Kota Bengkulu, Annirell.Com >> Jelang Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan baik pangan hingga kebutuhan lainnya naik signifikan. Untuk itu Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpW BI) Bengkulu menggelar High Level Marketing Tim Pengendali I flasi Daerah (TPID) Se-Provinsi Bengkulu guna Sinergitas Penguatan Pasokan dan Keterjangkauan Harga Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan Dan Idul Fitri 1447 H, bertempat di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Provinsi Bengkulu, Senin (16/03).
Pertemuan Pejabat Pemangku Kebijakan se-provinsi tersebut membahas langkah-langkah serta menentukan Kebijakan dalam menstabilkan harga komoditi pangan ditingkat Distributor dan Penyalur/agen. Selain itu pertemuan tingkat tinggi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga stabilitas harga tetap terjaga. Juga memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.
Kegiatan tersebut selain dihadiri oleh Kepala Daerah se-Provinsi Bengkulu,.juga hadir Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Bengkulu, Perwakilan Buloq, Kanwil Kemenag serta pihak-pihak yang ikut andil dalam perayaan Hari besar Keagamaan, yang mana bulan ini Bulan Ramadhan , Hari Raya Nyepi dan juga Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
Membuka acara, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan yang diwakilkan oleh Wakil Gubernur, Mian menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Provinsi Bengkulu masih relatif terkendali. Ia membeberkan data terbaru, tingkat inflasi tercatat sebesar 3,88 persen secara tahunan (year on year). Se Provinsi Bengkulu, ada dua Kita dan Kabupaten Mukomuko yang diatas rentang inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu Stoke holder yang tergabung dalam TPID menyusun langkah dan kebijakan dalam mengantisipasi ketersedian dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok dimasyarakat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan, Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri yang kurang lebih 4 hari lagi akan dirayakan oleh seluruh umat muslim.
Pemerintah daerah juga secara rutin melakukan pemantauan perkembangan harga di pasar tradisional maupun modern untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan.
Dikesempatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat menjelaskan bahwa perekonomian saat ini menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat dinamika geopolitik global yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
Menurutnya, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga bahan bakar, serta meningkatnya harga barang impor berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi di daerah. Namun demikian, berbagai langkah pengendalian yang dilakukan TPID dinilai mampu menjaga stabilitas harga sejumlah komoditas penting seperti cabai, daging sapi, dan ayam ras.
Selain itu, beberapa sektor produksi juga menunjukkan perkembangan positif. Produksi cabai merah dan bawang merah mengalami peningkatan, begitu pula dengan sektor perikanan tangkap yang menunjukkan tren produktivitas yang semakin baik.
Dalam forum tersebut juga dibahas berbagai langkah konkret yang telah dilakukan TPID dalam mengendalikan inflasi di daerah. Tercatat ada sembilan strategi utama yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait.
Langkah-langkah tersebut antara lain pemantauan harga secara berkala di pasar, menjaga kelancaran distribusi bahan pokok, serta menggelar operasi pasar murah bagi masyarakat.
Pemerintah daerah juga melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional guna memastikan tidak terjadi praktik penimbunan barang yang berpotensi memicu kenaikan harga.
Pemanfaatan anggaran daerah turut diarahkan untuk mendukung berbagai program pengendalian inflasi, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan menjelang hari besar keagamaan.
Ada hal yang menjadi perhatian selain pengendalian harga sembako yakni distribusi gas elpiji. Beberapa daerah sebelumnya sempat melaporkan adanya kelangkaan gas elpiji di tingkat masyarakat.
Pihak Pertamina menjelaskan bahwa secara umum stok gas elpiji masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun kelangkaan yang terjadi di lapangan diduga disebabkan oleh distribusi yang tidak tepat sasaran atau adanya praktik penimbunan oleh oknum tertentu.
Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi gas bersubsidi agar benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan sejumlah penandatanganan kerja sama strategis untuk mendukung pengendalian inflasi di Bengkulu.
Salah satunya adalah penandatanganan nota kesepahaman antara TPID Provinsi Bengkulu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan konsumsi dan stabilitas pangan.
Selain itu, juga dilakukan kerja sama antar daerah dalam penyediaan komoditas cabai serta kerja sama antara pemerintah daerah dengan Perum Bulog Perwakilan Bengkulu guna memperkuat ketahanan pangan.
Melalui berbagai langkah kolaboratif tersebut, pemerintah optimistis stabilitas harga di Provinsi Bengkulu dapat terus terjaga, sehingga kondisi ekonomi daerah tetap stabil dan kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri dapat terpenuhi dengan baik. (R10)
