Kota Bengkulu >> Bentuk Sinergitas dalam bidang perekonomian diwujudkan Bang Indinesia. Hal tersebut terus diupayakan menekan inflasi dan menstabilkan harga komoditi, hal ini bertujuan menjaga daya tahan ekonomi daerah.
Bank Indonesia dalam hal ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu bersama stake holder yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menggelar High Level Meeting (HLM) gabungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Hal tersebut bertujuan menghadapi lonjakan inflasi jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Juga dikesempatan ini mengakselerasi transformasi digital.
Adapun Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat pimpinan yang diselenggarakan di Hotel Grage Bengkulu, Senin (15/12), dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, yang mewakili Gubernur Bengkulu. Forum ini menjadi platform krusial untuk menstabilkan harga dan mendorong tata kelola keuangan daerah yang efisien.
Mengawali kegiatan ini, Herwan Antoni menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor.
“Pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sinergi ini terbukti membuahkan hasil. Hingga November 2025, inflasi tahunan (year on year/yoy) Bengkulu tercatat 2,68 persen, relatif stabil dan sedikit di bawah inflasi nasional (2,72 persen). Capaian ini mengantar TPID Provinsi Bengkulu meraih Juara II TPID Berkinerja Terbaik se-Sumatera.
Untuk keberhasilan tersebut harus didorong oleh program inovatif diantaranya One Stop Solution Inflasi Beras (sejak 2024): Berhasil menurunkan harga jual beras dari Rp15.700 menjadi Rp14.300 per kilogram, meningkatkan produksi padi hingga 2 persen, dan melipatgandakan keuntungan petani.
Selain itu Intervensi Pasar Agresif ditandai dengan 865 kali Operasi Pasar Murah dan inspeksi mendadak (sidak) telah dilakukan hingga November 2025.
Dari kesemua halntersebut Bank Indonesia mewujudkan dukungannya berupa Mobilisasi distribusi pangan melalui program Ado Galo Mobile untuk meredam gejolak harga komoditas strategis seperti cabai dan bawang.
Selain itu juga dibahas mengenai Antisipasi Volatile Food dan Roadmap Jangka Menengah. Meskipun stabil, sektor pangan, terutama volatile food seperti cabai merah yang terdampak cuaca dan distribusi, masih menjadi tantangan. Menanggapi hal ini, TPID Bengkulu menyusun roadmap pengendalian inflasi jangka menengah 2025–2027 dengan fokus:
Juga dibahas mengenai Mitigasi risiko volatile food Penguatan kerja sama antar daerah, peningkatan praktik budidaya pertanian yang baik (good agricultural practices)
Optimalisasi logistik dan intensitas Operasi Pasar Murah Gabungan (OPIGPM)
Mendorong inovasi Wakaf Produktif Pesantren (Wakaf Tren) untuk peningkatan kapasitas produksi pangan daerah.
Dikesemoatan yang baik ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menjelaskan mengenai komitmen Bank Indonesia dalam menahan lonjakan harga kususnya sembako jelang Hataru.
“Bank Indonesia mendukung pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga melalui penguatan sisi pasokan dan distribusi, sekaligus mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.” Ujar Wahyu.
Implementasi Digitalisasi Kian Kuat ditandai dengan pelaksanaan ETPD Menjadi Prioritas. Di sisi lain, HLM ini juga memperkuat komitmen TP2DD dalam akselerasi ETPD. Agenda utamanya meliputi Akselerasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nontunai. Juga mengoptimalisasi pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Juga digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Upaya ini bertujuan untuk mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Melalui sinergi yang terintegrasi antara Pemprov Bengkulu dan Bank Indonesia, termasuk jajaran Forkopimda, bupati/wali kota, dan pemangku kepentingan terkait, Provinsi Bengkulu optimistis mampu menghadapi tantangan ekonomi ke depan, menjaga stabilitas harga, dan mempercepat transformasi digital daerah secara berkelanjutan. (***)
