Bengkulu, ARL – Pemerintah melalui Gubernur Bengkulu menghimbau Pengelolaan 40 persen Dana Desa (DD) harus digunakan tepat sasaran. Adapun peruntukannya dapat diimplementasikan melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Hal ini selain membantu penanganan kemiskinan, juga mempercepat pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang juga terdampak COVID-19.. Selain itu sebagai bentuk perhatian dan langkah pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu di pedesaan.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, sebesar 40 persen Dana Desa tahun 2022 diperuntukkan untuk BLT. 30 persennya untuk program ketahanan pangan dan hewani. 8 persen untuk dukungan pendanaan penanganan COVID-19 dan sisanya untuk program sektor prioritas lainnya.
“Saya ingatkan betul terutama dana desa pastikan 40 persen untuk bantuan langsung tunai, kalau tidak dialokasikan nanti akan diambil alih oleh Bupati dipindahkan ke desa lain. Kalau Kabupaten tidak mengindahkannya, Gubernur akan ambil alih, saya kira jangan sampai terjadi hal seperti itu,” jelas Gubernur Rohidin usai Rakor Tim Pemulihan Ekonomi, Evaluasi Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) & Usulan Investasi Daerah Lingkup Wilayah Provinsi Bengkulu, 20/1/2022.
Data dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu realisasi TKDD Provinsi Bengkulu mencapai 100 persen dengan realisasi 10,112T.
Selain itu tambahnya untuk meningkatkan roda perekonomian Bengkulu, Gubernur Rohidin akan berinovasi dalam peningkatan perekonomian masyarakat dari sektor Ekpor. Menurutnya, selama ini ekspor Bengkulu banyak terbuka melalui Lampung dan Palembang, penyebabnya karena dokumen ekspor yang tidak siap.
Oleh karenanya peran dari karantina dan peran dari bea cukai harus dipersiapkan terutama untuk sektor pintu ekspornya. Seperti halnya pada terminal curah kering pelabuhan Pulau Baai dan Bandara Fatmawati dengan cargo Garuda juga sudah siap.
“Kalaupun belum bisa melalui pintu Bengkulu, tetap Lampung dan Palembang tetapi pencatatannya itu melalui ekspor kita, nanti akan menaikkan pertumbuhan ekonomi Bengkulu,” jelas Gubernur Rohidin.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Syarwan menghimbau tidak hanya instansi vertikal tetapi juga Pemda agar melakukan penyerapan anggaran di awal agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun. Menurutnya mulai dari tahun 2017 penyerapan dilakukan di akhir tahun dengan rata – rata 40 persen.
“Jika bisa dilakukan di awal, multiplier effect dari APBN dan APBD dirasakan oleh masyarakat sehingga ekonominya diharapkan lebih baik lagi. Walaupun di 2 tahun terkahir ini kita baik ya, di tahun 2020 walaupun kita terkontraksi 0,02 persen, kita terbaik se Sumatera, di 2021 mungkin kita positif antara 2 – 3 persen, mudah-mudahan di triwulan pertama ini penyerapan minimal mencapai 30 persen,” pungkasnya. (***)