Kota Bengkulu >> Langganan Banjir di Kota Bengkulu menjadi pekerjaan rumah (PR) besar untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu sembari dulu. Adapun permasalahan baru yakni banjir yang melanda lambat surut dikarenakan banyak faktor, terlebih intensitas hujan lebat dalam beberapa jam sudah mengakibatkan banjir. Belum lagi banjir kiriman dari Kabupaten tetangga sehingga tidak terelakkan lagi.
Inilah yang menjadi perhatian berbagai pihak, bahkan bencana ini viral hingga nasional dan menjadi perhatian pemerintah pusat.
Dalam hal tersebut Pemkot Bengkulu secara terang-terangan membuka akar masalah yang menyebabkan banjir. Beberapa faktor diantaramya terkait cuaca ekstrim dan kondisi serapan alam yakni hutan telah banyak gundul.
“Banjir di kota ini pertama disebabkan curah hujan yang sangat tinggi. Kedua ialah karena adanya kiriman dari hulu, sehingga sungai meluap begitu besar. Selain itu, banjir ini juga disebabkan karena pembalakan liar dan penambangan batu bara. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya,” ungkap Wawakot Dedy bersama Ketua DPRD Kota Suprianto saat mengikuti acara disalah satu media di Kota Bengkulu.
Acara bertemakan APBD Kota Bengkulu untuk penanggulangan banjir ini, mengupas secara detail apa saja langkah konkret Pemkot dalam mengatasi masalah banjir ke depannya.
“Kita terus mengupayakan normalisasi sungai atau drainase yang menjadi wewenang kota. Kita juga mengajukan pembuatan waduk ke pusat, tetapi masalah banjir ini memang harus ada campur tangan dari Pemerintah Pusat dan pemerintah terkait sesuai kewenangannya. Apalagi sekarang makin maraknya pembalakan liar dan penambangan batu bara, karena Kota Bengkulu daerah hilir dan disana (gunung), sungai sudah dangkal tentu kita menerima dampak banjir kiriman itu seperti apa yang kita lihat beberapa waktu lalu,” ungkapnya.
Iapun menerangkan pembalakan liar dan penambangan batu bara dengan penebangan hutan harus dihentikan, karena hal ini berdampak buruk bagi lingkungan yang merupakan serapan air hujan.
“Stop pembalakan liar, stop penambangan batu bara. Kalau diteruskan tentunya akan menimbulkan dampak buruk, karena untuk menumbuhkan kembali pohon-pohon yang usianya puluhan tahun (pohon besar) itu butuh waktu lama, tak hanya 1-3 tahun saja. Ketika semua ini sudah ditebang air tak terserap lagi, sehingga timbulah banjir,” ungkap Dedy.
Ia menambahkan penanganan masalah banjir tak semudah membalikkan telapak tangan. Karena masalah ini saling berkaitan dan harus ada langkah kongkret dari berbagaik pihak sesuai kewenangan masing-masing.
“Intinya kita harus bersinergi dan berkolaborasi serta duduk bersama. Siapa melakukan apa. Pemkot melakukan apa, pemkab melakukan apa, pemprov melakukan apa. Kalau sudah duduk bersama dan mencari solusi tentu jadi langkah konkret bisa diambil secara bersama, sehingga banjir di Kota Bengkulu maupun di kabupaten dapat teratasi,” bebernya.
Di kesempatan ini pula Ketua DPRD Kota Bengkulu Suprianto menyampaikan, masalah banjir bukanlah masalah Pemkot saja, melainkan pemerintah kabupaten, provinsi juga harus ikut andil.
“Banjir ini persoalan kita semua, perlu kerja sama dengan masyarakat agar tak membuang sampah sembarangan. Tetapi yang saya tekankan ialah bersinergi antara Pemkot, Pemprov maupun pusat mengenai hal ini. Harus duduk bersama bicarakan apa yang menjadi langkah konkret dan tunjukkan aksi dalam mengatasi masalah ini,” tandas Suprianto.
Adapun Pemkot Bengkulu tambahnya, saat ini juga sudah menganggarkan dana untuk normalisasi drainase yang menjadi kewenangan kota.
“Kisaran 1 miliar lebih untuk normalisasi drainase. Alhamdulillah semua sudah berjalan, seperti di sungai pagar dewa, muara dua, kandang dan lainnya yang menjadi kewenangan kota. Tetapi untuk masalah pembuatan waduk, APBD kota tak mampu mewujudkan itu. Maka dari itu, Pemkot mengusulkan ke pusat,” pungkasnya.
Kepada masyarakat iapun berharap dapat bekerjasama apabila pemerintah melakukan pembangunan untuk kepentingan bersama.
“Kita juga minta kerja sama masyarakat. Misal ada pelebaran drainase, nah itu ada tanah masyarakat terkena sekitar 1 meter atau lebih. Ini tolong jangan dimasalahkan, bantu pemerintah, inikan untuk kepentingan bersama. Insya allah tanah yang kita ikhlaskan itu akan menjadi amal jariyah, jangan sedikit-sedikit minta ganti. Pemerintah juga sulit membangun jadinya,” tutup Ketua DPRD Kota Suprianto. (***)
