Penyegaran di Lingkungan Kanwil Kemenag Bengkulu

Kakanwil : Lantik 8 Pejabat Administrator, Perkuat Kolaborasi, Tanamkan Kesederhanaan

Kota Bengkulu >> Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Bengkulu H. Muhammad Abdu.,S.Pd.I.,M.M melantik dan memimpin serah terima jabatan 8 pejabat administrator eselon III di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu.

Pelantikan yang tertuang dalam SK Menteri Agama Nomor : 001137/B.II/3/2023 sampai dengan Nomor : 001144/B.II/3/2023 ini digelar di Aula Kanwil Jalan Basuki Rahmat Kota Bengkulu. Senin, (30/1/2023).

Hadir sebagai saksi pelantikan, Kabid Urais Drs. Ramlan.,M.H.I, Kepala Bidang Penais Zawa Drs. H. Arsan Suryani Ibrahim. Hadir juga dalam kesempatan itu, Ketua DWP Hj. Nurbaya, serta didampingi pengurus DWP, dan para Kepala Bidang, Pembimas serta ASN dilingkungan Kanwil.

Dalam amanahnya, Kakanwil berpesan agar seluruh pejabat dapat menjalankan amanah dengan baik serta perkuat kolaborasi, komunikasi dan koordinasi antar jajaran dan Satuan kerja (Satker) masing-masing.

‘’Terutama kepada pejabat yang diamanahkan menjadi Kakan Kemenag. Bangun sinergitas, dengan menjalin koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda), Pemda. Karena kita tidak bisa kerja sendiri, tanpa saling mendukung dan menguatkan antar mitra,’’ pinta mantan Kakan Kemenag Musi Rawas Provinsi Sumsel ini.

“Jangan sia-siakan amanah ini, laksanakan dengan penuh tanggung jawab terhadap jabatan ini,’’ pintanya.

Kakanwil juga mengungkapkan rotasi, promosi ini adalah bagian dari keniscayaan dalam birokrasi untuk mempercepat pencapaian target program organisasi di lingkungan Kemenag.

‘’Tentu semua ini sudah melalui pertimbangan yang matang. Sehingga para pejabat ada tantangan baru, dan semangat baru,’’ ungkapnya.

Kakanwil mengakui, semua ASN mempunyai peluang yang sama untuk promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Tetapi memiliki pengalaman yang berbeda-beda.

‘’Carilah peluang untuk promosi, kejar karir dan majulah. Tetapi jangan ambisius, apalagi menjatuhkan orang lain dengan memfitnah, mengadu domba antar sesama ASN. Ikuti saja prosesnya, nanti yakinlah jika Allah SWT berkehendak. Insyallah kita akan mengalami nasib yang sama meraih jenjang jabatan yang tinggi,’’ pungkas Kakanwil.

Diakhir penyampaiannya, Kakanwil berpesan kepada istri pejabat yang baru saja diamanahkan untuk mendukung karir suami, dan tanamkan kesederhanaan agar selamat dalam menjalankan tugas.

‘’Syukuri saja apa yang dimiliki, dengan bersyukur kita akan nyaman, tenang dan tentu akan selamat dunia akhirat dalam menjalankan tugas,’’ demikian Kakanwil.

Adapun nama-nama pejabat yang dilantik, sebagai berikut:

  1. Drs. Ajamalus.,M.H sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag,
  2. Drs. H. Hamdani.,M.Pd sebagai Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag,
  3. Drs.H.M. Soleh, M.Pd sebagai Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kanwil Kemenag,
  4. Drs.H.Albahri.,M.Si sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kepahiang,
  5. Lukman.,S.Ag, MH sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Rejang Lebong,
  6. Dr. H. Nopian Gustari.,S.Pd.I.,M.Pdi sebagai Kepala Kantor Kemenag Bengkulu Utara,
  7. Drs.H. Zainal Abidin.,M.H sebagai Kepala Kantor Kemenag Bengkulu Tengah,
  8. H. Sipuan.,S.Ag,M.M sebagai Kepala Kantor Kemenag Kota Bengkulu. (***)

Usulan BPIH 1444 H Akan Penurunan Paket Layanan Haji, Ini Penjelasannya

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief : Agar Antrian Keberangkatan Tidak Tergerus

Jakarta >> Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief membenarkan bahwa Arab Saudi menurunkan paket layanan haji 1444 H sekitar 30% dari harga yang mereka tetapkan tahun 2022. Menurutnya, penurunan paket haji itu juga sudah diperhitungkan dalam usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M yang disusun pemerintah.

Kemudian Hilman menjelaskan seperti dilansir pada laman resmi Kemenag, adapun yang diturunkan oleh Pemerintah Arab Saudi adalah paket layanan haji. Adapun yang dimaksud dengan paket itu adalah layanan dari 8-13 Zulhijjah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang biasa disebut juga dengan Armuzna atau Masyair.

Untuk warga domestik, Pemerintah Arab Saudi menawarkan empat paket layanan Masyair tahun 1444 H/2023 M

  1. Mulai SAR 10,596 – SAR 11,841 (sekitar Rp43 juta – Rp48 juta)
  2. Mulai SAR 8,092 – SAR 8,458 (sekitar Rp33 juta – Rp34,5 juta)
  3. Mulai SAR 13,150 (sekitar Rp53,6 juta)

Saudi menawarkan juga paket keempat, mulai SAR 3,984 (sekitar Rp16 juta), namun tidak ada layanan di Mina (hanya akomodasi dan konsumsi di Arafah dan Muzdalifah)

“Itulah yang disebut paket layanan haji yang ditangani oleh Syarikah atau perusahaan di Saudi. Harganya pada tahun lalu karena alasan pandemi, naik sangat signifikan. Tahun ini alhamdulillah diturunkan. Jadi terkait paket layanan haji di Masyair, hitungan dalam usulan BPIH pemerintah juga turun, kisarannya juga 30% dan itu sangat signifikan,” tegas Hilman di Jakarta, Sabtu (21/1/2023).

“Tahun lalu paket layanan haji (Masyair) 2022 sebesar SAR5.656,87. Alhamdulillah tahun ini selain turun, Kemenag berhasil negosiasi hingga menjadi SAR4.632,87. Turun sekitar SAR1.024 atau 30%,” sambungnya.

Jadi dalam usulan BPIH tahun ini, kata Hilman, pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga sesuai yang ditetapkan Saudi. Meski demikian, pihaknya tetap mempertahankan kualitas layanan bagi jemaah di Masyair.

“Kepada perusahaan penyedia layanan, kami tetap meminta komitmen agar dengan harga yang ditetapkan pemerintah Saudi itu, layanan yang diberikan kepada jemaah juga tetap berkualitas,” jelasnya.

Namun demikian, kata Hilman, komponen BPIH tidak hanya paket layanan haji. Komponen biaya haji yang diusulkan pemerintah kepada DPR itu juga mencakup layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi, baik Jeddah, Makkah, maupun Madinah.

“Di luar Masyair, masa tinggal jemaah sekitar 30 hari, baik di Makkah maupun Madinah. Ini kita siapkan semua layanannya,” papar Hilman.

Selain itu, penyusunan usulan BPIH juga memperhatikan komponen kurs Dollar (USD) dan kurs Riyal (SAR). Dalam usulan itu, asumsi yang digunakan adalah Rp15.300 untuk kurs 1USD, dan Rp4.080 untuk kurs 1SAR. Pada 2022, kurs SAR yang digunakan adalah Rp3.846. Untuk kurs USD tahun 2022 adalah Rp14.425.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah komponen pesawat. Sebab, ini sangat bergantung pada harga avtur.

“Usulan pemerintah terkait BPIH 1444 H itu belum final, karena terbuka untuk dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR. Semoga kita bisa mendapatkan rumusan yang paling pas terkait biaya haji tahun ini,” tandasnya.

Kenapa Bipih Naik?

Kemenag mengusulkan BPIH tahun ini naik dibanding 2022. Kenaikannya sebesar Rp514.888,02. Sebab, rata-rata BPIH yang diusulkan tahun ini adalah Rp98.893.909,11. Sementara rerata BPIH 2022 sebesar Rp98.379.021,09.

Lantas, kenapa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah dalam usulan pemerintah justru naik?

Hilman menjelaskan bahwa itu terjadi karena perubahan skema prosentase komponen Bipih dan Nilai Manfaat. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi 70% Bipih dan 30% nilai manfaat.

“Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis, “terang Hilman Latief di Jakarta, Sabtu (21/1/2023).

Menurutnya, pemanfaatan dana nilai manfaat sejak 2010 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan. Pada 2010, nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan ke jemaah hanya Rp4,45 juta. Sementara Bipih yang harus dibayar jemaah sebesar Rp30,05 juta. Komposisi nilai manfaat hanya 13%, sementara Bipih 87%.

Dalam perkembangan selanjutnya, komposisi nilai manfaat terus membesar menjadi 19% (2011 dan 2012), 25% (2013), 32% (2014), 39% (2015), 42% (2016), 44% (2017), 49% (2018 dan 2019). Karena Arab Saudi menaikkan layanan biaya Masyair secara signifikan jelang dimulainya operasional haji 2022 (jemaah sudah melakukan pelunasan), penggunaan dan nilai manfaat naik hingga 59%.

“Kondisi ini sudah tidak normal dan harus disikapi dengan bijak, “jelasnya.

Nilai manfaat, lanjut Hilman, bersumber dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karenanya, nilai manfaat adalah hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk lebih dari 5 juta yang masih menunggu antrean berangkat. Mulai sekarang dan seterusnya, nilai manfaat harus digunakan secara berkeadilan guna menjaga keberlanjutan.

“Tentu kami juga mendorong BPKH untuk terus meningkatkan investasinya baik di dalam maupun luar negeri pasca pandemi Covid-19 ini, sehingga kesediaan nilai manfaat lebih tinggi lagi, “ujarnya.

Jika komposisi Bipih dan Nilai Manfaat masih tidak proporsional, maka nilai manfaat akan cepat tergerus dan tidak sehat untuk pembiaayaan haji jangka panjang.

“Jika komposisi Bipih (41%) dan NM (59%), dipertahankan, diperkirakan nilai manfaat cepat habis. Padahal jamaah yang menunggu 5-10 tahun akan datang juga berhak atas nilai manfaat, “urainya.

Untuk itulah, kata Hilman, Pemerintah dalam usulan yang disampaikan Menag saat Raker bersama Komisi VIII DPR, mengubah skema menjadi Bipih (70%) dan NM (30%). “Mungkin usulan ini tidak populer, tapi Pak Menteri melakukan ini demi melindungi hak nilai manfaat seluruh jemaah haji sekaligus menjaga keberlanjutannya, “tegasnya.

“Ini usulan pemerintah untuk dibahas bersama Komisi VIII DPR. Kita tunggu kesepakatannya, semoga menghasilkan komposisi paling ideal, Amin, “tutupnya. (***)

Annirell.Com - Media Siber - Berita, Publikasi, Banner dan Ucapan - Hotline : 082176018559 - 087791104004..🤗

Kemungkinan Penyembelihan Hewan Dam di Tanah Air

Jakarta >> Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menggelar Muktamar Haji 1444 H/2023 M di Jeddah. Muktamar yang berlangsung sejak 9 Januari 2023 ini juga dimeriahkan dengan seminar yang antara lain mengangkat tema ‘Fiqhut-Taysiir (kemudahan) dalam Haji dan Implikasinya terhadap Kemudahan Layanan”.

Dilansir pada laman Kementerian Agama (Kemenag), Muktamar yang berlangsung pada Selasa (10/1/2023), ini dihadiri lebih dari 70 perwakilan negara pengirim jemaah haji. Tampil sebagai pembicara, Dr. Syauqi bin Ibrahim (Mesir), Dr Quthub bin Mushthafa, Syekh Ali bin Abdirrahman (Turki), Dr Yusuf Bel Ma’hady (Aljazair), Dr Said bin Nasheer (Arab Saudi).

Sedangkan dari Indonesia, hadir KH Muhammad Faiz Syukran Ma’mun (NU) dan Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA (Muhammadiyah). Ulama Indonesia dihadirkan karena merepresentasikan ulama dari madzhab Syafii. Keduanya mewakili dua ormas Islam terbesar di Indonesia sekaligus menyampaikan rekomendasi Mudzakarah Perhajian yang berlangsung di Situbondo pada Desember 2022, khususnya terkait perlunya perbaikan tata kelola penyembelihan/pembayaran hewan dam.

Adapun makalah yang disusun bersama ini dipaparkan Gus Faiz, panggilan akrab KH Muhammad Faiz Syukran Ma’mun. Putra KH Syukron Ma’mun ini mengajak para ulama dunia untuk mendiskusikan kembali masalah hewan dam, disembelih di mana dan dagingnya dibagikan kepada siapa?

Menurut Gus Faiz, pertanyaan itu menjadi masalah bersama di era kontemporer seiring dengan beragam perubahan yang telah terjadi. Saat ini jumlah jemaah meningkat drastis di setiap musim haji, mencapai dua hingga tiga juta. Sejalan itu, Kerajaan Arab Saudi juga terus membangun dan memperluas infrastruktur untuk menerima para peziarah di Baitullah di masa-masa mendatang.

Hal ini, pada gilirannya, mengarah pada peningkatan jumlah hewan dam, baik karena Tamattu’, atau karena melakukan larangan atau lainnya. Akibatnya, ada kebutuhan nyata akan sejumlah rumah potong hewan dengan peralatan lengkap dan cukup untuk menampung jumlah hewan kurban yang sangat banyak. Selain itu, diperlukan juga keberadaan orang yang berhak atas daging hewan dam.

Gus Faiz mengapresiasi ijtihad ulama yang membolehkan membawa daging-daging yang disembelih sebagai Dam Tamattu’ dan Qiran ke luar Tanah Suci dan distribusikan kepada orang miskin ke berbagai negara muslim. Sebab, jumlah orang fakir dan miskin di Tanah Suci khususnya, dan Kerajaan Arab Saudi pada umumnya, memang sangat sedikit.

“Fatwa ini berkontribusi dalam mencapai maslahah seputar nasib daging yang jumlahnya melebihi kebutuhan orang miskin di Tanah Suci,” tegas Gus Faiz.

Namun, lanjutnya, ijtihad ini belum menjawab semua aspek masalah yang ada dan tantangan di masa yang akan datang. Ijtihad ini belum menjawab masalah proses penyembelihan, di mana itu harus dilakukan di Mina atau Mekkah sesuai dengan Firman Allah dan Hadis Nabi.

Pengkhususan Mina dan Mekkah sebagai tempat penyembelihan, kata Gus Faiz, merupakan tantangan besar. Sebab, dibutuhkan pengembangan rumah pemotongan hewan yang ada, atau bahkan pembangunan rumah pemotongan hewan yang baru, baik di pintu masuk dan keluar Mina atau berbagai tempat di Tanah Suci, untuk menampung hewan yang disembelih dalam jumlah besar.

Apalagi, menurut Jumhur Ulama, waktu penyembelihan tidak boleh melewati empat hari, yaitu Hari Idul Kurban dan Hari Tasyriq. Jika jumlah hewan yang disembelih mencapai satu juta ekor, berarti tidak kurang 250.000 ekor penyembelihan dalam satu hari, atau setara dengan penyembelihan sembilan kepala per detik. Ini belum menghitung proses menguliti, memotong, dan mengemas.

Masalah lainnya, jumlah hewan ternak yang sangat besar ini, sebagian didatangkan dari luar Kerajaan Arab Saudi. Setelah disembelih dan dikemas, daging baru diangkut ke luar negeri setelah disimpan dan didinginkan. Ini juga membutuhkan biaya yang besar.

Di sisi lain, tidak baik juga untuk menyerahkan operasi penyembelihan, pengulitan, dan pemotongan hewan dam kepada individu. Penyembelihan harus dilakukan di rumah jagal yang diawasi oleh kerajaan, untuk melindungi para peziarah dan tempat suci dari polusi dan penyebaran penyakit jika hewan kurban disembelih di jalanan.

Gus Faiz mengakui bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kekhususan Tanah Suci dan Mekkah sebagai tempat penyembelihan. Sebab, kurban itu sendiri menjadi bagian dari ibadah haji sehingga tidak bisa dilaksanakan kecuali pada waktu dan tempat tertentu, seperti rangkaian ibadah lainnya. “Ini memang pandangan yang kuat dan tidak ada yang membantahnya,” tegasnya.

Meski dalam kesepakatan yang hampir sampai pada derajat Mujma’ Alaih ini, Ibn Abdil Bar menyebutkan pandangan Al-Tabari bahwa diperbolehkan menyembelih hewan kurban di mana pun Mahdi (orang yang membayar Dam) menginginkannya, kecuali Dam Qiran dan Dam karena melanggar larangan berburu. Kedua Dam itu tidak dapat disembelih kecuali di Tanah Suci.

“Saya pikir pernyataan ini tidak mudah diterima, dan sepengetahuan saya, saya tidak menemukan ulama yang mendukungnya, membolehkan Dam Tamattu’ disembelih di negerinya, kemudian membagikannya kepada tetangganya,” sebut Gus Faiz.

“Namun, dalam konteks keadaan saat ini dan yang akan datang di mana terjadi peningkatan jumlah jemaah, pernyataan ini layak dipertimbangkan, diteliti dan didialogkan,” tandasnya.

Meski harus dikaji lebih mendalam, pandangan Gus Faiz mendapat apresiasi dari peserta seminar yang hadir. Mereka menilai lontaran ide tersebut menarik dan realistis untuk kondisi dunia Islam saat ini. (***)

Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Kemenag Terapkan Ini

Jakarta >> Dalam menanggulangi terjadinya kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama dan keagamaan, hal tersebut direspon Kementerian Agama RI, dengan menyusun Peraturan Menteri Agama (PMA). Peraturan tersebut dimulai sejak akhir Desember 2021.

Dilansir pada laman resmi Kemenag RI, Undang-undang (UU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual saat itu masih dalam proses penyusunan. Kemudian diterbitkan dengan Nomor 12 tahun 2022 baru ditetapkan dan diundangkan pada 9 Mei 2022. Bersamaan itu, PMA pencegahan kekerasan seksual juga dalam tahap finalisasi.

Pada akhirnya 5 Oktober 2022, UU yakni PMA No 73 tahun 2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama ditandatangani Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Regulasi ini mulai diundangkan sehari setelahnya.

“Setelah melalui proses diskusi panjang, kita bersyukur PMA tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama akhirnya terbit dan sudah diundangkan per 6 Oktober 2022,” terang Juru Bicara (Jubir) Kemenag Anna Hasbie di Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Sesuai namanya, PMA ini mengatur tentang upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Satuan Pendidikan itu mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta meliputi madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan.

PMA ini terdiri atas tujuh Bab, yaitu: ketentuan umum; bentuk kekerasan seksual; pencegahan; penanganan; pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; sanksi; dan ketentuan penutup. Total ada 20 pasal.

PMA ini, kata Anna, mengatur bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Ada setidaknya 16 klasifikasi bentuk kekerasan seksual, termasuk menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.

“Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban juga termasuk bentuk kekerasan seksual,” jelas Anna.

“Termasuk juga menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman,” sambungnya.

Sebagai upaya pencegahan, PMA ini mengatur satuan Pendidikan antara lain harus melakukan sosialisasi, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, penyusunan SOP pencegahan, serta pengembangan jejaring komunikasi. Satuan pendidikan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan lain, masyarakat, dan orang tua peserta didik.

“Terkait penanganan, PMA ini mengatur tentang pelaporan, pelindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban,” tegas Anna.

“Terkait sanksi, PMA ini mengatur bahwa pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi,” tandasnya.

Dengan terbitnya PMA ini, lanjut Anna, Kementerian Agama akan segera menyusun sejumlah aturan teknis, baik dalam bentuk Keputusan Menteri Agama (KMA), pedoman, atau SOP, agar peraturan ini bisa segera dapat diterapkan secara efektif.

Anna berharap, terbitnya PMA ini akan menjadi panduan bersama seluruh stakeholders satuan pendidikan Kementerian Agama dalam upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. “Harapannya, ke depan tidak terjadi lagi kekerasan seksual di satuan pendidikan,” tandasnya.

SOP Pencegahan
Tindak lanjut dari terbitnya PMA No 73 tahun 2022, Kemenag menyusun Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Standar Prosedur Operasional (SPO) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan. Sampai Desember 2022, KMA ini sudah hampir selesai.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghofur mengatakan bahwa Kemenag saat ini tengah melakukan finalisasi penyusunan KMA tersebut. Pihaknya telah menjaring masukan, pertimbangan, dan pemikiran dari para ahli. Dia berharap regulasi ini dapat menjadi langkah teknis operasional untuk memberikan pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya di lingkungan satuan pendidikan agama.

KMA tentang SPO ini merupakan amar dari PMA No. 73/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan. Regulasi turunannya perlu segera diterbitkan agar peraturan yang diterbitkan lebih operasional.

“Kita bisa menyusun regulasi ini dengan cepat, masalah berikutnya bagaimana implementasi regulasi tersebut di lapangan. Kita semua harus berkomitmen untuk berjuang agar tidak ada kekerasan pada siapa pun dan di mana pun,” ujar Waryono yang juga Guru Besar UIN Yogyakarta pada Workshop Penguatan dan Pengembangan Regulasi Pendidikan Al Quran di Tangerang, Banten, Selasa (29/11/2022).

Waryono menegaskan, pengawalan dan komitmen untuk menerapkan regulasi ini sangat penting. Sebab, jika tidak ada pengawalan dan komitmen, maka kekerasan akan terus ada dan diproduksi. “Kita harus menanamkan dalam benak dan hati, bahwa masyarakat yang tanpa kekerasan adalah cita-cita kita bersama,” tegasnya.

Staff Khusus Menteri Agama Bindag Hukum dan HAM, Abdul Qodir mengingatkan bahwa standar perlindungan yang diatur dalam KMA ini harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Terkait prosedur pelaporan, Bib Qodir, panggilan akrabnya, juga meminta agar lokus maupun waktu kejadian harus spesifik.

“Kita harus tegas dalam hal ini. Harus ada aturan yang sifatnya tegas dan mengikat. Hal-hal terkait kekerasan dalam hal apa pun harus kita pungkas bersama,” kata Bib Qodir.

Bib Qodir juga menggarisbawahi pentingnya monitoring dan evaluasi dalam pengawalan penerapan regulasi. Ia mengingatkan bahwa praktik di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dengan penerapan sanksi yang ketat.

Selain sanksi, lanjut Bib Qodir, KMA juga harus mengatur tentang prosedur dan upaya pencegahan kekerasan seksual. Jika sudah disahkan, KMA akan diterapkan secara massif melalui satuan pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia.

Finalisasi KMA SPO Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan dihadiri aktivis dari sejumlah organisasi dan lembaga. Misalnya, PP Fatayat NU, PP Aisyah, ‘Alimat Jakarta, Rahima Jakarta, Komnas Perempuan, KPI Jakarta dan beberapa akademisi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang ahli di bidangnya.

Hadir juga, Ketua Pokja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Mahrus, serta sejumlah pejabat fungsional dan staff di lingkungan Direktorat PD Pontren. (***)

Arab Saudi Berikan Kuota Haji 2023 Bagi Indonesia, Ini Rinciannya

Jeddah, Arab Saudi >> Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. Hal ini sebagaimana dilansir dari Kemenag menerangkan bahwa, kesepakatan tersebut ditandatangani hari ini oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah.

Ikut menyaksikan, Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi, Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Hadir juga Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali, Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

Dalam kesempatan itu, Menag juga menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo untuk Yang Mulia Raja Salam dan Pangeran Muhammad Bin Salman. Selama ini, Indonesia dan Arab Saudi menjalin hubungan yang sangat erat.

“Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah,” jelas Menag di Jeddah, Minggu (8/1/2023).

“Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota,” sambungnya.

Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji.

Menag mengatakan, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Saudi disepakati juga tidak adanya pembatasan usia. Sebagaimana diketahui, karena pandemi, pemerintah Arab Saudi membatasi usia jemaah haji. Saat itu, Saudi menerapkan syarat usia jemaah haji 2022 di bawah 65 tahun.

“Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji,” tegas Menag. “Artinya, jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini,” lanjutnya.

Tambahan Kuota
Pertemuan dengan Menteri Tawfiq juga dimanfaatkan Gus Men, panggilan akrab Menag Yaqut, untuk melobi tambahan kuota bagi Indonesia. Gus Men mengatakan bahwa antrean jemaah haji Indonesia sangat panjang. Gus Men berharap ada tambahan kuota bagi Indonesia sehingga bisa mengurangi jumlah antrean jemaah haji.

“Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad Bin Salman, dan Bapak Menteri Haji,” ujar Gus Men.

Menteri Tawfiq mengaku sangat senang untuk bisa memberikan tambahan kuota jemaah haji Indonesia. Apalagi, Indonesia adalah negara penting bagi Saudi. Namun, lanjut Tawfiq, saat ini negaranya tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji.

“Kenyamanan dan keselamatan ini prioritas. Namun saya katakan, Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan,” tuturnya.

“(Mungkin) ada negara yang mengurangi jemaah hajinya sehingga kuota bisa diberikan ke Indonesia. Semua tentu sudah rindu berhaji (dalam kondisi normal),” sambungnya.

Tawfiq menambahkan tentang terus berjalannya transformasi pelayanan jemaah haji di Arab Saudi. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi muassasah, namun penyenggaraan haji dilakukan oleh syarikah atau perusahaan. Ada enam syarikah (perusahaan) yang ditunjuk dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tahun ini. Setiap negara, termasuk Indonesia, dapat memilih syarikah dalam menyiapkan layanan.

“Sehingga akan ada kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik. Saya juga meminta agar perjanjian dibuat dengan detail, agar dapat memberikan layanan terbaik juga,” jelas Tawfiq.

“Jika detail, ini akan menjadi pegangan ketika syarikah melanggar. Jika mereka melanggar, kami bisa memberikan sanksi,” katanya lagi.

Menurut Tawfiq, para syarikah akan dihadirkan dalam Muktamar Haji, 9 Januari 2023. Sehingga, setiap negara bisa menilai langsung kesiapan dan tawaran layanan yang mereka siapkan. Dalam muktamar tersebut juga akan digelar pameran beberapa produk layanan haji dan seminar perhajian.

Menag Yaqut menyampaikan terima kasih karena Indonesia diajak terlibat sejak awal dalam proses haji 2023, termasuk undangan menghadiri Muktamar Haji. Menag mengapresiasi langkah transformasi yang dilakukan Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Transformasi itu mengarah pada penyelenggaraan haji yang lebih profesional. (***/rls)

Maknai HAB Ke-77 Kemenag, Kakanwil Pimpin Upacara dan Ziarah di TMP Balai Buntar

Kota Bengkulu >> Dalam memperingati Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama, Kakanwil Kemenag Bengkulu beserta jajarannya gelar upacara dan dilanjutkan ziarah kubur di Taman Makam Pahlawan (TMP) Balai Buntar Kota Bengkulu, Senin (02/01/2023).

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Bengkulu H. Muhammad Abdu, S.Pd,I, M.M menjadi Pembina upacara dan tabur bunga, dalam memaknai HAB tahun ini. Kakanwil didampingi Ketua DWP Kanwil Hj. Nurbaya disambut Kabag TU Drs. H. Hamdani.,M.Pd didampingi sejumlah pejabat eselon III, Pembimas dan Kakan Kemenag Kota H. Zainal Abidin.,M.H.

Begitupun dengan pengurus DWP Kanwil dan Kemenag Kota, Kepala KUA, Kepala Madrasah ikut serta beserta pejabat dilingkungan Kemenag Kota, serta dihadiri juga para ASN dan aparatur dilingkungan Kanwil.

Dalam kegiatan tersebut Mengheningkan cipta menjadi puncak upacara, kemudian Kakanwil meletakkan karangan bunga yang diakhiri dengan penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan. Kegiatan tersebut kemudian diakhiri dengan prosesi tabur bunga, di pusara dibeberapa makam pahlawan Bengkulu,.yang diikuti oleh pejabat dan jajaran DWP lainnya.

Dalam sambutannya Kakanwil seraya mengucapkan tasa syukur dan apresiasi atas kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut harus diteladani dan menjadi pengingat bahwa pahlawan berjasa dalam merebut dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara, terutama bagi Kemenag memiliki arti tersendiri.

‘’Saya mengucapkan selamat memperingati HAB ke-77 Kemenag. Momentum peringatan HAB tahun ini, kita diajak untuk memahami, meresapi atau bertanya kembali mengapa dan untuk apa Kemenag yang dulu bernama Departemen Agama ini dilahirkan pada tahun 1946 yang lalu. Dengan demikian peringatan HAB ke-77 tahun ini, menuntut kita untuk terus berbenah, mendekatkan pelayanan kepada umat sesuai apa yang diharapkan para pejuang terdahulu. Tentu jadikan peringatan HAB Tahun 2023 ini sekaligus sebagai penanda sejarah panjang pengabdian Kemenag dalam melayani seluruh umat beragama khususnya di Provinsi Bengkulu,’’ beber Kakanwil Bengkulu Muhammad Abdu.

Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan Silaturahmi, Bhakti Sosial dan santunan Anak Yatim di Panti Asuhan Al-Mubarak Kota Bengkulu. Kegiatan ini sendiri mengusung tema, Kita Perkokoh Silaturahim dengan Meningkatkan Kepeduliaan Terhadap Sesama’’.(***/rls)

BOS dan BOP Siap Cair, Ini Penjelasan Kakanwil Kemenag Bengkulu

Kota Bengkulu >> Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Raudatul Athfal (RA) tahap II diperkirakan pencairannya akan rampung pada bulan ini (November).Pencairan ini dapat dilakukan setelah Kementerian Keuangan menyetujui pembukaan blokir revisi anggaran Automatic Adjusment (AA) pada akhir Oktober lalu.

Ditemui desela penutupan kegiatan Realizing Education’s Promise Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR) di Hotel El-Madina Asrama Haji Provinsi Bengkulu (Rabu,9/11) yang diselenggarakan oleh Bidang Madrasah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu H.Muhammad Abdu,S.Pd.I,MM menjelaskan bahwa proses pencairan BOS dan BOP bagi madrasah dan RA di Provinsi Bengkulu saat ini tengah diupayakan oleh Kanwil Kemenag Bengkulu.

Dijelaskan oleh H.Abdu bahwa saat ini Bidang Madrasah bersama tim tengah mengupayakan pencairan dana BOS dan BOP baik untuk Madrasah dan RA Negeri maupun Madrasah dan RA swasta secepat mungkin agar dapat tepat waktu, dan segera dapat masuk ke rekening masing-masing Madrasah dan RA sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

“ Kita sedang berupaya secepat mungkin untuk pencairan dana BOS dan BOP ini, tentu semua butuh proses, kami berharap kepada Bidang Madrasah untuk mengupayakan pencairan secepat mungkin dan kepada Madrasah dan RA yang sekarang sedang menunggu-nunggu dapat bersabar” terang H.Abdu.

Disampaikan pula oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah H.Muhhamad Soleh,M.Pd bahwa pencairan dana BOP dan RA tahap II untuk madrasah negeri seprovinsi Bengkulu berjumlah 24,799.600.000 milyar, dengan rincian Madrasah Iptidaiyah Negeri (MIN) 10.565.100.000,Madarasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 8.981.500.000, dan Madrasah Aliyah 5.253.000.000. Sedangkan untuk BOP RA yaitu sebesar 1.096.800.000. Sedangkan untuk Madrasah swasta dana BOS dan BOP juga hampir menyamai besaran dana BOS dan BOP madrasah Negeri yaitu sebesar 24.783.700.000.

H.Muhammad Soleh menyatakan akan mengupayakan akan mengupayakan proses pencairan dana BOS dan BOP secepat mungkin sehingga Madrasah dan RA dapat segera memanfaatkan untuk operasional madrasah dan RA.

“Kami akan mengupayakan secepat mungkin proses pencairan ke rekening masing-masing madrasah bersama tim, InshaaAllah dalam waktu yang tidak akan lama lagi dapat segera dimanfaatkan” tutup Abi Soleh. (Dina)  

Indonesia Juara Umum Kejuaraan Wing Chun Dunia 2022

Menag: Selamat dan Terus Berprestasi!

Jakarta >> Tim Nasional (Timnas) Wing Chun Indonesia unjuk prestasi pada kejuaraan Wing Chun dunia 2022. Kompetisi ini diselenggarakan oleh induk organisasi Wing Chun dunia, Ving Tsun Athletic Association (VTAA) pada 30 Oktober 2022 di Hong Kong, seperti dilansir pada laman Kemenag.

Adapun Kejuaraan dunia kali ini diselenggarakan VTAA secara online karena mempertimbangkan situasi COVID-19 di Hong Kong masih cukup tinggi. Ada 11 negara yang ikut ambil bagian, yaitu: Indonesia, Singapore, Malaysia, Myanmar, Jepang, Macao, Taiwan, Hongkong, RRC, Inggris, Prancis, dan Spanyol.

“Kami kirimkan 22 atlet untuk sembilan jenis pertandingan yang dibuka pada kelas Junior, Female Adult, dan Male Adult, pada kategori Siu Lim Tao, Chum Kiu, dan Biu Gee,” terang Menag Yaqut Cholil Qoumas yang juga Ketua Umum Federasi Wing Chun Indonesia, di Jakarta, Selasa (1/11/2022).

“Alhamdulillah, Timnas Wing Chun Indonesia berhasil menyabet Juara Umum dengan lima emas, enam perak, dan delapan perunggu. Selamat dan terus berprestasi!,” sambungnya.

Prestasi ini sangat membanggakan, kata Menag, selain karena berhasil menjadi juara umum lagi, juga karena waktunya bersamaan Sumpah Pemuda.

Hal senada disampaikan Manager Timnas Wing Chun Indonesia Maulana Zaenal. Prestasi ini menjadi hadiah untuk Indonesia pada momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022.

Atas nama Timnas Wing Chun Indonesia, Maulana Zaenal menyampaikan terima kasih atas dukungan para atlit, official, pengprov, instruktur dan stakeholder yang terlibat. “Saya dan atlit TIMNAS Wing Chun sangat berterima kasih terkhusus kepada pelatih utama Timnas Wing Chun, Sifu Martin Kusuma, atas bimbingan dan pelatihan disiplin ketat sehingga kita menjadi juara umum,” ujarnya.

“Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Yaqut Cholil Qoumas selaku Ketua Umum Federasi Wing Chun Indonesia atas segala dukungan, motivasi, dan keseriusan beliau dalam memajukan prestasi Wing Chun Indonesia di tingkat dunia,” sebutnya.

Berikut ini adalah daftar atlet juara dunia dan asal daerah:

Siu Lim Tao
Junior
Juara 2 = Christoffer Austin Neilthong (Kalimantan Barat)
Juara 3 = Jason Nicholas Winata (DIY)

Female Adult
Juara 2 = Deviyana Leman (DKI Jakarta)
Juara 3 = Rizky Fitria al Fahmi (DKI Jakarta)

Male Adult
Juara 2 = Lie Revano (Sulawesi Utara)

Chum Kiu
Junior
Juara 1 = Christoffer Austin Neilthong (Kalimantan Barat)
Juara 2 = Trinty Eleanor Kawiran (Nusa Tengara Timur)
Juara 3 = Verrell Georgene Hermawan (Banten)

Female Adult
Juara 1 = Deviyana Leman (DKI Jakarta)
Juara 2 = Clarissa Christy Kusnadi (Banten)
Juara 3 = Pinka Zuhdiana Hapsari (DIY)

Male Adult
Juara 1 = Lie Revano (Sulawesi Utara)
Juara 2 = Danin Christianto (DIY)
Juara 3 = Rizki Adiyono (DKI Jakarta)

Biu Gee
Junior
Juara 1 = Odilia Calista Ruby Wuriandono (DIY)
Juara 3 = Trinity Eleanor Kawiran (Nusa Tenggara Timur)

Female Adult
Juara 1 = Rizky Fitria al Fahmi (DKI Jakarta)
Juara 3 = Clarissa Christy Kusnadi (Banten)

Male Adult
Juara 3 = The Denny (DKI Jakarta) (***)

Pusah Sambut Kakanwil Kemenag Kabag TU Beberkan Hal Ini

Bengkulu Kota >> Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Drs. H. Hamdani, M.Pd menyebut, selama kepemimpinan Dr. H. Zahdi Taher.,M.H.I sebagai Kakanwil meninggalkan banyak prestasi dan inovasi bagi aparatur Kemenag di Bumi Raflesia. Hal ini diungkapkan pada acara pisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dari Dr.H. Zahdi Taher.,M.H.I kepada H. Muhhammad Abdu,S.Pd.I, M.M. Acara digelar di Aula Asrama Haji Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu. Rabu, (26/10/2022).

Dalam Pisah sambut ini dengan tema, ‘Membangun Sinergitas Untuk Bengkulu Lebih Maju’. Menurutnya sejumlah prestasi dan inovasi tersebut antara lain, penguatan moderasi beragama yang telah berjalan dengan baik dan menyeluruh pada tingkat ASN dan masyarakat.

‘’Selain itu inovasi dan penguatan terhadap revitalisasi KUA hampir di seluruh Provinsi Bengkulu,’’ ungkap Hamdani.

Selain itu ia menambahkan peningkatan pelayanan publik, khususnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelayanan ibadah haji, inovasi dalam penguatan arsiparis dengan dibentuknya kelompok kerja arsiparis, selain itu inovasi dalam tata persuratan 12 macam melalui TTE serta penghargaan prestasi lainnya.

‘’Berbagai capaian-capaian tersebut, kami seluruh ASN dilingkungan Kanwil mengucapkan banyak terimakasih. Semoga apa yang telah kita perbuat, merupakan bagian dari dharma bhakti kita untuk bangsa dan negara. Buah peringi buah selasih. Dijual di suka rami, kepada Bapak Zahdi kami ucapkan terimakasih, sudah dua tahun memimpin kami,’’ ujar Hamdani dengan lantunan pantunnya.

Selanjutnya Hamdani mengucapkan selamat datang kepada H. Muhammad Abdu,S.Pd.I, M.M yang telah dilantik sebagai Kakanwil Kemenag yang baru. Hamdani menyatakan jajaran aparatur Kemenag siap bersinergi, mendukung kepemimpinan Kakanwil yang baru.

‘’Apalagi Bapak M. Abdu bukan sosok yang baru di Kemenag. Puluhan tahun mengabdi pada Kemenag, tentu beliau memiliki segudang pengalaman dan berkompetensi sebagai pemimpin. Kehadirannya memberikan semangat baru dalam berkerja, meningkatkan prestasi dan inovasi. Karenanya mari kita dukung beliau,’’ pinta Kabag TU.

‘’Panen kacang di pulau baru, Dijual dipasar Panorama. Selamat datang Kanwil yang baru, kami siap untuk bersama,’’ pungkas Kabag TU Hamdani.(***/ttg)

Kakanwil Kemenag M. Abdu Hadiri MTQ Disambut Kakambang Habang

Kalimantan Timur >> Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu H. Muhammad Abdu,S.Pd.I, M.M hadiri MTQ ke-29 di Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel). Kegiatan tersebut berlangsung dari tanggal 10 hingga 19 Oktober 2022.

Setibanya disini, Kakanwil Abdu disambut lagu Kakambang Habang dari Group Musik Panting Jaratan Habang, Mantan Kakan Kemenag Musirawas itu tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjar Baru disambut oleh Kakan Kemenag Kabupaten Tapin Dr. H. Eddy Khairani Z, S.Ag, M.Pd dengan pengalungan selendang sasirangan khas Bumi Lambung Mangkurat.

Dikesempatan tersebut, Eddy sendiri didampingi Ketua DWP Kemenag Tapin Hj. Risna Afriyanti, serta jajaran Kemenag Tapin. Ikut menyambut kehadiran Kakanwil, Kabid Penais Zawa Kanwil Bengkulu Drs. H. Arsan Suryani Ibrahim.

Kakan Kemenag Kabupaten Tapin Dr. H. Eddy Khairani Z, S.Ag, M.Pd mengucapkan selamat datang kepada Kakanwil Kemenag Bengkulu yang telah tiba dengan sehat dan selamat di Provinsi Kalimantan Selatan.

‘’Kami mengucapkan selamat datang dan menyambut baik kehadiran Bapak dan Ibu. Dan kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk keluarga besar Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu,’’ ucap Eddy.

Dikesempatan yang sama, Kakanwil juga menyampaikan apresiasi atas penyambutan dari keluarga besar Kemenag Provinsi Kalsel khususnya Kabupaten Tapin.

‘’Alhamdulilah kami sudah tiba dengan selamat, bahkan kami sudah disambut dengan luar biasa. Tentu kita berharap pergelaran MTQ Nasional ini berjalan sukses,’’ ungkap M.Abdu.

Dengan demikian M. Abdu berharap seluruh peserta dari Bumi Raflesia untuk selalu menjaga kebersamaan, kekompakan dan saling memupuk tali persaudaraan.

‘’Untuk menjaga kebersamaan, kekompakan itu kuncinya adalah selalu sinergi dan komunikasi. Mudah-mudahan semua berjalan baik dan sukses seperti yang kita harapkan,’’ demikian Kakanwil. (***/TTG)

Kakanwil Kemenag Zahdi Apresiasi Dalam Penyaluran Potensi PAUD

Kota Bengkulu >> Gebyar dan pentas seni anak-anak PAUD/TK yang digelar oleh forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam (FKG PAI) Bengkulu berlangsung meriah, bahkan mendapat sambutan yang positif oleh Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu.

Menurut Kepala Bagian Tata Usaha Drs.H.Hamdani, M.Pd program ini merupakan suatu terobosan yang Patut diapresiasi, karena FKG PAI telah membantu pemerintah mengembangkan kreatifitas dan membangun karakteristik anak sebagai generasi dimasa yang akan datang.

“Karenanya, kegiatan ini kami nilai sangat luar biasa dan patut kita apresiasi,”kata Hamdani mewakili Kakanwil Dr.H.Zahdi Taher.,M.H.I di Asrama Haji Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu. Selasa,(27/9/2022).

Pernyataan ini sejalan dengan tema gelaran pentas seni tahun ini, yakni ‘Mencetak Generasi Millenial Yang cerdasal, sehat, unggul, kreatif dan berakhlakul Karimah.

“Tentu untuk mewujudkan cita-cita tersebut, harus ada peran pemerintah, dewan guru dan orang tua yang memang harus berkolaborasi menciptakan anak-anak berkreatifitas,” ungkapnya.

Dengan demikian Hamdani berharap kepada dewan guru, terutama orang tua untuk jangan bosan untuk berinovasi. Apalagi saat ini guru dituntut harus menjadi guru yang tangguh menghadapi era teknologi digital.

‘’Saat ini teknologi digital sudah sangat luas dalam hal penerapan dan dampaknya. Karena penerapan teknologi digital dalam pemelajaran, terutama disaat pemulih pendidikan pasca Pandemi’ bebernya.

Dikesempatan yang sama, Ketua PKG PAI Kota Bengkulu Dra. Hennatul Putri, M.Pd menambahkan, kegiatan ini diikuti sekitar 700 anak-anak PAUD/TK se-Kota Bengkulu. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mencetak anak-anak yang cerdas, unggul, kreatif dan beraklakul karimah.

‘’Kegiatan sebenarnya dilaksanakan setiap tahun. Namun karena pandemi Covid-19, baru dilaksanakan kembali pada tahun 2022 ini. Mudah-mudahan dengan situasi pandemi yang sudah meredah, kegiatan gebyar dan pentas seni akan rutin kita laksanakan setiap tahun,’’ pungkasnya.

Sementara itu pembukaan gebyar dan Pentas Seni ditandai dengan pemukulan dol. Acara juga dikemas dengan pembagian doorprize. Selain diikuti ratusan anak-anak PAUD/TK kegiatan juga dihadiri oleh puluhan dewan guru yang tergabung dalam FKG PAI Bengkulu. Hadir juga Kasi Pendidikan Agama Islam Al Mudasir, S.Ag mewakili kakan Kemenag Kota Drs. H. Zainal Abidin, jajaran Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam. (***)

Hasil KSM Tingkat Provinsi Telah Final, Ini Juaranya

Kota Bengkulu >> Kompetisi Saint Madrasah (KSM) tingkat Provinsi Bengkulu telah mendapatkan juara-juaranya. Adapun para juara 1 tingkat Kabupaten dan Kota Bengkulu akan mewakili Provinsi Bengkulu untuk berlaga di KSM Tingkat Nasional tahun 2022. Adapun Provinsi yang menjadi tuan rumah pada KSM Nasional nantinya dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, pada 10 – 14 Oktober 2022.

Kepala Bidang Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Drs. H. M. Soleh, M.Pd menyampaikan bahwa kepada para juara dapat mempersiapkan dirinya untuk menjadi Wakil Provinsi nantinya. Semangat serta optimisme untuk meraih juara ditingkat Nasional, sehingga dapat membanggakan keluarga, sekolah dan tentunya mengharumkan nama Provinsi Bengkulu.

“Persiapkan diri dengan baik, pada para juara wakil Provinsi Bengkulu di tingkat Nasional, agar menjadi juara di tingkat Nasional. Banggalah menjadi siswa-siswi Madrasah, wujudkan Madrasah Mandiri Berprestasi,” sampai Kabid Madrasah Soleh.

Berikut juara 1 ditiap Kabupaten dan Kota Bengkulu :