Jelang Puasa, Pemkot Ambil Langkah Dalam menekan Inflasi

Kota Bengkulu >> Jelang Puasa / Tamadhan 1444 H, sejauh ini inflasi di Kota Bengkulu masih terkendali. Berdasarkan laporan tim lapangan, beberapa harga barang memang mengalami kenaikan tapi tak terlampau tinggi.

Hal tersebut disampaikan Walikota Helmi Hasan melalui Asisten I Kota Bengkulu Eko Agusrianto menerangkan, Untuk Kota Bengkulu sendiri angka inflasi berada di 5,28 persen. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari sebelumnya. Sedangkan untuk Provinsi diangka kisaran 6 persen, masih jauh dibanding daerah lain yang rata-rata 7 persen.

Sementara, komoditas penyumbang inflasi tertinggi di tahun 2022 lalu yaitu komoditas seperti tarif angkutan udara, bensin, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, mie kering instan, beras dan lainnya. Dan yang ditakuti saat ini yakni menjelang bulan ramadan, karena dikhawatirkan kenaikan harga barang dan lainnya yang cukup tinggi.

“Kita harus mewaspadai di bulan Maret mendatang, karena kita akan menghadapi bulan ramadan. Biasanya di situ kenaikan cukup tinggi makanya akan kita coba untuk tetap mengendalikannya,” jelas Eko usai mengikuti rakor melalui zoom meeting bersama Pemerintah Pusat di Monitoring Center, Rabu (8/2/23).

Adapun rencana yang disiapkan Pemkot yakni menggelar pasar murah dengan menggaet beberapa stakeholder.

“Kita upaya ada pasar murah di beberapa titik. Entah itu bekerjasama dengan Bulog ataupun yang lainnya. Karena kita harus tetap menjaga agar daya beli masyarakat itu terjangkau,” pungkasnya. (***/rls)

3 Permasalahan Remaja Yang Ditekankan Walikota Helmi Kepada Duta Genre Kota Bengkulu

Kota Bengkulu >> Walikota Bengkulu Helmi Hasan didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dewi Dharma, melantik 80 duta genre tingkat kelurahan se-Kota Bengkulu di Balai Kota Merah Putih, Selasa (7/2/2023).

Adapun pelantikan ini merupakan langkah Pemkot Bengkulu dalam mendukung Duta Genre, untuk mengajak remaja menjauhi tiga permasalahan, yaitu perkawinan usia anak, seks bebas, dan penyalahgunaan napza.

“Jika seluruh elemen Pemerintah Kota Bengkulu mendukung Duta Genre, saya optimis kita bisa maju, karena kemajuan itu dibangun dengan sinergitas dan kolaborasi. Dari sini kita harus sama-sama bergerak melalui duta-duta ini menjadikan Kota Bengkulu yang menginspirasi dan memotivasi generasi dari daerah lain,” ujar Helmi.

Dirinya berharap Duta Genre bisa menjadi generasi penerus yang handal dan mempunyai daya saing yang luar biasa.

“Gantungkan cita-cita setinggi langit, tidak mungkin kita mengapai cita-cita tanpa proses. Maka berproseslah melalui genre ini. Persiapkanlah diri agar siap bersaing melawan kemajuan era sekarang. Isi waktu kalian dengan hal-hal dan kegiatan yang positif dan bermanfaat,” kata Helmi.

Untuk memotivasi, Helmi tak lupa memberikan support kepada para duta genre dan menegaskan merekalah generasi penerus yang menjadi harapan bangsa dan negara, sehingga harus selalu memberikan contoh moral dan prilaku yang baik.

“Setelah pelantikan ini tolong disiapkan dengan sungguh-sungguh duta kita ini. Buatkan program-program yang berkualitas, bagaimana caranya agar mereka terus bersemangat mewujudkan generasi muda berkualitas,” demikian Helmi.

Sebagai informasi, duta genre merupakan duta yang memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan program BKKBN kepada remaja dan masyarakat luas untuk menghindari Tiga Ancaman dalam Reproduksi Remaja (TRIAD KRR) yakni seks bebas, pernikahan dini, narkoba dan napza selain itu untuk menggerakan program dua anak cukup dan mengayomi PIK.

Turut hadir dalam acara Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Asisten dan Staf Ahli serta seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemkot Bengkulu. (***/MCKB)

Annirell.Com - Media Siber - Berita, Publikasi, Banner dan Ucapan - Hotline : 082176018559 - 087791104004..🤗
,

Pemprov Bengkulu Dukung Penerapan Full Journey BBM Bersubsidi Pertamina

Kota Bengkulu >> Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mulai hari ini, Senin (06/02) secara resmi melaunching Uji Coba “Full Journey” penerapan program subsidi tepat secara menyeluruh untuk memastikan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran, yaitu solar dan pertalite.

Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Fachriza mengatakan, Program Nasional Full Journey memang harus dljalankan sebaik mungkin terutama dalam hal penyalurannya. Hal ini mengingat kebutuhan bahan bakar saat ini khususnya BBM bersubsidi masih banyak terjadi penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Untuk itu Pemprov Bengkulu mendukung sepenuhnya program ini dapat berjalan secara baik dan tepat sasaran penyalurannya kepada masyarakat kurang mampu. Terlebih diketehui bahwa Provinsi Bengkulu merupakan provinsi kedua di Pulau Sumatera yang menerapkan Full Journey ini,” jelas Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Fahcriza, pada Opening Ceremony Uji Coba Full Journey Program Subsidi Tepat di Provinsi Bengkulu, di SPBU 24.382.05 Jalan Merapi Jaya, Panorama, Kota Bengkulu Senin (06/02).

Dijelaskan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Aji Anom Purwasakti, pembelian Solar bersubsidi dengan QR code bertujuan agar penyaluran lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kuota harian. Hal tersebut sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020.

Merujuk aturan tersebut, setiap kendaraan memiliki ketentuan kuota harian, yakni maksimal 60 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat. Maksimal 80 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda empat dan maksimal 200 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda enam atau lebih.

Adapun bagi masyarakat yang belum mendaftarkan diri dalam subsidi tepat, maka pembelian Solar dibatasi maksimal 20 liter per hari.

“Saat ini seluruh proses pendaftaran masih terus berlangsung, kami mengimbau kepada masyarakat untuk dapat segera mendaftarkan kendaraannya melalui program subsidi tepat agar BBM subsidi dapat benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak,” sebutnya.

Diketahui, masyarakat dapat melakukan pendaftaran program subsidi tepat melalui website subsiditepat.mypertamina.id, melalui aplikasi MyPertamina, maupun pendaftaran secara langsung di SPBU Pertamina.

Untuk melakukan pendaftaran kosumen perlu menyiapkan dokumen yang nantinya akan diupload melalui website yaitu Foto KTP, Foto Diri, Foto STNK (tampak depan dan belakang), Foto Kendaraan tampak keseluruhan, Foto Kendaraan tampak depan Nomor Polisi dan Foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR. (**/rls)

Walikota Helmi Pesankan Saat Lantik Satgas BPJS UHC

Kota Bengkulu >> Walikota Bengkulu Helmi Hasan bergerak cepat menindaklanjuti laporan masih adanya warga Kota Bengkulu tak tercover BPJS gratis.

Helmi langsung membentuk Satgas BPJS UHC yang berisikan para Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemkot Bengkulu. Senin (6/2/23, Helmi langsung membagikan Surat Perintah Tugas (SPT) terhadap para satgas untuk memudahkannya menjalankan tugas di lapangan.

Dirinya meminta kepada seluruh satgas yang bertugas untuk benar-benar memastikan semua warga mendapatkan jaminan kesehatan gratis dari Pemerintah Kota Bengkulu.

“Kita cari yang berhak dan laik. Maka itu yang menjadi target Pemerintah Kota Bengkulu dalam penyisiran ini warga yang berhak dan benar-benar tak mampu. Pasalnya di handphone (HP) saya ini setiap hari ada 100 orang yang whatsapp (WA), ada yang berhak tapi tak mendapat BPJS gratis,” jelas Helmi.

Bahkan, kata Helmi, ada warga yang melapor sudah mengurus semua syarat tapi tak kunjung di respon. Untuk itu, harapannya hal – hal seperti ini dapat diselesaikan Satgas BPJS UHC.

“Ada yang WA ke saya sudah ngasih ke RT KK nya, surat keterangan tidak mampu ke kantor lurah juga sudah dikasih, ke kantor camat juga sudah setahun tapi tak ada kabarnya,” ujar Helmi didampingi Wawali Dedy dan Sekda Arif Gunadi serta jajaran lainnya.

“Saya bilang mungkin itu bukan RT kota, lurah kota, camat kota, mungkin RT, lurah, camat Jerman,” sambungnya sembari tertawa.

Helmi berharap satgas terpilih nantinya dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan dapat membantu Pemkot menyisir warga-warga yang berhak menerima BPJS gratis.

“Maka tadi ada ratusan PTT kita yang terpilih dari ribuan PTT untuk mendatangi warga-warga. Mereka terpilih karena senyumnya paling manis, mereka terpilih karena ramah,” ucap Helmi.

Dengan rencana ini, Helmi berharap warga dapat menerima secara baik ketika satgas mulai mendatangi rumah-rumah warga utnuk pendataan.

“Untuk warga kota Bengkulu, mohon mereka diterima baik-baik. Bagi yang berhak mendapatkan BPJS gratis di kota Bengkulu silahkan sampaikan KK nya agar disampaikan nanti ke BPJS. Kalau sudah tak mau fotokopi lagi cukup nanti difotokan dengan petugas kita,” tutupnya. (***/rls)

Upaya OJK Pada 3 Asuransi Yang Bermasalah

Jakarta >> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengupayakan penyelesaian masalah di sejumlah perusahaan asuransi, seraya memperkuat pengaturan dan pengawasan. Hal tersebut untuk semakin melindungi konsumen serta mendorong kemajuan industri asuransi yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan.

Beberapa kasus perusahaan asuransi seperti PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/PT WAL), PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life/PT AJK) dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dan Asuransi Jiwasraya, secara intensif terus dilakukan proses penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk kasus PT WAL yang sudah dicabut izin usahanya oleh OJK pada Desember lalu (2022), OJK terus memantau pelaksanaan program kerja Tim Likuidasi (TL) yang sudah diajukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS LB.

Sesuai UU 40/2007 tentang Perusahaan Terbatas dan anggaran dasar PT WAL pembentukan TL sepenuhnya merupakan kewenangan dari RUPS. Adapun kewenangan OJK atas pembentukan TL adalah melakukan verifikasi terhadap persyaratan administratif calon TL yang diajukan oleh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Saat ini, TL telah melakukan pendaftaran dan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, atas akta penetapan RUPS Sirkuler untuk membubarkan Perusahaan dan membentuk tim likuidasi tanggal 30 Desember 2022.

Sebelum RUPS Sirkuler memutuskan pembentukan tim likuidasi, OJK telah melakukan proses verifikasi calon TL yang diusulkan oleh pemegang saham, dan disetujui oleh RUPS. Proses verifikasi yang dilakukan OJK mengacu kepada ketentuan Pasal 4 POJK 28/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, hanya dua orang calon TL yang memenuhi syarat dari tiga orang yang diajukan. Dengan demikian, pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan pengumuman yang telah dilakukan oleh TL dalam surat kabar tanggal 11 Januari 2023, maka Para Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, Karyawan, dan Kreditor lainnya dapat segera menyampaikan tagihan kepada TL dan untuk selanjutnya TL akan melakukan verifikasi atas dokumen pendukung yang menjadi dasar perhitungan penyelesaian kewajiban kepada para pihak. Para pemegang polis agar memperhatikan batas waktu pendaftaran tagihan sesuai dengan pengumuman yang disampaikan TL yang diatur sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. OJK juga telah berkoordinasi dengan TL dan meminta TL untuk menangani proses pendaftar tagihan secara cepat, aman dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

OJK menghargai proses hukum yang sedang dilakukan Kepolisian RI, yang telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka terkait kasus PT WAL termasuk Pemegang Saham Pengendali dan keluarganya yang diduga melakukan tindak pidana atas nama Evelina Fadil Pietruschka, Manfred Armin Pietruschka, dan Rezanantha Pietruschka, dan OJK mendorong agar Pihak Kepolisian dapat menyita harta kekayaan milik PSP untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis.

OJK juga tetap meminta kepada Pemegang Saham Pengendali agar kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas permasalahan PT WAL. Selain itu, OJK akan melakukan tindakan tegas terhadap Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, appointed actuary dan Konsultan Aktuaria yang memberikan jasa kepada PT WAL. Untuk PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life/PT AJK), OJK sudah memeriksa Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang diajukan pada 30 Desember 2022 yang menyampaikan rencana konversi kewajiban perusahaan menjadi pinjaman subordinasi.
Terkait rencana tersebut, OJK menekankan bahwa Kresna Life harus memberikan transparansi informasi kepada seluruh pemegang polis agar memahami skema, risiko, dan konsekuensi atas rencana dalam RPK tersebut.

Selanjutnya, Kresna Life diberikan waktu satu bulan untuk memberikan bukti konfirmasi positif atas setuju atau tidaknya pihak-pihak terkait terutama para pemegang polis terhadap rencana yang dituangkan dalam RPK. OJK kemudian akan mereviu kecukupan RPK sesuai ketentuan yang berlaku termasuk penyesuaian atas catatan-catatan perbaikan RPK yang disampaikan Kresna Life
OJK telah memberikan kesempatan kepada Kresna Life untuk mengajukan RPK yang komprehensif, terstruktur, dan terukur sesuai ketentuan yang berlaku. Jika pada kesempatan terakhir ini, sampai batas waktu yang ditentukan, RPK yang disampaikan tidak dapat menyelesaikan permasalahan Perusahaan, maka OJK akan mengambil tindakan pengawasan selanjutnya yang lebih tegas.

Sedangkan AJB Bumiputera 1912, OJK telah berulang kali melakukan pembahasan secara intensif untuk memastikan RPK mampu mengatasi permasalahan fundamental Perusahaan. Dari hasil penelaahan dan beberapa kali pertemuan, OJK menilai adanya perkembangan signifikan terkait RPK AJBB dengan kebijakan dan program yang disusun.
Dalam RPK terakhir, Sidang Luar Biasa AJBB telah mengambil keputusan untuk tetap melanjutkan AJBB sebagai usaha bersama (mutual) secara konsisten, dengan menjalankan prinsip usaha bersama yaitu melakukan bagi rugi/untung, sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB. Sebagai konsekuensinya, manfaat polis mengalami penurunan dan dilakukan reklasifikasi liabilitas pemegang polis pasif sehingga defisit ekuitas AJBB menurun secara signifikan. AJBB juga merencanakan optimalisasi terhadap aset-aset yang dimiliki serta pemasaran produk asuransi melalui kerja sama affinity dan produk asuransi melalui berbagai saluran dengan konsep segregasi account sebagai sumber pendapatan premi asuransi.
OJK sampai saat ini masih mengkaji RPK yang diajukan AJBB dengan melakukan Onsite Supervisory Presence untuk memastikan kesiapan AJBB apabila RPK dilaksanakan. Kajian terhadap RPK tersebut diantaranya didasarkan atas perhitungan aset dan kewajiban yang telah diverifikasi oleh konsultan aktuaris dan konsultan penilai aset independen dengan asistensi dari The World Bank.
OJK akan memberikan pernyataan tidak keberatan apabila OJK menilai bahwa upaya penyelesaian defisit dilakukan dengan governance yang baik dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kepentingan pemegang polis secara lebih luas. Sedangkan PT Jiwasraya, OJK telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas RPK Jiwasraya melalui surat S-449/NB.2/2020 22 Oktober 2020. Berdasarkan hasil pemantauan OJK beberapa kegiatan pokok dalam RPK telah dilaksanakan.
IFG life yang menerima pengalihan telah diperkuat permodalannya melalui tambahan modal baik dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan IFG. Restrukturisasi polis telah dilaksanakan yang dilanjutkan dengan pengalihan polis yang setuju restrukturisasi dari Jiwasraya ke IFG life.
Pengalihan portofolio polis saat ini sedang berlangsung secara bertahap. OJK telah meminta Perusahaan untuk mengalihkan seluruh polis dengan segera. Terhadap polis yang belum dialihkan OJK meminta Jiwasraya untuk menyesuaikan RPK sehingga mencerminkan keadaan terkini. Dalam mendukung proses penyelesaian pengalihan portofolio polis, masih diperlukan adanya tambahan modal dari pemegang saham, sehingga semua polis yang telah setuju restrukturisasi dapat dialihkan seluruhnya ke IFG Life. Jiwasraya harus menyampaikan RPK yang dapat menyelesaikan pengalihan portofolio bagi seluruh pemegang polis yang menyetujui restrukturisasi termasuk tambahan modal dari pemegang saham yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengalihan dimaksud.

Implementasi UU P2SK
Dengan telah diundangkannya UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sebagai momentum reformasi sektor keuangan sehingga dapat menjadi lebih inklusif, dalam dan stabil, OJK berkomitmen mengimplementasikan UU dimaksud bersama-sama dengan pemangku kepentingan, termasuk segera menyusun peraturan pelaksanaan dari UU P2SK dimaksud.

Sebagai pelaksanaan UU P2SK di sektor asuransi dan sebagai bentuk peningkatan perlindungan pemegang polis, OJK berperan aktif bersama dengan Pemerintah dan LPS dalam rangka mengimplementasikan program penjaminan polis. Untuk perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama, OJK akan memastikan penerapan governance bagi usaha bersama telah sesuai dengan ketentuan dalam UU P2SK.
Penguatan Pengawasan
Untuk terus memperkuat industri asuransi yang semakin melindungi konsumen, OJK terus membenahi pengaturan dan pengawasan sektor asuransi antara lain dengan menindaklanjuti penyelesaian pengaduan nasabah produk asuransi serta mendorong perbaikan dalam hal pemasaran dan pengelolaan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) oleh perusahaan asuransi sehingga sejalan dengan SEOJK PAYDI (SEOJK 5/2022).

OJK juga mendorong kesiapan pelaku industri asuransi untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan international standard and best practices, antara lain dalam hal penerapan PSAK74 tentang Kontrak Asuransi. OJK akan menuntaskan proses reformasi sektor IKNB yang bertujuan agar IKNB dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan berkelanjutan, dengan dukungan permodalan yang memadai, sumber daya manusia yang qualified, dengan penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif. OJK juga berencana mengeluarkan ketentuan mengenai ketentuan kesehatan keuangan perusahaan asuransi, termasuk pengetatan kegiatan investasi oleh perusahaan asuransi.
Ketentuan baru tersebut akan menggantikan POJK 71/2016 dan POJK 72/2016 mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan asuransi syariah.
Dalam menegakkan ketentuan perundangan dengan kewajiban perusahaan asuransi untuk memiliki aktuaris perusahaan (appointed actuary), Kepala Eksekutif Pengawas IKNB telah menyampaikan ultimatum kepada perusahaan untuk memenuhi kewajiban memiliki appointed actuary tersebut paling lambat tanggal 30 Juni 2023. OJK juga mewajibkan penyampaian laporan hasil review atas hasil kerja appointed actuary yang dilakukan oleh aktuaris independen.

Untuk upaya terakhir OJK meningkatkan reputasi dan stabilitas industri perasuransian, sebagai antisipasi dan persiapan industri ini menyongsong impelemntasi LPP (Lembaga Penjamin Pemegang Polis), maka Otoritas Jasa Keuangan akan semakin mengintensifkan langkah-langkah preemptive measures dan deteksi dini dalam rangka identifikasi peyebab utama permasalahan perasuransian, sehingga perusahaan-perusahaan asuransi khususnya mampu segera melakukan tindakan korektif (prompt corrective action).
Diharapkan, bahwa dengan tindakan korektif segera tersebut dapat mencegah penanganan kondisi kinerja keuangan dan kesehatan industri perasuransian tidak berlarut-larut dan permasalahan yang ada tidak semakin besar dan kompleks.
Pelindungan Konsumen
Pelindungan Konsumen OJK terus memperkuat upaya pelindungan konsumen antara lain dengan menerbitkan pengaturan pelindungan konsumen yang seimbang, melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 6 tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Sejalan dengan hal itu, OJK juga terus memperkuat pengawasan market conduct, sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Selain upaya penguatan regulasi dan pengawasan market conduct, OJK berkomitmen untuk terus melaksanakan program edukasi keuangan secara masif. Sepanjang tahun 2022, OJK telah melaksanakan 1.897 edukasi keuangan yang menjangkau 9,1 juta orang peserta.
Di industri asuransi, OJK terus mendorong perusahaan asuransi untuk dapat mengoptimalkan fungsi internal dispute resolution, sehingga aduan/keluhan konsumen dapat segera ditangani dan terselesaikan dengan baik, dalam rangka mencegah potensi risiko reputasi terhadap perusahaan dan sektor industri asuransi nasional. Sampai dengan 30 Desember 2022, OJK telah menerima 315.783 layanan, termasuk 14.764 pengaduan, 92 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 3.018 sengketa yang masuk ke dalam LAPS SJK. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 7.252 atau 49 persen merupakan pengaduan sektor IKNB. OJK telah menindaklanjuti pengaduan tersebut.
Selain itu, sepanjang tahun 2022, OJK juga telah memantau 21.373 iklan sektor jasa keuangan dan menemukan 460 iklan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini, OJK telah mengeluarkan surat pembinaan dan perintah penghentian pencantuman materi iklan kepada PUJK-PUJK yang materi iklannya belum sesuai dengan ketentuan.
Terkait dengan PT WAL, OJK sebelumnya telah meminta perusahaan tersebut untuk menindaklanjuti pengaduan, termasuk memberikan sanksi peringatan tertulis karena terlambat/tidak menindaklanjuti pengaduan. OJK juga telah melakukan serangkaian pertemuan dengan konsumen PT WAL, baik sebelum maupun setelah Cabut Izin Usaha (CIU) untuk memberikan penjelasan proses penyelesaian bagi Pemegang Polis.
Sementara itu, OJK juga telah meminta kepada Kresna Life untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk, termasuk telah memberikan sanksi peringatan tertulis. OJK juga telah mempertemukan konsumen dengan manajemen Kresna Life, termasuk meminta perusahaan untuk memberikan penjelasan kepada Pemegang Polis tentang Rencana Penyehatan Keuangan perusahaan.
OJK juga terus meminta manajemen AJBB dan Jiwasraya untuk menanggapi dan menyelesaikan pengaduan konsumen. (***)

Harapan Gub Rohodin Saat Pengukuhkan Zuriat Bangsawan Palembang

Kota Bengkulu >> Pengurus Zuriat Bangsawan Palembang Darrusalam (ZBPD) Korwil Bengkulu periode 2023 – 2028 resmi dikukuhkan, Selasa (31/1/2023 bertempat di Gedung Balai Raya Semarak Bengkulu.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah berharap dengan dikukuhkannya kepengurusan ini sinergi antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Kesultanan Palembang Darrusalam semakin terjalin.

“Selamat menjalankan tugas, kepada Korwil Bengkulu dan kawan-kawan yang sudah dikukuhkan, buatlah kegiatan-kegiatan yang praktis namun penuh akan kebersamaan, ini menjadi wadah organisasi kultural asal daerah, sehingga nanti menjadi wadah silaturahmi, bikin kegiatan sinergikan dengan pemerintah,” jalas Gubernur Rohidin.

Gubernur Rohidin pun menambahkan bahwa semangat kebersamaan harus terus dibangun, karena Bengkulu adalah sebuah bangunan besar yang berisi berbagai macam suku juga adat istiadat juga budaya yang saling menguatkan.

“Saya pernah punya mimpi disaat ulang tahun provinsi Bengkulu yang sarat akan adat budaya tampil kesenian-kesenian asal daerah masing-masing yang diracik dalam satu pertunjukan bahwa Bengkulu begitu berwarna,” jelasnya.

“Mari kita saling memperkuat ibarat menyusun batu bata kita menyusun sebuah tembok, satu sama lain kita saling mengisi, saling menguatkan, hingga terasa betul ini menjadi bangunan kita bersama,” ajak Gubernur Rohidin yang sebelumnya telah dianugerahi gelar Pangeran Wira Mandala dari Kesultanan Palembang Darussalam yang diberikan langsung oleh Sri Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin.

Gubernur Rohidin dianggap sebagai seorang pemimpin yang mampu menaungi seluruh rakyatnya. Pangeran Wira Mandala memiliki arti yaitu Wira berarti pemimpin atau pahlawan dan Mandala adalah kekuasaan atau teritorial.

Sementara itu Sri Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin menjelaskan pelantikan Zuriat Bangsawan Palembang Darrusalam (ZBPD) Korwil Bengkulu periode 2023 – 2028 adalah untuk mengangkat kembali marwah, kearifan serta adat istiadat Palembang Darrusalam.

Menurutnya beberapa pelaku pelestari wong Pelembang saat ini 60 persen sudah tergerus, di mana pengrajin keris sudah tidak ada lagi, juga beberapa pembuat batik.

“Maka dari pada itu pelantikan Zuriat Bangsawan Palembang Darrusalam ini dapat mengangkat kembali jati diri wong Palembang Darussalam,” jelas Sri Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. (***)

IOH Salurkan Bantuan kepada Korban Banjir dan Longsor Manado

Jakarta >> Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang melanda Kota Manado. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian IOH yang termasuk dalam program CSR di pilar Filantropi yang berupa pendistribusian bantuan peduli bencana alam dan komunikasi gratis melalui inisiatif Tanggap Darurat Bencana.

SVP-Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison, Steve Saerang, mengatakan “IOH berkomitmen untuk selalu bersama masyarakat Indonesia, termasuk di tengah menghadapi kondisi bencana. Kami turut prihatin atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian masyarakat di Manado dengan segera berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk penyaluran bantuan. Semoga bantuan makanan dan komunikasi yang kami berikan dapat meringankan derita masyarakat yang terdampak, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar.”

Setelah status tanggap darurat ditetapkan, IOH segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah daerah setempat untuk menyalurkan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok dan komunikasi bagi masyarakat yang terdampak. Bantuan tersebut disalurkan ke beberapa kelurahan, diantaranya di Mahawu, Bailang, Molas, Cempaka, Karang Ria, dan Tanjung Batu. Selain menyalurkan bantuan, IOH juga bergerak cepat memastikan kondisi jaringan dan layanan di sekitar wilayah bencana tetap dalam kondisi baik.

“Secara umum, kondisi karyawan IOH dalam status aman dan layanan kami di wilayah Kota Manado juga berjalan normal. Tim teknis kami akan terus memantau secara berkala untuk memastikan masyarakat dapat terus berkomunikasi secara lancar dengan keluarga maupun kerabat. Kami berharap situasi semakin membaik dan masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala,” tutup Steve.

SELESAI

Penyegaran di Lingkungan Kanwil Kemenag Bengkulu

Kakanwil : Lantik 8 Pejabat Administrator, Perkuat Kolaborasi, Tanamkan Kesederhanaan

Kota Bengkulu >> Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Bengkulu H. Muhammad Abdu.,S.Pd.I.,M.M melantik dan memimpin serah terima jabatan 8 pejabat administrator eselon III di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu.

Pelantikan yang tertuang dalam SK Menteri Agama Nomor : 001137/B.II/3/2023 sampai dengan Nomor : 001144/B.II/3/2023 ini digelar di Aula Kanwil Jalan Basuki Rahmat Kota Bengkulu. Senin, (30/1/2023).

Hadir sebagai saksi pelantikan, Kabid Urais Drs. Ramlan.,M.H.I, Kepala Bidang Penais Zawa Drs. H. Arsan Suryani Ibrahim. Hadir juga dalam kesempatan itu, Ketua DWP Hj. Nurbaya, serta didampingi pengurus DWP, dan para Kepala Bidang, Pembimas serta ASN dilingkungan Kanwil.

Dalam amanahnya, Kakanwil berpesan agar seluruh pejabat dapat menjalankan amanah dengan baik serta perkuat kolaborasi, komunikasi dan koordinasi antar jajaran dan Satuan kerja (Satker) masing-masing.

‘’Terutama kepada pejabat yang diamanahkan menjadi Kakan Kemenag. Bangun sinergitas, dengan menjalin koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda), Pemda. Karena kita tidak bisa kerja sendiri, tanpa saling mendukung dan menguatkan antar mitra,’’ pinta mantan Kakan Kemenag Musi Rawas Provinsi Sumsel ini.

“Jangan sia-siakan amanah ini, laksanakan dengan penuh tanggung jawab terhadap jabatan ini,’’ pintanya.

Kakanwil juga mengungkapkan rotasi, promosi ini adalah bagian dari keniscayaan dalam birokrasi untuk mempercepat pencapaian target program organisasi di lingkungan Kemenag.

‘’Tentu semua ini sudah melalui pertimbangan yang matang. Sehingga para pejabat ada tantangan baru, dan semangat baru,’’ ungkapnya.

Kakanwil mengakui, semua ASN mempunyai peluang yang sama untuk promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Tetapi memiliki pengalaman yang berbeda-beda.

‘’Carilah peluang untuk promosi, kejar karir dan majulah. Tetapi jangan ambisius, apalagi menjatuhkan orang lain dengan memfitnah, mengadu domba antar sesama ASN. Ikuti saja prosesnya, nanti yakinlah jika Allah SWT berkehendak. Insyallah kita akan mengalami nasib yang sama meraih jenjang jabatan yang tinggi,’’ pungkas Kakanwil.

Diakhir penyampaiannya, Kakanwil berpesan kepada istri pejabat yang baru saja diamanahkan untuk mendukung karir suami, dan tanamkan kesederhanaan agar selamat dalam menjalankan tugas.

‘’Syukuri saja apa yang dimiliki, dengan bersyukur kita akan nyaman, tenang dan tentu akan selamat dunia akhirat dalam menjalankan tugas,’’ demikian Kakanwil.

Adapun nama-nama pejabat yang dilantik, sebagai berikut:

  1. Drs. Ajamalus.,M.H sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag,
  2. Drs. H. Hamdani.,M.Pd sebagai Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag,
  3. Drs.H.M. Soleh, M.Pd sebagai Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kanwil Kemenag,
  4. Drs.H.Albahri.,M.Si sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kepahiang,
  5. Lukman.,S.Ag, MH sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Rejang Lebong,
  6. Dr. H. Nopian Gustari.,S.Pd.I.,M.Pdi sebagai Kepala Kantor Kemenag Bengkulu Utara,
  7. Drs.H. Zainal Abidin.,M.H sebagai Kepala Kantor Kemenag Bengkulu Tengah,
  8. H. Sipuan.,S.Ag,M.M sebagai Kepala Kantor Kemenag Kota Bengkulu. (***)

Hasil Indonesia Open Bikin Bangga, Ini Usahanya

Jakarta >> Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie sukses meraih gelar juara BWF World Tour Super 500 Indonesia Masters 2023.

Dilansir pada laman Viva.Com Jojo yang melakoni final membara, Jojo sapaan akrabnya membungkam rekan senegara Chico Aura Dwi Wardoyo dua gim langsung dalam tempo 44 menit, Minggu 29 Januari.

Kedua pebulutangkis ini tampil memukau di Istora Senayan Jakarta. Jojo mengerahkan kemampuan terbaiknya. Saling berbalas poin, Jojo unggul di interval gim pertama. Ia memimpin 11-9.

Chico berupaya mengejar usai jeda. Namun Jojo kembali menjaga dominasi, perlahan Chico menambah poin. (***)

,

Pujian dan Kesan Mendalam Saat Pisah Sambut Kapolres Bengkulu

Kota Bengkulu >> Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menggelar acara Pisah Sambut Kapolresta Bengkulu dari AKBP. Andi Dady Nurcahyo Widodo E.P, S.IK kepada Kombes. Pol. Aris Sulistyono, A.Md, SH, MH. Acara digelar di Grage Hotel Bengkulu, Jumat malam (27/1/2023).

Dikesempatan ini turut hadir Wakil Walikota Dedy Wahyudi, Ariyono Gumay yang mewakili Ketua DPRD Kota Bengkulu, Kajari Bengkulu Yulita, SH, Dandim 0407/Kota Bengkulu Letkol. Kav. Widodo Pujianto, SH beserta istri, Danlanal Bengkulu, Sekda Arif Gunadi, para asisten dan staf ahli Kota Bengkulu dan kepala OPD di lingkungan Kota Bengkulu serta tamu penting lainnya.

Walikota Bengkulu, Helmi Hasan dikesempatan menyampaikan sambutannya mengatakan banyak sekali kesan baik bersama Andi selama ia menjabat Kapolresta Bengkulu. Ia menyampaikan banyak terima kasih atas kerjasama yang telah dibangun selama ini.

“Selama ini banyak sekali dukungan dari mantan kapolres pak Andi Dady sehingga Pemkot Bengkulu bisa menjalankan tugas dengan baik. Pak Andi memang cuma sebentar menjabat kapolres tetapi catatan-catatan kebaikannya begitu banyak. Salah satu catatan kenangan baik yakni soal sedekah 2 ribu, itu sangat menginspirasi bahwa ada gerakan sedekah 2 ribu di polresta. Kemudian Pemkot Bengkulu bikin juga program sedekah 2 ribu,” beber Walikota Helmi.

Ia mengapresiasi Kapolres yang sebelumnya dan mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kombes. Pol. Aris Sulistyono, A.Md, SH, MH, yakni kapolres pertama di Kota Bengkulu yang berpangkat Komisaris Besar Polisi. Ia mengatakan bahwa di Kota Bengkulu biasanya rutin digelar rapat setiap minggu antar foekopimda.

“Kita di Kota Bengkulu ini hampir setiap minggu kita lakukan rapat sehingga kita bisa membangun suasana yang baik antar pimpinan eksekutif, pimpinan legislatif dan pimpinan yudikatif,” ujar Helmi.

Di akhir sambutannya Helmi menyampaikan permohonan maaf atas nama pribadi, atas nama walikota dan atas nama Pemkot Bengkulu kepada Andi bila selama bersama-sama ada hal yang kurang pas dan kurang berkenan. Ia berharap dan mendoakan Andi semoga di tempat yang baru lebih bersinar lagi, lebih sukses lagi dan lebih berhasil lagi.

Sementara Kapolres yang sebelumnya AKBP Andi Dady Nurcahyo Widodo E.P, S.IK juga sampaikan ucapan terima kasih kepada forkopimda Kota Bengkulu terkhusus kepada walikota, wawali, sekda, para asisten, staf ahli serta seluruh kepala OPD lingkungan Pemkot Bengkulu atas support dan bantuan kerjasamanya selama ini. Adapun Andi pindah tugas di Polairud Polda Bengkulu sebagai Wakil Direktur.

“Terima kasih kepada walikota, wawali, sekda, staf dan jajaran atas kerjasama selama ini, dan juga atas acara pisah sambut ini. Pak wali sudah sudi menyiapkan acara mewah seperti ini,” ucap Andi.

Andi juga ucapkan selamat datang kepada kapolresta yang baru.

“Selamat datang pak kapolresta semoga betah di Kota Bengkulu. Selanat datang juga kepada sahabat saya, pak Dandim 0407/Kota Bengkulu, Letkol Widodo. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilancarkan semua tugas dan ikhtiarnya,” tambah Andi.

Sementara Aris selaku Kapolresta Bengkulu yang baru memohon dukungan dan doa dari seluruh forkopimda di Kota Bengkulu agar ia bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Kehadiran saya di sini merupakan takdir dari Allah. Bahkan tak pernah terpikir bahwa saya akan memimpin Polresta Bengkulu. Apalagi ini pertama kali seorang Komisaris Besar Polisi memimpin polres di Kota Bengkulu. Saya akan jalani dengan ikhlas dan tentu saya berharap menjadi nilai ibadah untuk di dunia dan akhirat nantinya,” ujar Aris yang diaminkan seluruh pejabat yang hadir.

Dengan seluruh kekuragan yang ada pada dirinya sambungnya, ia berjanji akan bekerja keras, dengan ikhlas dan kerja tuntas dalam mengemban amanah ini.

“Kami membuka diri kepada walikota dan seluruh forkopimda Kota Bengkulu untuk memberikan koreksi. Bila perlu tegur saya kalau ada sesuatu yang kurang baik atau keliru. Mari sama-sama bantu saya mewujudkan Kota Bengkulu yang aman dan kondusif,” ujarnya.

Untuk diketahui, Aris sebelumnya sudah 2 kali menjabat Kapolres dan terakhir menjabat Wadir Intelijen di Bangka Belitung. Maka, dengan modal pengalaman yang ada pada dirinya itu, Aris berharap jadi sebuah penyemangat bersama.

“Mohon pak walikota dan forkopimda berkenan menerima kami dan memberikan doa restu agar Allah memberikan kelancaran buat kami menjalankan tugas,” demikian Aris.(***/rls)

Usulan BPIH 1444 H Akan Penurunan Paket Layanan Haji, Ini Penjelasannya

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief : Agar Antrian Keberangkatan Tidak Tergerus

Jakarta >> Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief membenarkan bahwa Arab Saudi menurunkan paket layanan haji 1444 H sekitar 30% dari harga yang mereka tetapkan tahun 2022. Menurutnya, penurunan paket haji itu juga sudah diperhitungkan dalam usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M yang disusun pemerintah.

Kemudian Hilman menjelaskan seperti dilansir pada laman resmi Kemenag, adapun yang diturunkan oleh Pemerintah Arab Saudi adalah paket layanan haji. Adapun yang dimaksud dengan paket itu adalah layanan dari 8-13 Zulhijjah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang biasa disebut juga dengan Armuzna atau Masyair.

Untuk warga domestik, Pemerintah Arab Saudi menawarkan empat paket layanan Masyair tahun 1444 H/2023 M

  1. Mulai SAR 10,596 – SAR 11,841 (sekitar Rp43 juta – Rp48 juta)
  2. Mulai SAR 8,092 – SAR 8,458 (sekitar Rp33 juta – Rp34,5 juta)
  3. Mulai SAR 13,150 (sekitar Rp53,6 juta)

Saudi menawarkan juga paket keempat, mulai SAR 3,984 (sekitar Rp16 juta), namun tidak ada layanan di Mina (hanya akomodasi dan konsumsi di Arafah dan Muzdalifah)

“Itulah yang disebut paket layanan haji yang ditangani oleh Syarikah atau perusahaan di Saudi. Harganya pada tahun lalu karena alasan pandemi, naik sangat signifikan. Tahun ini alhamdulillah diturunkan. Jadi terkait paket layanan haji di Masyair, hitungan dalam usulan BPIH pemerintah juga turun, kisarannya juga 30% dan itu sangat signifikan,” tegas Hilman di Jakarta, Sabtu (21/1/2023).

“Tahun lalu paket layanan haji (Masyair) 2022 sebesar SAR5.656,87. Alhamdulillah tahun ini selain turun, Kemenag berhasil negosiasi hingga menjadi SAR4.632,87. Turun sekitar SAR1.024 atau 30%,” sambungnya.

Jadi dalam usulan BPIH tahun ini, kata Hilman, pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga sesuai yang ditetapkan Saudi. Meski demikian, pihaknya tetap mempertahankan kualitas layanan bagi jemaah di Masyair.

“Kepada perusahaan penyedia layanan, kami tetap meminta komitmen agar dengan harga yang ditetapkan pemerintah Saudi itu, layanan yang diberikan kepada jemaah juga tetap berkualitas,” jelasnya.

Namun demikian, kata Hilman, komponen BPIH tidak hanya paket layanan haji. Komponen biaya haji yang diusulkan pemerintah kepada DPR itu juga mencakup layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi, baik Jeddah, Makkah, maupun Madinah.

“Di luar Masyair, masa tinggal jemaah sekitar 30 hari, baik di Makkah maupun Madinah. Ini kita siapkan semua layanannya,” papar Hilman.

Selain itu, penyusunan usulan BPIH juga memperhatikan komponen kurs Dollar (USD) dan kurs Riyal (SAR). Dalam usulan itu, asumsi yang digunakan adalah Rp15.300 untuk kurs 1USD, dan Rp4.080 untuk kurs 1SAR. Pada 2022, kurs SAR yang digunakan adalah Rp3.846. Untuk kurs USD tahun 2022 adalah Rp14.425.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah komponen pesawat. Sebab, ini sangat bergantung pada harga avtur.

“Usulan pemerintah terkait BPIH 1444 H itu belum final, karena terbuka untuk dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR. Semoga kita bisa mendapatkan rumusan yang paling pas terkait biaya haji tahun ini,” tandasnya.

Kenapa Bipih Naik?

Kemenag mengusulkan BPIH tahun ini naik dibanding 2022. Kenaikannya sebesar Rp514.888,02. Sebab, rata-rata BPIH yang diusulkan tahun ini adalah Rp98.893.909,11. Sementara rerata BPIH 2022 sebesar Rp98.379.021,09.

Lantas, kenapa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah dalam usulan pemerintah justru naik?

Hilman menjelaskan bahwa itu terjadi karena perubahan skema prosentase komponen Bipih dan Nilai Manfaat. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi 70% Bipih dan 30% nilai manfaat.

“Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis, “terang Hilman Latief di Jakarta, Sabtu (21/1/2023).

Menurutnya, pemanfaatan dana nilai manfaat sejak 2010 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan. Pada 2010, nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan ke jemaah hanya Rp4,45 juta. Sementara Bipih yang harus dibayar jemaah sebesar Rp30,05 juta. Komposisi nilai manfaat hanya 13%, sementara Bipih 87%.

Dalam perkembangan selanjutnya, komposisi nilai manfaat terus membesar menjadi 19% (2011 dan 2012), 25% (2013), 32% (2014), 39% (2015), 42% (2016), 44% (2017), 49% (2018 dan 2019). Karena Arab Saudi menaikkan layanan biaya Masyair secara signifikan jelang dimulainya operasional haji 2022 (jemaah sudah melakukan pelunasan), penggunaan dan nilai manfaat naik hingga 59%.

“Kondisi ini sudah tidak normal dan harus disikapi dengan bijak, “jelasnya.

Nilai manfaat, lanjut Hilman, bersumber dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karenanya, nilai manfaat adalah hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk lebih dari 5 juta yang masih menunggu antrean berangkat. Mulai sekarang dan seterusnya, nilai manfaat harus digunakan secara berkeadilan guna menjaga keberlanjutan.

“Tentu kami juga mendorong BPKH untuk terus meningkatkan investasinya baik di dalam maupun luar negeri pasca pandemi Covid-19 ini, sehingga kesediaan nilai manfaat lebih tinggi lagi, “ujarnya.

Jika komposisi Bipih dan Nilai Manfaat masih tidak proporsional, maka nilai manfaat akan cepat tergerus dan tidak sehat untuk pembiaayaan haji jangka panjang.

“Jika komposisi Bipih (41%) dan NM (59%), dipertahankan, diperkirakan nilai manfaat cepat habis. Padahal jamaah yang menunggu 5-10 tahun akan datang juga berhak atas nilai manfaat, “urainya.

Untuk itulah, kata Hilman, Pemerintah dalam usulan yang disampaikan Menag saat Raker bersama Komisi VIII DPR, mengubah skema menjadi Bipih (70%) dan NM (30%). “Mungkin usulan ini tidak populer, tapi Pak Menteri melakukan ini demi melindungi hak nilai manfaat seluruh jemaah haji sekaligus menjaga keberlanjutannya, “tegasnya.

“Ini usulan pemerintah untuk dibahas bersama Komisi VIII DPR. Kita tunggu kesepakatannya, semoga menghasilkan komposisi paling ideal, Amin, “tutupnya. (***)

Kapolri Instruksikan Jajarannya Bantu Program Pemerintah Turunkan Angka Stunting

Jakarta >> Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk ikut membantu program Pemerintah dalam rangka menurunkan angka Stunting di seluruh Indonesia.

Sigit menegaskan, jajarannya khususnya para Kapolres di seluruh Indonesia harus turun langsung ke lapangan guna mengecek apabila ada orang tua dan anak yang membutuhkan tambahan gizi.

Apabila, di wilayahnya terdapat hal itu, Sigit menyebut, seluruh jajaran kepolisian harus turun untuk membantu menyalurkan kebutuhan gizi bagi anak maupun ibu yang sedang mengandung atau hamil. Tujuannya, agar terpenuhinya gizi yang baik.

“Sudah saya perintahkan kepada seluruh jajaran, seluruh Kapolres untuk mengecek betul di wilayah masing-masing. Sehingga kemudian, Polri bisa ikut membantu untuk menyalurkan kebutuhan bagi masyarakat, bagi ibu-ibu yang hamil yang memang membutuhkan tambahan untuk gizi kemudian anak-anak yang sedang masa pertumbuhan,” kata Sigit di Kantor BKKBN, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.

Dalam hal ini, Sigit mencontohkan seperti kejadian yang viral di media sosial (medsos). Dimana ada seorang ibu memberikan bayinya kopi susu saset.

“Kebetulan anggota kami melihat viral, ada anak bayi karena keinginan orang tua berikan susu kemudian memberikan susu tapi yang ada di dalam saset instan, kopi susu. Saya kira ini sudah kita tindaklanjuti,” ujar Sigit.

Jajarannya di wilayah pun sudah langsung turun ke lapangan untuk mengecek peristiwa tersebut. Tak hanya itu, kata Sigit, pihaknya telah memberikan bantuan kepada ibu dan bayinya.

“Saya kira awalnya bingung karena didatangi polisi. Tapi, setelah itu, kita berikan bantuan untuk menambah gizi khususnya kebutuhan anak tersebut,” ucap Sigit.

Lebih dalam soal menurunkan angka Stunting, Sigit menjelaskan, Polri di seluruh wilayah memiliki rumah sakit dengan dokter yang mumpuni. Menurutnya, fasilitas kesehatan itu sudah memiliki pengalaman membantu masyarakat dalam penanganan Covid-19.

Oleh karena itu, Sigit mengatakan, pengalaman penanganan pasien Covid-19 tersebut dapat kembali diimplementasikan dalam rangka membantu program pemerintah menurunkan angka Stunting di seluruh Indonesia.

“Saya kira kami memiliki rumah sakit-rumah sakit dan dokternya di seluruh wilayah. Dan kita pernah punya pengalaman merawat pasien Covid-19 dengan fasilitas Halodoc ya waktu itu. Saya minta ini juga bisa diterapkan dalam membantu proses mengejar target menurunkan angka stunting. Saya kira ini bisa kita lakukan dengan metode yang sama. Mudah-mudaban bisa ikut membantu program pemerintah,” tutup Sigit. (***/rls)