaku, Media cetak maupun elektronik wajib terdaftar di e-katalog lokal.

“Jadi dalam proses pengadaan barang dan jasa ini, tidak terkecuali dengan proses e-katalog untuk media, jadi lingkup media baik online maupun cetak dan elektronik itu juga diwajibkan, karena mengacu pada aturan yang sudah dikeluarkan,” tambah Asisten II Fahriza.

Dijelaskan Kepala Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Bengkulu Abdul Hafiz bahwa tahun 2023 seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dulu konvensional sudah harus menggunakan e-katalog.

Ditambahkannya bahwa pihaknya telah membuka beberapa etalase untuk e-katalog lokal dan sampai saat ini sudah diisi oleh 2500 produk yang tayang dan siap dibeli. Etalase media pun juga telah dibuka dan ada beberapa media yang sudah terdaftar.

Ia pun mempersilahkan bagi media, baik itu media online, media cetak lainnya untuk mendaftar di e-katalog lokal. Pihaknya sendiri siap melayani semua media yang ingin mendaftar.

“Bagi yang belum terdaftar di e-katalog lokal, silahkan datang ke UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) siap melayani, asal persyaratannya lengkap datang langsung. Sehingga nanti bagi OPD yang mau berkerja sama, atau menggunakan jasanya bisa. Kalau belum terdaftar di e-katalog lokal maka tidak bisa, sekarang kita tidak bisa konvensional lagi,” jelas Abdul Hafiz.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu Moh. Redhwan Arif menyatakan siap memberikan pendampingan bagi media mana saja yang ingin mendaftarkan perusahaannya ke dalam e-katalog.

“Kita sebagai Dinas Kominfotik akan menawarkan kepada seluruh perusahaan media, untuk mendampingi dalam mendaftarkan perusahaan tersebut ke ULP dan LPSE. Karena ini kewajiban tahun ini seluruh pengurusan media itu harus melalui e-katalog. Intinya kita menawarkan untuk pendampingan dan kita fasilitasi,” jelas Redhwan. (***)

Petani Pekan Sabtu Mengadu ke Gubernur Rohidin, Ini Tanggapannya

Kota Bengkulu >> Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dalam kepemimpinannya melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, untuk menangani permasalahan warga ditanggapi dengan maksimal.

Hal ini terkait pengaduan masyarakat Kelompok Tani Regional di Wilayah Pekan Sabtu Kota Bengkulu yang saat ini bermasalah dengan pihak lain.

“Jadi tadi kita menerima pengaduan masyarakat atas permasalahan lahan yang mereka garap selama ini. Prinsip Pemprov Bengkulu bersama BPN akan menelusuri terlebih dahulu sejarah lahan yang ada. Untuk itu tadi saya meminta OPD teknis bersama BPN untuk mencari data yang jelas,” jelas Gubernur Rohidin usai terima hearing LSM Maju Bersama terkait Konflik Tanah Kelompok Tani Regional di Wilayah Pekan Sabtu Kota Bengkulu, di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (10/01/2023).

Adapun lahan tersebut yang saat ini bermasalah, tidak tercatat sebagai aset Pemprov Bengkulu, sesuai Data BPKD Provinsi Bengkulu, maupun sebagai aset dari PUPR Provinsi Bengkulu.

Sedangkan kelompok Tani Regional Wilayah Pekan Sabtu Kota Bengkulu diketahui juga belum terdaftar di Dinas TPHP Provinsi Bengkulu.

“Juga dari BPN Bengkulu belum bisa memastikan terkait legalitas lahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan pengambilan data di lapangan,” tutupnya.

Sementara itu mereka yang menguasai tanah yakni kelompok Tani Regional Pekan Sabtu Kota Bengkulu mengklaim, sejak mereka menggarap lahan seluas 6 hektar di lokasi Pekan Sabtu pada 2008 lalu, belum pernah ada pihak yang memiliki lahan tersebut.

Barulah pada 2020 ada pihak yang menyatakan lahan seluas 26 hektar yang didalamnya termasuk lahan 6 hektar yang digarap Kelompok Tani Regional Pekan Sabtu.

Atas kondisi ini Kelompok Tani Regional Pekan Sabtu berharap ada solusi terbaik dari Pemprov Bengkulu. Sehingga mereka kembali bisa mencari nafkah di lahan dimaksud secara aman tanpa terusik dari pihak manapun.

“Tadi respon dari Pak Gubernur sangatlah baik. Kami berharap ada perhatian dari solusi terbaik dari permasalahan ataupun konflik yang sedang kami hadapi ini,” ungkap Sekretaris Kelompok Tani Regional Pekan Sabtu Asrin. (***)

Pemprov Bengkulu Bahas Rancangan Perwal Klasifikasi NJOP

Kota Bengkulu >> Terkait adanya pengajuan Rancangan Peraturan Walikota (Perwal) Bengkulu atas Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menggelar Rapat guna membahas Perwal tersebut, di Ruang Rapat Rafflesia Lantai II Kantor Gubernur, Senin (03/10).

Rapat ini diikuti Asisten I, BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, Inspektorat, BPKAD, Biro Hukum dan Biro Pemkesra yang dipimpin Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri.

Dalam keterangannya, Sekda Hamka mengatakan, rancangan Perwal yang bakal dikeluarkan oleh Walikota terkait Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan perlu dilakukan fasilitasi oleh Gubernur Bengkulu sebagai wakil dari pemerintah pusat.

“Sebagai Wakil Pemerintah pusat, maka gubernur melakukan fasilitasi atas rancangan Perwal yang akan dikeluarkan melalui telaah dari tim Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu,” sebut Sekda Hamka, usai rapat.

Lanjutnya, sebelum Perwal tersebut dikeluarkan, maka perlu dilakukan kajian baik dari segi hukumnya maupun manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pengajuan Rancangan Perwal dari Walikota Bengkulu tentang Klasiifikasi NJOP PBB ini dilakukan pembahasan bersama tim dari Pemprov Bengkulu dan juga dari BPKP, sehingga Perwal ini benar-benar memenuhi koridor hukum yang berlaku dan dapat diterima masyarakat,” jelasnya.

Fasilitasi dari gubernur ini, kata Sekda Hamka lagi, bukan hanya untuk Perwal saja namun juga terhadap Peraturan Bupati (Perbup).

“Gubenur mengevaluasi setiap Perwal maupun Perbup itu ada dasarnya, melalui kajian bersama instansi terkait,” pungkasnya. (***)

Pemprov Bengkulu Sukseskan Program Satu Data Indonesia (SDI)

Kota Bengkulu >> Data memiliki peranan yang penting sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan juga evaluasi pembangunan. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri saat membuka secara resmi Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, Rabu (21/9/2022) di Aula Rafflesia BPS Prov. Bengkulu.

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) diharapkan ini menjadi strategi perbaikan tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, mutahir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Seluruh program bersumber dari data jika data ini salah, maka kebijakan juga akan salah, mana kala data ini tidak sempurna, maka kebijakan itu pasti tidak sempurna,” jelas Hamka Sabri.

SDI di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu telah di dukung oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dengan terbitnya surat keputusan Gubernur tentang forum satu data dan sekretariat forum satu data Indonesia Provinsi Bengkulu Tahun 2022. Hamka pun berharap sinergi semua pihak untuk menyukseskan program SDI ini, baik antar pemerintah, pihak swasta juga masyarakat luas.

“Ketiga komponen ini, pemerintah, swasta dan masyarakat harus bersinergi,” minta Hamka Sabri.

Sementara itu Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal menuturkan tujuan dari SDI ini adalah menjadi acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data.

“Selain itu SDI mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis kepada data,” jelas Win Rizal. Kegiatan ini juga dihadiri Deputi Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Mahdi, via zoom meeting. (***)

Upaya Pemprov Bengkulu Dalam Tanggulangi Banjir dan Selamatkan Gajah Sumatera

Kota Bengkulu >> Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Pembangunan Kehutanan se Provinsi Bengkulu, dalam rangka menyelamatkan Gajah Sumatera serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar huta. Kegiatan ini dilaksanakan bertempat di Gedung Serbaguna Pemprov Bengkulu, Selasa (20/09).

Rakor ini juga menjalin sinergi ini juga mencermati permasalahan dari hasil Focus Group Discussion (FGD), Penanggulangan Banjir di wilayah Bengkulu Tahun 2022 dan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Yang Terjadi di Bengkulu Tahun 2022, (13/09).

Dikesempatan ini Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, Rakor sektor hulu yaitu kerusakan hutan menjadi hal penting dan disepakati oleh seluruh pihak dan pemangku kepentingan terkait hutan Bengkulu yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir.

Iapun menambahkan beberapa kesepakatan yang dijalankan nantinya yaitu, kepatuhan para pelaku usaha yang ada di kawasan hutan. Seperti di kawasan hutan Sebelat yang menjadi habitat gajah Sumatera.

Dari data yang dihimpun, sekitar 6.000 hektar HGU bersedia dilepas, oleh 4 perusahaan yaitu PT. BAP, PT. Injatama, PT. API dan PT. ALNO dan selanjutnya akan dikaji bersama BKSDA menjadi Suaka Marga Satwa.

“Sehingga dengan kawasan 6.000 hektar dan berstatus Suaka Marga Satwa maka kebutuhan habibat gajah Sumatera akan terpenuhi secara baik untuk konservasi,” jelas Gubernur Rohidin usai buka rakor tersebut.

Lebih lanjut Gubernur Rohidin meminta masing-masing perusahaan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) wajib melaksanakan reklamasi. Seperti data perencanaan reklamasi yang meliputi jumlah dana yang disetor ke perbankan dan jumlah reklamasi yang telah dilaksanakan.

“Kemudian kewajiban perusahaan tambang terkait rehabilitasi kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan terkait perhutanan sosial, sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan,” pungkasnya.

Senada disampaikan Plt. Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bengkulu Syafnizar, Rakor sinergi pembangunan kehutanan di Bengkulu diharapkan menyatukan kepentingan dan tanggungjawab dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, serta stakeholder sehingga memberikan manfaat baik masyarakat maupun satwa langka.

“Jadi sesuai dengan tujuan Rakor ini yaitu untuk mewujudkan tata kelola dan inovasi lingkungan hidup serta kehutanan yang lebih baik, melalui kerjasama dan sinergi stakeholder dalam pembangunan kehutanan dan isu nasional penyelamatan hutan, bisa ditindaklanjuti secara maksimal,” jelasnya. (***)

Harapan Pemprov Bengkulu Di Perayaan HUT ke 60 PWRI

Kota Bengkulu >> Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Bengkulu diharapkan dapat memberikan kontribusi positif di tengah masyarakat dan mendukung penuh pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Hal ini disampaikan Asiten III Setda Bengkulu Ika Joni Ikhwan saat membuka sekaligus memberikan kata sambutan pada Peringatan HUT ke-60 Persatuan Wredatama Republik Indonesia Provinsi Bengkulu, Kamis (8/9/2022) yang digelar di Gedung Serbaguna Pemprov Bengkulu.

“Kita berharap kehadiran PWRI dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mendukung penuh pembangunan Bengkulu,” ungkap Ika Joni Ikhwan.

Asisten III Setda Bengkulu juga menambahkan bahwa saat ini Pemprov Bengkulu sedang menuntaskan banyak program pembangunan. Untuk itu ia berharap semua dukungan dari masyarakat khususnya PWRI untuk sama – sama mendukung berjalannya pembangunan di Bengkulu.

“Seberapa besar pembangunan itu, sehebat apapun itu tanpa didukung penuh oleh masyarakat, susah untuk terealisasi, maka saya mengajak apapun peran kita, apa pun posisi kita, untuk mendukung pembangunan di Bengkulu,” tambah Asisten III.

Sebagai penutup Ika Joni Ikhwan meminta agar PWRI dapat mengayomi semua anggotanya dengan membangkitkan semangat dan kreativitas anggotanya, untuk membangun kesejahteraan anggotanya.

“Kesejahteraan bukan hanya materi namun juga kesehatan, ketenangan jiwa juga kelancaran dalam melakukan kegiatan sehari – hari, khususnya dalam melakukan ibadah kepada sang Pencipta,” tutup Ika Joni Ikhwan.