oleh

Jaksa Agung Burhanuddin Peringatkan Ancaman Fraud pada BUMN

Burhanuddin : Kolaborasi untuk Mewujudkan Keberlanjutan

Jakarta >> Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan Keynote Speech pada Acara Penandatanganan Naskah Nota Kesepahaman antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, bertemoat di Auditorium Gandhi, Gedung BPKP Pusat Lantai 2, Jakarta, Senin, (04/03/24)

Dalam acara tersebut, Jaksa Agung membahas tentang pentingnya mitigasi risiko fraud yang dihadapi oleh BUMN dalam kerangka manajemen risiko pembangunan nasional. Fraud, yang didefinisikan sebagai perbuatan manipulasi yang dapat merugikan individu, organisasi, hingga pihak ketiga, menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi oleh BUMN.

Jaksa Agung menekankan pentingnya kerjasama antara instansi pemerintah, korporasi, dan aparat pengawasan dalam upaya menerapkan mitigasi risiko fraud. Ia juga menyampaikan peran Kejaksaan RI dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap fraud di sektor BUMN melalui program “Bersih-Bersih BUMN”.

Dalam paparannya, Jaksa Agung menyoroti dampak yang dapat ditimbulkan jika aksi korporasi BUMN tidak mengindahkan risiko fraud, termasuk kerugian finansial, reputasi, hingga masalah internal dan kegagalan tata kelola perusahaan. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Jaksa Agung juga menjelaskan 5 prinsip kebijakan dalam pengendalian fraud yang dapat diimplementasikan dalam tata kelola birokrasi pemerintah, antara lain: Governance, Assessment, Control Activity, Investigation and Corrective Action, dan Management Monitoring Activities.

Jaksa Agung menekankan pentingnya kolaborasi antara BUMN, BPKP, dan Kejaksaan dalam upaya membenahi perusahaan plat merah dan mengawal Program Bersih-Bersih BUMN menuju terwujudnya BUMN yang modern dan andal sebagai tulang punggung pembangunan nasional.

Dalam penutupannya, Jaksa Agung menggarisbawahi komitmen Kejaksaan RI untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan BUMN yang bersih dari korupsi demi kebaikan tidak hanya hari ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. (***/rls)

Berita Utama lainnya

Jangan Lewatkan

Berita Lainnya...