Kota Bengkulu >> Peran Walikota dan Wakil Walikota sangatlah penting dalam menerapkan Smart City dan juga sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di era modern ini.
Peran itu ialah berupa dukungan kepada dinas terkait dalam memajukan program smart city. Seperti yang terjadi di Pemkot Semarang, Diskominfo Semarang mendapat dukungan penuh dari Walikota dan Wawali dalam mewujudkan smart city dengan penyempurnaan berbagai aspek.
Hal itu dibeberkan langsung oleh Kepala Bidang Layanan E- Government, Diskominfo Kota Semarang Arif Budiman saat diwawancara, Senin (4/7/2022).
“Kalau pengen Smart City nya maju itu yang pertama harus dapat dukungan penuh dari kepala daerah. Jadi, alhamdulillah kita disupport penuh oleh kepala daerah bahkan DPRD. Kalau ada penganggaran-penganggaran kominfo mesti diberi hak istimewa untuk dapat anggaran,” tuturnya.
Untuk selanjutnya terang Sekda Gun Panggilan akrabnya, seluruh OPD wajib berkomitmen dalam mewujudkan smart city tanpa terkecuali.
“Kemudian kita membuat ada yang namanya isinya fakta integritas, seluruh OPD harus berkomitmen mengembangkan smart city. Jadi kami didukung seluruh kepala OPD sehingga dari tahun 2018 sampai tahun 2021 smart city kita di ranking satu terus diangka 3,53 dari index 4. Pencapaian ini karena kita didukung penuh berbagai pihak,” ujar Arif.
Untuk itu lanjut Arif, Kominfo harus mempunyai peran penting, seperti penyatuan data center dan hal lainnya.
“Kita ada aplikasi yang dapat dukungan penuh, maka itu kita buat perwalnya. Disini namanya perwal penatausahaan yang mengatur bahwa seluruh OPD tidak boleh mengadakan server kecuali kominfo. Seluruh OPD tidak boleh berlangganan internet kecuali kominfo, kemudian apabila membuat aplikasi harus mengajukan ke kominfo, apabila menganggarkan sendiri harus dapat persetujuan dari kominfo,” tambahnya.
Ia menambahkan jika semuanya sudah terfokus ke Kominfo, akan mudah data seluruh OPD terkumpul dan menjadi satu di kominfo.
“Kita punya peran penting, sehingga kita bisa mengarahkan aplikasi ini harus bagaimana kalau mereka mengadakan sendiri-sendiri kan otomatis kita tidak bisa menyatukan. Misalnya dinas kesehatan pakai provider A, dinas pendidikan pakai provider B, sehingga kita menyatukankan tak bisa, tapi jika dikelola oleh kominfo itu kita bisa menyatukannya sehingga akan mudah mengintegrasikan data nanti,” terangnya.
Adapun kominfo itu sebagai wali/pusat data, sehingga tugasnya mengintegrasikan data seluruh OPD, kalau misalnya beda akan ada kesulitan, apalagi kalau jaringannya berbeda. (***)