Kota Bengkulu, Annirell.Com >> Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung bersama KPP Pratama Bengkulu Satu, KPP Pratama Bengkulu Dua, dan KPP Pratama Curup menyelenggarakan Tax Gathering dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 di Ballroom Hotel Mercure Bengkulu, Rabu (29/7).
Mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi dalam Rangka Mengoptimalkan Kepatuhan Perpajakan untuk Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu”, kegiatan ini dihadiri oleh 110 Wajib Pajak dan menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, serta meningkatkan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha dalam mendorong kepatuhan perpajakan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Saiful Bahri Siregar, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Inspektur Jenderal Polisi Yudhi Sulistianto Wahid.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang selama ini telah menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa dan daerah.
“Kepatuhan perpajakan tidak dapat dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan seluruh wajib pajak. Melalui Tax Gathering dan Forum Konsultasi Publik ini, kami ingin memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang dihimpun dapat kembali memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan. Semakin tinggi kepatuhan perpajakan, semakin besar pula kemampuan negara dan daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Sigit.
Dalam paparannya, Sigit menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang baik di tengah tantangan ekonomi global. Pada triwulan II Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan berada pada kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen, didukung inflasi yang tetap terkendali sebesar 3,34 persen. Kondisi tersebut menunjukkan fundamental ekonomi nasional yang tetap kuat dan menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, Tax Gathering menjadi ruang dialog yang strategis untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Pajak, dan dunia usaha sehingga dapat bersama-sama meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Inspektur Jenderal Polisi Yudhi Sulistianto Wahid, menegaskan bahwa keamanan dan kepastian hukum merupakan fondasi utama bagi terciptanya iklim investasi yang sehat. Kepolisian Daerah Bengkulu berkomitmen menjaga stabilitas keamanan dan terus memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak serta seluruh pemangku kepentingan karena optimalisasi kepatuhan perpajakan hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang erat.
Yudhi menambahkan bahwa Polri turut mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif. “Tidak akan ada investasi apabila keamanan terganggu. Polri bukan pemungut pajak, tetapi kami berkomitmen menjaga keamanan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung Direktorat Jenderal Pajak melalui koordinasi sesuai dengan kewenangan,” ujar Yudhi.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Saiful Bahri Siregar, menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Kejaksaan Tinggi Bengkulu mendukung pendekatan yang mengedepankan edukasi, komunikasi, dan pembinaan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, dengan tetap menjalankan penegakan hukum secara profesional apabila diperlukan. Ia juga mengajak seluruh wajib pajak untuk menjadikan kepatuhan perpajakan sebagai budaya bersama dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Melalui penyelenggaraan Tax Gathering dan Forum Konsultasi Publik ini, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung berharap hubungan kemitraan dengan para wajib pajak dan seluruh pemangku kepentingan semakin erat. Kolaborasi yang terbangun diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan secara sukarela, memperkuat penerimaan negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu. (***/rilis)
